Dark
Light
Today: July 24, 2024

Analisis Peristiwa Mahasiswa Papua Tanggal 13-16 Juli di Yogyakarta

HUKUM DAN HAM DIKAITKAN DENGAN KEADILAN DEMOKRASIATAS PENGEPUNGAN MAHASISWA PAPUA DI YOGYAKARTA

Analisis Peristiwa

Analisis Peristiwa Mahasiswa Papua Tanggal 13-16 Juli di Yogyakarta
Otis Tabuni. Foto: Doc Pribadi
Tabloid-Wani, OPINI – Analisis Peristiwa Tanggal 13-16 Juli 2016
adalah hari bersejarah dalam perjuangan Keadilan dan Kebebasan bagi bangsa
Papua.
Di kota Yogyakarta dikagetkan dengan adanya pengepungan besar-besaran
yang dilakukan oleh aparat negara melalui Kepolisian daereah Jogyakarta di
Asrama Kamasan I Papua jalan Kusumanegara, Jogyakarta.
Pengepungan dibarengi dengan penggrebekan pagar Asrama Papua. Berbagai
aksi reaksiner, tindakan diskriminasi rasis yang merendahkan martabat
kemanusiaan terhadap manusia Papua terus terjadi saat itu. Terdengar suara
kepolisian yang menyebutkan “orang Papua monyet, woi orang Papua keturunan
monyet, keluar dari Asrama, orang Papua anjing, orang Papua babi, kera, pulang
ke Papua, jangan tinggal di tanah jawa, kalau bicara merdeka pulang duluh ke
Papua baru teriak merdeka” dan sebagainya mengalir secara terus menerus
oleh aparat negara dan ORMAS yang mengepung Asrama.
Perendahan harkat martabat kemanusiaan yang di lakukan oleh kepolisian
dan ORMAS terhadap mahasiswa Papua di kota Keraton ini menimbulkan pertanyaan
dari berbagai kalangan. Sebutan dengan manusia moyet, babi anjing dan lain
sebagainya bertubi-tubi menyebabkan lahirnya luka batin secara permanen bagi
generasi Papua sepanjang masa. Uangkapan dengan sebutan nama-nama hewan
terhadap manusia Papua oleh ORMAS Reaksionis dan kepolisian di Jogya merusak
dan merendahkan martabat kemanusiaan manusia Papua karena menganggapnya orang
Papua disamakan dengan hewan yang mereka sebut.
Bukan hanya sebutan saat di Asrama, di salah satu akun Social Media
milik orang Jawa atas nama Tito Philips dalam sebuah komentarnya mengatakan
bahwa bahwa “orang Papua minta uang dengan cara demo, dan mereka demo
sama-sama supaya setelah dapat uang lalu alas tikar untuk minum mabuk”
.
Pada komentar selanjutnya oleh Hakim Lukmansyah bahwa “Lebih baik
dibuat status Daerah Operasi Militer ( DOM) seperti duluh”
. Maksut dan
tujuan dari status ini adalah agar memusnakan aktivis perjuangan damai bangsa
Papua menujuh kemerdekaan. Ada juga komentar yang menyatakan bahwa “berikan
mereka uang agar bei minum mabuk”
dan banyak yang aneh dalam komentar
sebuah status tersebut.
Stigmatisi, diskriminasi, dan merendahkan martabat kemanusiaan Manusia
Papua telah menggoreskan ingatan kolektif bagi generasi muda Papua sepanjang
masa.
Sejak tanggal 14-16 Juli 2016, setelah pihak keamanan dan ORMAS memegang
kendali pengepungan Asrama mahasiswa Papua Kamasan I Jl. Kusuma negara,
Mahsiswa Papua yang terkurung dalam Asrama tersebut tidak bisa mendapatkan
logistik makanan hingga menyebabkan kelaparan yang luar biasa. Mendengar
kondisi ini, Palang Merah Indonesia (PMI) mendrop logistik berupa makanan dan
minuman untuk mahasiswa yang sedang dalam kuruangan. Namun upaya pertama PMI
gagal karena pihak keamanan mengambil ahli dan logistik yang dibawa tersebut
dikonsumsi oleh aparat keamanan dan ORMAS yang diperkirakan 8.000 orang
tersebut. Kedua kalinya PMI kembali membawa logistik untuk mahasiswa Papua yang
terkurung ini, namun ditolak lagi secara tegas, sehingga upaya tersebut dapat
dihentikan.
Kemudian melihat kondisi tersebut, solidaritas kemanusia bersama Pro
Demokrasi kota Jogyakarta membawa sumbangan kemanusiaan berubah beras, mie, air
minum  dan lainnya dengan cara menerobos
masuk ke Asrama agar dapat menyerahkannya, namun tetap juga ditolak oleh pihak
reaksioner. Upaya terus digalang oleh solidaritas kemanusiaan, kali ini oleh warga
setempat terutama warga yang bertetangga dengan Asrama Kamasan I Yogyakarta
menyumbangkan makanan yang akhirnya pada malam sekitar jam 24:00 WIB baru bisa
merasakan kelegahan karena bisa mendapatkan logistik berubah makanan dan
minuman.
Menanggapi situasi ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam
keras atas tindakan aparat keamanan dan ORMAS terhadap mahasiswa Papua di
Jogja. LBH menyatakan pihak kepolisian melanggar HAM sehingga penegak hukum
dalam hal ini Komnas HAM perlu menyelidiki obyektivitas demi penegakan hukum
atas peristiwa tersebut. Hingga hari ini, tanggal 17 Juli 2016, mahasiswa Papua
di Yogyakarta masih dalam kondisi tekanan sehingga tidak bisa keluar dari
tempat mereka tinggal.

Analisis Hukum atas Tindakan Keamanan dan ORMAS

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi
Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat
pada setiap manusia yang harus dijunjung tinggi, dilindungi, dihormati, dan
ditegakkan demi peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan, kesejahteraan,
kebahagiaan, serta kecerdasan dan kehidupan bangsa.
Pemerintah RI sebagai negara yang mengakui Hak Asasi Manusia dan
demokrasi pada kontitusi RI memiliki tanggung jawab mutlak atas perlindungan
terhadap setiap manusia. Pemerintah RI mengakui negara hukum, HAM dan demokrasi
dalam UUD 1945. Pasal 27 yang memberikan kedukuan yang sama tanpa terkecuali
dan pada Pasal 28 mengatur tentang Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang kemudian
ditegaskann kembali pada UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat Di Muka Umum. Oleh karenanya kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan
Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia.
Bab XA UUD 1945 mengatur tentang HAM yang mana pasal demi pasal di
jelaskan secara singkat tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian secara rinci
diatur dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang
ini disarankan agar tidak diperbolehkan adanya merendahkan harkat dan martabat
kemanusiaan. Menghapuskan segalah bentuk diskriminasi dan Indonesia merupakan
negara anggota atas semua konvenan Internasional.
Di dalam Kontitusi RI mengatur tentang HAM agar negara serta aparat
memberikan jaminan dan penghormatan Hak Asasi Manusia sebagai mahluk ciptaan
Tuhan. Untuk melihat secara rinci tentang HAM pada UUD 1945 Bab XA pasal
28A-28J yang menetapkan tentang hak asai manusia. Undang – Undang No 39 tahun
1999 tentang HAM mengatur menyatakan bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan
Tuhan yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta
dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat
manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan
harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya, bahwa
Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri
manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi,
dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas
oleh siapapun dengan alasan apapun, bahwa selain hak asasi, manusia juga
mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan
terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi
dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya
mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200 Tentang Pengesahan International Covenant
On Civil And Political Rights
(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil
Dan Politik) dengan tujuan memberikan kebebasan hak atas politik bagi
masyarakat sipil.

Pembatasan Bantuan Kemanusiaan

Kepolisian POLDA DIY dan ORMAS membatasi dan menghentikan bantuan
kemanusiaan dalam hal penyediaan logistik berupah makanan dan minuman yang
disiapkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan solidaritas kemanusiaan
masyarakat Jogja. Melihat kondisi mahasiswa Papua di Asrama, PMI berinisiatif
untuk mendrop bantuan berupa makanan dan minuman serta alat kesehatan atas
beberapa mahasiswa yang mengalami luka parah atas insiden pada tanggal 14 Juli
2016, namun pihak kepolisian menolak PMI. Upaya PMI terus dilakukan, kali ini
kedua kali PMI membawah makanan dan minuman di Asrama Kamasan I Yogyakarta juga
ditolak secara paksa oleh pihak kepolisian dan ORMAS bentukannya. Dan upaya
berikutnya dilakukan oleh solidaritas kemanusiaan namun mereka juga mengalami
hal yang sama seperti PMI. Apalagi kalau dilihat solidaritas kemanusiaan ini
tidak memiliki kewenangan secara hukum jika dibandingkan dengan PMI yang secara
sah diatur oleh undang-undang. Akhirnya kelaparan menimpah mahasiswa yang
dikepung dalam Asrama tersebut.

Kepolisian dan ORMAS Yogyakarta melanggar Undang-Undang

Pada tanggal 10 desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat
pokok-pokok Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai
acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya
pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan
efektif, baik dikalangan rakyat negaranegara anggota PBB sendiri maupun di
kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.
Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung
tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa
meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang
penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua
bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan
(Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan
pemerintahan (Pasal 27 ayat (1); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan
(Pasal 27 ayat (2); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak
bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap
warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal
29 ayat (2); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan Pasal 31
(aya 1).
Tujuan dari adanya deklarasi HAM, Demokrasi dan seterusnya adalah
menjamin dan menghormati kebebasan manusia sebagai makluk ciptaan Tuhan.
Sehingga apabila secara sewenang-wenang melakukan penangkapan, peniksaan,
pemukulan dan pemenjarahan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Peristiwa pada
13-16 Juli 2016 adalah bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara
dan ORMAS terhadap mahasiswa Papua di Asrama Kamasan I Jogyakarta. Ada Beberapa
asas yang dilanggar oleh kepolisian sebagai penegakan hukum adalah sebagai
berikut:
  • Pertama, pihak kepolisian RI dan ORMAS bentukannya datang ke Asrama dengan
    jumlah sekitar 8.000 (delapan ribu orang). Kedatangan mereka bertujuan untuk
    menghentikan kebebasan berpendapat dimuka umum yang direncanakan oleh mahasiswa
    Papua dibawah kontrol Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Persatuan Rakyat Untuk
    Pembebasan Papua Barat (PRPPB) di kota Jogyakarta. Agenda aksi ini dilakukan
    secara nasional dan khusus untuk se Jawa tengah dipusatkan di Kota kerajaan
    keraton Jogyakarta. Agenda aksi tersebut dimulai dengan cara mimbar bebas
    secara aman dan terhormat tanpa menggagu keamanan umum. Pada tanggal 14
    merupakan tanggal dimana keamanan dan ORMAS reaksioner mengambil ahli dengan
    tindakan anarkis, melanggar undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat di
    muka umum. Pada saat itu, tidak ada ganguan sedikitpun yang dilakukan oleh
    mahasiswa Papua, tidak menggagu keamanan dan kelancaran aktivitas di kota itu,
    namun memang dengan niat sengaja kepolisian dan ORMAS menggrebek masuk pintu
    pagar Asrama. Tujuan Keamanan dan ORMAS ini adalah mengahabisi mahasiswa,
    sehingga pengepungan tersebut secara sistem memang diatur oleh pihak
    kepolisihan. Atas tindakan ini, aparat penegak hukum telah melanggar UUD 1945
    sebagai kontitusi HAM dan demokrasi, melanggar UU No 9 tahun 1998 Pasal 3,
    pasal 4, pasal 5 yang secara umum menyatakan setiap orang berhak menyampaikan
    pendapat di muka umum dengan cara mengeluarkan pikiran secara bebas dan
    memperoleh perlindungan hukum. Melanggar Undang-Undang N0 39 tahun 1999 tentang
    HAM, Undang-Undang N0 5 tahun 2012 tentang hak sipil dan politik. Karena pada
    faktanya peristiwa di Jogyakarta adalah kebebasan demokrasi di bungkam dan
    tidak ada perlindungan hukum terhadap mahasiswa Papua. Justru penegak hukumlah
    yang terlibat menangkap dan menyiksa mahasiswa secara tidak manusiawi.
  • Kedua, Diskriminasi rasial adalah melanggar HAM dan merendahkan martabat
    kemanusiaan sehingga ungkapan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dan ORMAS terhadap
    mahasiswa Papua di Asrama Kamasan I Papua pada saat melakukan pengepungan
    adalah pelanggaran HAM. Undang-Undang nomor 8 tahun 2008 tentang penghapusan
    diskriminasi ras dan etnis. Dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa, umat
    manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan yang Maha Esa dan umat manusia
    dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik
    ras maupun etnis, bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan
    dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
    Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, segala warga negara
    bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap
    setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis, segala warga negara bersamaan kedudukannya
    di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi
    ras dan etnis.
Dalam Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Diskriminasi
ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan
berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan
pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar
dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Pasal 2 (1) Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan
berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan
yang universal. (2) Asas persamaan, kebebasan, keadilan dan nilai-nilai
kemanusiaan yang universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
dengan tetap memerhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang
berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 Penghapusan
diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan,
persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata
pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup
berdampingan.
Apa yang dilakukan oleh kepolisian dan ORMAS di Yogyakarta adalah
melanggar Undang-Undang, sehingga perlu adanya tindak hukum secara tegas.
Sesuai pasal 15, 16,17,18,19, 20, dan pasal 21 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang
pasal Pidana segarah diwujudkan pada peristiwa pengepungan dan penyiksaan
mahasiswa Papua di Yogyakarta.
Apalagi tindakan reaksioner oleh kepolisisan dan ORMAS terhadap
mahasiswa Papua dengan sebutan monyet, kera, babi, anjing, binatang dan
lain sebagainya merupakan merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan manusia
Papua. Sedang segalah bentuk diskriminasi rasial dan etnis telah dihapuskan
berdasarkan UU No 40 tahun 2008.
Setiap manusia menyandari bahwa Tuhan ciptakan manusia dibawah kolong
langit dan diatas permukan bumi ini sama sehingga perhormatan atas kemanusiaan
harus diwujudkan. Namun tindakan reaksinor pada peristiwa pengepungan Asrama
Kamasan I Jogayakarta sejak tanggal 13-17 Juli 2016 oleh kepolisian dan ORMAS
gandungan sebagai bentuk perusakan citra martabat manusia Papua.
Selama ini perjuangan tuntutan penuntasan pelanggaran HAM dan
penyelesaian akar persoalan sejarah Papua terhadap negara Indonesia tidak
pernah dilakukan dengan cara yang kasar, tidak pernah menggunakan bahasa
penghinaan terhadap lawan, namun menggunakan sistem dan aturan yang berlaku
berdasarkan Undang-Undang yan berlaku di Indonesia. Bangsa Papua secara cakap
menyampaikan pendapat dimuka umum secara aman, damai dan bermartabat. Bangsa
Papua menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, menerima perbedaan yang ada
berdasarkan jiwa kasih yang Tuhan anugrahkan kepada bangsa Papua. Tuntutan
holistik rakyat Papua melalui forum demo damai memiliki nilai plus karena
sekaligus memperjuangkan demokrasi dan penegakan hukum dan HAM. Namun negara
dengan aparat keamanan hadir untuk merusak citra demokrasi, membungkan ruang
demokrasi, menangkap, meniksa, memenjarah dan membunuh rakyat Papua secara
melawan hukum sehingga Indonesia hadir di Papua sebagai akar dari segalah
persoalan yang sampai kini belum mampu untuk menyelesaikan. Bahkan persoalan
yang satu belum terselesai muncul persoalan yang satu dan seterusnya.

Kesimpulan

Pengepungan dibarengi dengan diskriminasi rasial oleh aparat kepolisian
RI dan ORMAS menyimbulkan pelanggaran HAM. Pelanggaran atas hukum, HAM, dan
Demokrasi. Untuk itu diharapkan komnas HAM RI dan LBH segerah melakukan
penyilidikan atas peristwa yang menimpah kepada mahasiswa Papua. Penyiksaan
yang mengakibatkan luka berat, penangkapan sewenang-wenang dan pembatasan ruang
demokrasi sebagai bentuk reaksionisme aparat negara. Pendekatan refresip oleh
aparat kemanan dan ORMAS sangat tidak manusiawi kepada orang Papua di
Jogyakarta. Diharapkan segarah bertanggung jawab atas insiden ini.

Dilanjutkan pada Volume ke II

Lihat Berikut #Volume 2 


Salatiga, 17 Juli 2016
—————————————————–
Penulis adalah Mahasiswa Strata Satu Falkultas Hukum di salah satu
Perguruan Tinggi di Salatiga, Jawa Tengah.

Editor by : ERIK
Copyright ©Tabloid WANI


Tanggapan anda, Silahkan beri KOMENTAR di bawa postingan ini…!!!

0 Comments

  1. Nah sekarang kembali lagi, ke sejarah…
    Papua itu sebenarnya "di Aneksasi atau di Integrasi" ???
    Tanggal 1 Mei merupakan hari yang mempunyai makna tersendiri dan mendalam bagi masyarakat asli Papua yang memperihatinkan sebagai Hari "Aneksasi" bukan "Integrasi" Papua ke pangkuan NKRI. Berbicara mengenai Papua dengan segala macam permasalahannya, 1 Mei merupakan tonggak bersejarah yang sampai saat ini masih dimaknai secara berbeda dan menimbulkan kontroversial yang berkepanjangan antara pemahaman integrasi dengan aneksasi diantara pihak masyarakat Papua, pemerintah Indonesia dan bahkan masyarakat Internasional. Ada Sebagian kecil masyarakat Papua memaknai 1 Mei sebagai tonggak integrasi Papua dengan NKRI tetapi ada sebagian besar Masyarakat Papua yang memaknai 1 Mei sebagai tonggak aneksasi Papua oleh NKRI sehingga sampai saat ini selalu terjadi perlawanan terhadap NKRI dengan berbagai cara melalui Individu maupun institusi seperti: KNPB, OPM, OPPB, dll. Memang perjuangan yang di lakukan terhadap NKRI oleh berbagai organisasi terkesan fraksional tetapi sebenarnya tujuannya hanya 1 yakni:
    "PAPUA MERDEKA"

Leave a Reply

Your email address will not be published.