Dark
Light
Today: July 24, 2024

Komnas HAM Dalami Kasus Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua

Komnas HAM Dalami Kasus Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua
Suasana pertemuan Komisioner Komnas HAM dalam kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua, di LBH Yogyakarta, Selasa (19/7/2016).
Yogyakarta, Tabloid-Wani — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendalami kasus pengepungan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I Jalan Kusumanegara Nomor 119, Kota Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai bersama stafnya mendatangi Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Selasa malam 19 Juli 2016.

Natalius menggali keterangan staf LBH Yogyakarta yang mendampingi mahasiswa Papua. Di antaranya yang mendapat perlakuan kasar dan intimidasi dari aparat.

Juru bicara Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB), Roy Karoba, menjadi salah satu yang dimintai keterangan.

Sejumlah keterangan yang Roy sampaikan yakni penolakan pemberitahuan izin atas penyampaian pendapat yang tak logis, penolakan mimbar bebas pada 14 Juli, dan aksi kekerasan polisi terhadap seorang mahasiswa.

“Pada saat mengepung asrama pada 15 Juli, sekitar pukul 19.30 WIB, aparat menembakkan gas air mata tiga kali di halaman asrama,” kata Roy.

Baca juga:

  1. KontraS Kecam Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua “Program Tito Omong Kosong”
  2. Kemenkumham: “Saya Belum Baca” Kasus Pelanggaran HAM di Asrama Mahasiswa Papua, Yogyakarta
  3. Kontras Catat 1.300 Orang Papua Ditangkap hanya karena Mau Demonstrasi 
  4. Mengapa Kita Harus Melawan Rasisme
Staf LBH Yogyakarta, Yogi Zul Fadli, menyampaikan penangkapan mahasiswa Papua oleh aparat tak disertai alasan yang jelas. Menurutnya, penetapan tersangka Obi Kogoya yang dinilai menganiaya aparat, juga tak cukup alat bukti.

Oleh Polda DIY, Yogi mengaku diminta secara subyektif agar mempercayai penetapan tersangka Obi dengan dua alat bukti. Namun, jajaran Polda DIY tak bisa menunjukkan satu bukti selain saksi, yakni bukti fisik hasil visum aparat yang terkena pukul Obi.

“Bahkan hingga hari ini Polda DIY tidak bisa menunjukkan hasil visum itu. Obi juga sudah diperiksa sebagai tersangka. Tapi, berkas pemeriksaan ditandatangani (Obi) dan dibuatkan berita penolakan itu,” ujarnya.

Ada hal lain yang disampaikan dalam pertemuan itu. Baik pengepungan polisi yang dilakukan selama tiga hari, sweeping aparat yang ditujukan kepada mahasiswa Papua, sampai sulitnya mahasiswa Papua mendapatkan logistik makanan saat terjadi pengepungan.

Natalius mengatakan Komnas HAM akan fokus pada pendampingan. Sementara itu, pihaknya bakal melanjutkan pendalaman informasi ke mahasiswa di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I pada Rabu, 20 Juli.

“Setelah itu kami akan bertemu dengan Gubernur DIY dan jajaran Polda DIY,” ujar Natalius.

Lihat ini juga:

  1. Kronologi Resmi PRPPB: Represi Polisi dan Kelompok Reaksioner Terhadap Mahasiswa Papua dan PRPPB

Copyright ©MetroTv News


Tanggapan anda, Silahkan beri KOMENTAR di bawa postingan ini…!!!

0 Comments

  1. wap ini memprofokasi, sudah jelas-jelas orang papua salah mau mengibarkan bendera di tanah yogyakarta. dan malah mau menganggu sholat jumaat. tapi masih di bela oleh komnas HAM.

Leave a Reply

Your email address will not be published.