 |
| Haris Azhar – Dok. Kontras. |
“Tuntutan pelanggaran HAM di Papua ini kan ada 12 kasus, secara serius kami melakukan pendekatan untuk segera selesaikan itu,” kata Wiranto saat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (22/9).
Jayapura, WANI/Jubi – Koordinator Kontras Haris Azhar, menganggap upaya Menkopolhukam dan jajaran kementerian serta lembaga negara menghimpun masukan dan saran guna penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Papua, sebagai mekanisme yang berbelit-belit.
Kamis (22/9) lalu, seperti dilansir Antara, jajaran kementerian dan lembaga negara di bawah koordinasi Menkopolhukam Wiranto melakukan rapat koordinasi dengan pihak kepolisian daerah Papua dan Papua Barat, perwakilan Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Komnas HAM, serta para aktivis HAM Papua.
Baca ini: LP3BH: Desakan Pemimpin Pasifik terkait Papua di PBB Punya Landasan Kuat
Pertemuan itu disebutkan untuk menghimpun masukan dan saran guna melengkapi upaya penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Papua.
“Tuntutan pelanggaran HAM di Papua ini kan ada 12 kasus, secara serius kami melakukan pendekatan untuk segera selesaikan itu,” kata Wiranto saat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (22/9).
Keseriusan itu menurut dia terlihat dari kemajuan dalam hal identifikasi sejumlah kasus yang kemudian diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat.
“Nanti akan ditindaklanjuti dengan suatu proses yang lebih intens dan diserahkan ke Kejagung untuk penyelidikan lanjutan,” katanya.
Namun menurut Haris Azhar, yang dikonfirmasi Sabtu (24/9/2016), proses terebut dianggapnya berbelit-belit. “Pemerintah berbelit-belit. Mereka mau urus masalah HAM di Papua tapi cuma sekadar untuk pencitraan,” ujarnya melalui pesan singkat.
Baca ini: Advokasi Internasional Mendesak Indonesia Investigasi Pelanggaran HAM di Papua
Dia juga mengatakan ada masalah terkait kinerja kontrol pemerintah, seperti peran deputi-deputi di bawah Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
“Dibawah KSP ada deputi, yang katanya ahli militer. Nah, kenapa urusan pelaku pelanggaran HAM di Papua tidak dijadikan masukan ke Presiden. Atau justru dihiraukan? Berarti sudah tidak penting dong KSP dibanding (masukan) Tentara?,” ujarnya dengan nada kesal. (*)
Copyright ©Tabloid JUBI