Para pemimpin Pasifik di Sidang Umum PBB ke-71 angkat bicara atas terkait West Papua – UN Photo. |
Jayapura, Tabloid-WANI/Jubi – Tujuh negara-negara Pasifik yang secara eksplisit menunjukkan pembelaannya terhadap hak azasi rakyat West Papua di Sidang Umum PBB ke-71 lalu, sesungguhnya sedang menjadi senjata bagi kaum tertindas.
Masalah pelanggaran HAM yang terus berlanjut di West Papua dan advokasi atas hak penentuan nasib sendiri yang disuarakan oleh 7 negara Pasifik di Sidang Umum PBB menunjukkan negara-negara itu tidak mau dibatasi oleh hasil komunike Forum Kepulauan Pasifik (PIF) September lalu.
“Suara tersebut seharusnya muncul dari Forum Kepulauan Pasifik (PIF), namun negara ekonomi besar di PIF dipercaya bertanggung jawab atas tidak semakin lantangnya suara forum terhadap West Papua,” demikian seperti dilansir dailypost.vu, Sabtu (1/10/2016).
Manuver yang dilakukan para pemimpin Pasifik tersebut, adalah wujud perlawanan mereka terhadap keterbatasan PIF. Alih-alih berdiam diri, mereka berpadu dalam suara protes mendesak penyelesaian pengabaian HAM yang sistematis masyarakat asli West Papua.
Baca ini: (Asosiasi Vanuatu West Papua Meggalang Solidaritas Melanesia Menjelang KTT MSG di Vanuatu)
Minggu ini, Vanuatu akan menjadi saksi penyelenggaraan festival budaya masyarakat asli yang masih sangat hidup di bagian sebelah barat pulau New Guinea itu. “Ya’mune (kelompok musik asal Boven Digoel West Papua) yang akan menghangatkan panggung di Saralana Park, Vanuatu adalah bukti begitu dekatnya kita dalam semangat, kebudayaan dan kebiasaan,” demikian kata Daily Post Vanuatu.
Kelompok musik tersebut dikatakan mendapatkan izin berkunjung ke Vanuatu setelah proses aplikasi yang sulit dan meminta mereka untuk tidak mempolitisasi penampilannya. Tetapi hal itu tidak menghentikan mereka bernyanyi lagu-lagu kebebasan.
Di Forum Asia Timur minggu lalu, Joanne Wallis dari Australia National University mengatakan negara-negara Pasifik yang menjalankan politik non-kooperasi dengan Australia sebagai negara-negara yang menjadi senjata-senjata kaum tertindas.
“Semua orang yang ingin urusan-urusannya beres di Vanuatu, di Melanesia, dan semua tempat di kepulauan, akan tahu bahwa masyarakat kepulauan ini adalah master dalam perang pasif-agresif. Dan ini lah senjata-senjata yang dibawa untuk memajukan isu HAM dan dekolonisasi di Pasifik.(*)
Posted by: Zely Ariane
Copyright ©Tabloid JUBI