Tanpa Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) dan Orang Asli Papua (OAP) Produktif, Namanya Bukan Pembangunan

Jayapura, Jubi – Percepatan pembangunan yang menjadi inti pendekatan Presiden Jokowi terhadap kedua Provinsi Papua dianggap belum menyentuh persoalan sebenarnya, apalagi ditengah ancaman pengurangan signifikan pada populasi Orang Papua Asli (OAP) akibat tingkat kematian yang sangat tinggi.

Hal itu diungkap Natalius Pigai, Komisioner KOMNAS HAM, di Jayapura, Kamis (20/10/2016) kepada Jubi saat mengevaluasi 2 tahun kepemimpinan Jokowi dan kebijakannya terhadap Papua.

Secara khusus Pigai menyoroti tingkat kematian dan peminggiran OAP yang menurut dia belum menjadi prioritas pendekatan pembangunan yang dilakukan pusat.

“Kita lihat aspek kesehatan. Apa ada tindakan cepat untuk mencegah perkembangan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya di Papua oleh pemerintah? Padahal ini (salah satu) yang berkontribusi pada pengurangan signifikan populasi Papua karena tingkat kematian akibat penyakit sangat tinggi,” ungkap Pigai.

Baca ini: Angka Kematian Bayi di 9 Kabupaten Provinsi Papua Masih Tinggi

Percepatan kematian OAP, lanjut Pigai, juga ditunjang oleh gizi buruk yang tinggi dan rasio kematian ibu anak yang juga sangat tinggi di Papua. “Rata-rata katakanlah di atas 40 dari 100 kelahiran, atau 400 dari 1000 kelahiran,” kata dia.

Dengan rasio sebesar itu, Pigai memandang seharusnya pemerintah memprioritaskan pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA).

“Harusnya Presiden Jokowi itu ya membangun RS Ibu dan Anak (RSIA) di Papua dan Papua Barat. Itu yang kongkrit betul untuk dibangun setidaknya di Jayapura dan Manokwari. Itu yang disebut kongkrit demi pembangunan Papua yang benar dan nyata,” kata dia. 

Lihat ini: Populasi Orang Asli Papua “Darurat”, Siapa Peduli dan Apa Solusi Terbaik?

Menurut Pigai ketiadaan RSIA itu salah satu kegagalan pemerintah Jokowi, ditambah sarana, prasarana serta layanan kesehatan di seluruh daerah Papua yang sangat memprihatinkan.

“Jangankan pembangunan sarana prasarana infrasturktur kesehatan, penyebaran tenaga medis dan non medis di seluruh Papua serta prasarana medis itu juga sangat rendah. RS Induk Dok 2 saja bagaimana itu di bangsal air tidak bisa hidup?,” kata dia.

Dalam hal pendidikan, Pigai menyoroti rendahnya partisipasi sekolah serta angka buta huruf yang tinggi sebagai penyumbang tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Papua.

“Faktanya itu di daerah-daerah pedalaman tingkat buta huruf lebih dari 6%, partisipasi pendidikan Papua itu kurang dari 60-70% sementara tingkat nasional 90%, Yogyakarta malah 98%. Ditambah tingkat kemiskinan kan di atas 30% dibanding tingkat nasional sekitar 10%. Nah perbedaan tajam itu yang memperbesar disparitas Papua dan luar Papua,” kata dia.

Namun demikian, upaya Pemerintah Kabupaten untuk mencari jalan keluar atas persoalan pendidikan di Papua, bukannya tidak ada. Beberapa waktu lalu, Pemkab Lanny Jaya, mendapat nilai plus karena keseriusan program pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat.

Baca ini: TNI-Polri Mendatangi Puskesmas dan RSUD Karubaga, Warga Tolikara Jadi Trauma

Kabupaten Lanny Jaya, dikatakan sebagai kabupaten dengan murid yang masuk kelas satu SD tertinggi se-Tanah Papua. Kabupaten itu juga memiliki guru kontrak terbanyak di tingkat kabupaten dan kota se-Papua, bahkan se-Indonesia, yang mencapai 370 lebih tenaga guru kontrak.

“Pemkab Lanny Jaya tidak mau tahu dengan anggaran kalau bicara soal pendidikan, untuk itu saya mau katakan bahwa saya bangga karena Lanny Jaya mendekati sukses pendidikan dasar dan ini karena tenaga guru yang tersedia,” kata Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Befa Yigibalom dalam sambutannya saat kunjungan kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke Tiom, ibu kota Lanny Jaya, awal Oktober lalu.

Terkait angka pengangguran yang tak kalah tingginya di kalangan OAP, Pigai memandang hal itu disebabkan karena sektor ekonomi produktif Papua dikuasai oleh para pendatang atau non-OAP.

“Lapangan kerja yang tersedia di Papua ini kan hanya dari areal pelayanan publik pemerintahan sebagai PNS atau politisi. Tidak ada lahan-lahan swasta untuk kesempataan kerja masyarakat Papua sendiri. Bahkan pekerja-pekerja sektor industri seperti perkebunan dan pertambangan di Timika dan Merauke itu kan pekerja-pekerja didatangkan dari luar Papua, bukan diisi orang- orang Papua sendiri,” ujarnya.

Dengan demikian orang Papua yang tingkat pendidikannya rendah di bawah SMA, yang seharusnya berpotensi mengisi sektor-sektor itu, malah jadi penganggur.

“Jadinya orang Papua berpendapatan rendah, menyebabkan kemiskinan bertambah,” kata dia lagi.(*)