Vanuatu dan Solomon Jamin Keanggotaan Penuh West Papua di MSG

Jayapura, WANI/Jubi — Perdana Menteri Vanuatu menegaskan kembali posisi negara dan pemerintahnya yang tidak berubah terhadap kemerdekaan West Papua dan New Caledonia.

Pernyataan tersebut disampaikan Salwai, seperti dilansir Vanuatu Daily Post, Kamis sore (13/10/2016) ketika secara resmi membuka Pameran Kanaky-West Papua di Pusat Kebudayaan Nasional di Port Vila, Vanuatu.

Posisi Vanuatu serta rakyat Vanuatu, ujarnya, tidak berubah terkait pemerintahan sendiri bagi West Papua, New Caledonia, dan French Polynesia.

“Meskipun Vanuatu suportif terhadap pemerintahan New Caledonia, dan juga French Polynesia untuk menjadi anggota Forum Kepulauan Pacific (PIF), hal itu tidak mengubah posisi kami yang tetap kokoh mendukung pemerintahan sendiri bagi West Papua, New Caledonia dan French Polynesia,” ujar Salwai.

Baca ini: (ULMWP Dijamin ‘Full Member’ di MSG)

Perdana Menteri Vanuatu itu juga menunjukkan pameran yang dibuka tersebut menjadi bukti nyata kehendak orang-orang Kanaky-Melanesia dan West Papua-Melanesia menjalani kehidupan dalam kebebasan.

“Vanuatu terus mendukung perjuangan untuk kebebasan kedua tetangga Melanesia tersebut di level internasional dan regional,” tegasnya. Salwai juga menyebutkan seruan Vanuatu mendukung kebebasan West Papua dan New Caledonia di Sidang Umum PBB lalu di New York.

Dihadapan orang-orang West Papua yang mengorganisir pameran tersebut, Salwai menjamin posisi dukungan Vanuatu tidak berubah pada West Papua untuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG).

“Pertemuan MSG yang sedianya dilakukan di Port Vila beberapa minggu lalu, kini akan kita lakukan bulan Desember nanti, untuk membicarakan aplikasi West Papua menjadi anggota penuh MSG.

Terkait kemungkinan protes Fiji dan PNG terhadap keanggotaan penuh West Papua, anggota parlemen Kepulauan Solomon dari Pople First Party, Derrick Manuari kepada ABC News Australia, Rabu (12/10), mengatakan bisa memahami dan siap menghadapinya.

“Saya yakin akan ada protes dari pemerintahan Fiji dan PNG karena posisi kami atas isu tersebut (keanggotaan penuh Wet Papua), apalagi karena posisi mereka yang dekat dengan Indonesia, menerima bantuan dana dan asistensi langsung dari Indonesia,” kata Manuri melalui sambungan telpon kepada ABC.

Manuari mendukung pernyatan PM Sogavare sebelumnya, bahwa dengan maupun tanpa PNG dan Fiji, MSG akan mengesahkan keanggotaan penuh ULMWP. Dia menambahkan keanggotaan tersebut memang harus diberikan karena sudah tertunda terlalu lama.

Manuri juga menekankan isu West Papua dan posisinya di MSG nanti sekaligus menjadi ujian bagi prinsip-prinsip masyarakat Melanesia dan negara-negara Melanesia sendiri.

“Isu West Papua akan menguji nilai fundamental dan prinsip-prinsip MSG dalam mempromosikan Melanesian Society di kawasan ini. Dan diskusi tersebut tidak bisa dilakukan di badan MSG karena oposisi Indonesia,” tegas Manuri.

Oleh karena itu, lanjutnya, negara-negara anggota MSG tidak bisa terus menerus menggunakan alasan teknis untuk mengebiri hak-hak orang-orang Melansesia di West Papua untuk punya suara di kawasan Melanesia dan MSG.

“Inilah hak fundamental untuk menjadi bagaian dari MSG. Dan kita harus mengakomodasi tuntutan ini, sekaligus menyesuaikan prosedur dan prosesnya agar tidak mengabaikan hak fundamental wilayah (West Papua) di kawasan Melanesia untuk menjadi bagian MSG,” ujarnya.(*)