 |
| Rex Horori (kiri) bersama Sekjen United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Honiara menjelang MSG Special Summit, Juli 2016 – Jubi/Victor Mambor |
Jayapura – Pemerintah Kepulauan Solomon, melalui utusan khusus untuk masalah Papua mengatakan pemerintah Kepulauan Solomon tidak perlu memberikan respon pernyataan Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu. Menteri pertahanan Indonesia ini telah meminta Australia untuk memberitahu Kepulauan Solomon agar tidak mengusik masalah yang terjadi di Papua.
“Kami tak akan merespon pernyataan Indonesia. Faktanya, tidak ada surat resmi dari Australia maupun Indonesia tentang pernyataan itu. Kami hanya akan merespon jika ada surat resmi melalui jalur diplomasi yang resmi pula,” kata Rex Horoi kepada Jubi melalui surat elektronik yang diterima Jubi, Sabtu (5/11/2016).
Negaranya, lanjut Horoi bersama negara-negara Pasifik lainnya, bicara tentang apa yang terjadi di Papua setelah mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
“Kami bicara secara kolektif. Kepedulian kolektif kami berasal dari kelompok masyarakat sipil, gereja,publik dan pemerintah di region Pasifik,” jelas Horoi.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare dalam wawancaranya dengan Jubi bulan Juli lalu mengakui ia telah berkirim surat kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai Ketua Melanesia Spearhead Groups (MSG) dimana Indonesia berstatus associated member. Surat tersebut menurut Sogavare berisi permohonan untuk membicarakan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua dalam forum MSG.
“Kami sudah mengirimkan surat kepada Jokowi. Pertama mengusulkan Indonesia dan ULMWP berbicara masalah Papua di MSG karena kini keduanya anggota assosiate dan pengamat. Kedua agar saya sebagai ketua MSG bisa berbicara kepada Presiden Indonesia untuk sama-sama menangani masalah Papua. Tapi tidak satupun usulan kami itu direspon,” kata Sogavare. (*)
Copyright ©Tabloid JUBI