 |
| Ilustrasi demo menuntut dugaan pelanggaran HAM di Papua. |
Jayapura — Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan, meski Presiden Jokowi punya niat menuntaskan dugaan pelanggaran HAM dan berbagai masalah di Papua, namun hingga kini belum ada hasilnya. Belum ada langkah jitu yang diambil Pemerintah Indonesia agar benar-benar ada solusi untuk berbagai masalah di Papua, terutama dugaan pelanggaran HAM.
Anggota Komisi I DPR Papua, komisi bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM dan Hubungan Luar Negeri itu mengatakan, ketika ada kunjungan perwakilan negara lain ke Papua, salah satu hal yang sering ditanyakan adalah masalah HAM Papua.
“Niat untuk menyelesaikan masalah HAM dijaman Jokowi memang ada. Tapi belum menghasilkan suatu solusi terbaik. Tapi dibanding presiden-presiden sebelumnya, mereka sama sekali tak mau bicara HAM Papua. Sejak dulu kami DPR Papua ingin semua masalah penyelesaiannya difasilitasi pihak yang benar-benar independen, tanpa harus ada tekanan. Kami hanya ingin ada solusi yang tepat. Tidak ada unsur kepentingan dan politik,” kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Jumat (18/11/2016).
Meski niat Presiden Jokowi baik, namun menurutnya, dijaman Jokowi memerintah, juga terjadi banyak penangkapan dan penahanan. Bahkan komisi anti diskriminasi dan rasial PBB memberikan Indonesia waktu untuk menjawab hal itu hingga, 14 November 2016.
“Ini tenggat waktunya sudah lewat. Kita belum tahu bagaimana nantinya. Sudah beberapa kali pelapor HAM PBB menyoroti kebebasan berekspresi di Papua. Pemerintah Indonesia juga menolak berbagai keinginan pihak luar melakukan investigasi di Tanah Papua,” ucapnya.
Katanya, pantas jika masalah Papua, terutama dugaan pelanggaran HAM ramai dibicarakan dunia internasional termasuk dalam forum resmi PBB.
(Baca: Advokasi Internasional Mendesak Indonesia Investigasi Pelanggaran HAM di Papua)
Parlemen Papua kata politisi Partai NasDem itu, ingin Papua benar-benar menjadi tanah damai. Jangan sampai, hari ini ada solusi, besok, lusa atau kedepan, ada lagi masalah. Untuk itu, sebaiknya bailknya tim independen yang menjadi penengah berbagai dugaan pelanggaran HAM di tanah Papua. Jangan ada keterlibatan pemerintah, militer, partai politik dan lain-lain.
“Kami mau tim independen. Keterlibatan militer dalam dugaan pelanggaran HAM di Papua bukan rahasia lagi. Kini saatnya presiden mencari solusi yang jitu jika benar-benar ingin masalah HAM Papua tuntas. Kalau memang ingin mendahulukan kepentingan negara, jangan dikorbankan untuk kepentingan jabatan, partai, pribadi dan lain-lain,” katanya.
“Ini sikap kami di DPR Papua, menyikapi situasi Papua yang tak pernah ada titik temu. Kalau bukan Komnas HAM biarkan masyarakat mencari keadilan kepada pihak mana saja yang dianggap bisa memberi keadilan, netral, tak berpihak pada siapapun. Baik pemerintah maupun pihak lainnya,” imbuhnya lagi.
Ketika bertemu Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw, Kamis (17/11/2016), Wakil Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Brian McFreeters menanyakan situasi keamanan di Papua dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.
“Saya menjelaskan secara rinci perkembangan penyelesaian kasus-kasus itu,” kata Kapolda Waterpauw.
(Baca: DPR Papua: Seribu Kali Jokowi Kunjungi Papua, tak Bermanfaat)
Menurut Kapolda Papua, selain menanyakan situasi keamanan dan penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM, Brian McFreeters juga menyampaikan rencana penandatangan kesepakan kerja dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe. (*)
Copyright ©Tabloid JUBI