Legislator Ingin Polda Papua Evaluasi Kapolres di Papua

Jayapura — Legislator Papua ingin Kapolda Papua mengevaluasi jajaran Kapolres di Papua, termasuk Kapolres Nabire dan Paniai.
Hal itu dikatakan anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM tersebut lantaran ada berbagai keluhan masyarakat yang ingin agar kepolisian khususnya di jajaran Polres Nabire bisa lebih persuasif ketika berhadapan dengan warga sipil.

“Evaluasi kinerja Kapolres Nabire khususnya dan Kapolres di daerah lain terutama daerah pemekaran yang sering terjadi masalah. Masyarakat telpon saya, mereka juga ingin Kapolsek Moanemani diganti,” kata Kadepa ketika menghubungi Jubi via teleponnya, Jumat (27/1/2017).

Masyarakat Dogiyai menurut dia, menilai selama ini pengamanan di wilayah itu berlebihan. Kapolsek setempat dianggap tak mampu beradaptasi dengan masyarakat dan lingkungan.

“Masyarakat menilai selama ini benyak kasus kekerasan terjadi di wilayah Dogiyai. Ini juga menjadi salah satu tuntutan masyarakat ketika demo di Dogiyai,” ucapnya.

Ia juga menilai, pernyataan pihak gereja terhadap kinerja kepolisian selama ini termasuk di wilayah hukum Polres Nabire selama ini seperti yang disampaikan Keuskupan Timika tentu bukan mengada-ada.

“Kalau gereja sudah angkat bicara berarti sudah parah. Gereja ini bukan lembaga yang sering menyebar hoax. Tapi selalu bicara sesuai kondisi yang dialami umatnya. Memang selama ini banyak hal-hal yang terjadi. Kalau butuh data, pasti gereja punya,” katanya.

Senin (23/1/2017) ribuan masyarakat Dogiyai yang selama ini menjadi korban sweeping aparat keamanan menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD setempat segera menyampaikan aspirasi mereka kepada petinggi Polri untuk memindahkan Kapolsek Kamuu dan Kapolres Nabire.

Kordinator Solidaritas Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Dogiyai (SPHAM-KD), Benny Goo mengatakan, pihaknya meminta Bupati Dogiyai dan DPRD segera membuka ruang dengan Kapolda Papua agar segera memindahkan Kapolsek Kamuu.

Di tempat yang sama, Assisten I Setda Dogiyai, Simon Anou mengatakan, pihaknya akan duduk bersama untuk membahas hal itu.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Dogiyai, Elias Anouw mengatakan, pihaknya telah melalukan pertemuan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

“Sesuai permintaan dari rakyat Dogiyai pada aksi sebelumnya, kami sudah pertemuan dengan Kapolsek Kamuu. Kami meminta Kapolsek agar sweeping harus dilaksanakan hari-hari tertentu saja. Jangan terlalu berlebihan,” kata Elias Anouw. (*)