Buchtar Tabuni: “Indonesia Kewalahan Membendung Perjuangan Papua Merdeka”

Salah satu dari Deklarasi Westminster itu, Free West Papua Campaign telah meluncurkan penandatanganan petisi global melalui online di Situs Petisi Avaaz.org, 24 Januari 2017. Namun peluncuran tersebut tidak berjalan lama. 1/2 hari kemudian, situs tersebut telah diblokir oleh kolonial Indonesia dan tidak dapat diakses oleh rakyat Papua dan Indonesia. Karena menurut Indonesia, petisi tersebut sangat membahayakan bagi persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melihat kondisi upaya pembungkaman ruang demokrasi oleh Kolonial Indonesia terhadap kebebasan bagi bangsa Papua tersebut, para pejuang Papua Merdeka tidak menyerah sampai disitu.

Ini total jumlah tanda tangan petisi Global melalui online di situs Avaaz.org. (Edisi: Selasa, 30-Mei-2017). Gambar: Doc. WANI.

Pada tangga l 5 April 2017, Dewan Komite The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), “NRFB, WPNCL dan PNWP” secara resmi Mendeklarasikan penandatanganan Petisi Manual atau Offline di halaman terbuka Jayapura – Papua, sebagai bagian dari tindak lanjut penandatanganan petisi Global yang yang diblokir oleh kolonial Indonesia tersebut.

Sejak deklarasi petisi manual tersebut dilakukan, Panitia Petisi bersama dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai media langsung menjalankan penggalangan petisi di seluruh wilayah West Papua (Papua). Dan hingga saat ini, ribuan rakyat Papua dengan antusias tengah berdatangan ke setiap sekretariat panitia untuk mendukung dan memberi tanda tangan mereka pada petisi tersebut.

Rakyat Papua saat melakukan penandatanganan petisi manual yang dimediasi oleh KNPB di salah satu sekretariat.

Mengetahui kondisi ini, kolonial Indonesia makin panik dan kewalahan untuk membendung pergerakan para pejuang Papua Merdeka yang kian eksis di seluruh teritorial Papua.

Hingga saat ini, kolonial Indonesia telah kehilangan akal sehat untuk membendung pergerakan Papua Merdeka. Hingga beberapa waktu yang lalu, kolonial Indonesia telah menciptakan konflik sara antara rakyat pribumi Papua dan non Papua sebagai upaya untuk #Menghalangi pejuang Papua Merdeka, #Mengalihkan perhatian rakyat Papua dan #Menggagalkan agenda perjuangan Papua Merdeka yang saat ini menjadi agenda internasional dan telah mencapai tingkat Dewan Komite24 atau (Dekolonisasi PBB) 

Pemimpin Papua Merdeka, Juru Bicara ULMWP mewakili Eksekutif The United Liberation Movement for West Papua saat mengikuti pertemuan Komite 24 PBB (Dekolonisasi) di St Vincent dan Grenadine, Selasa 16 Mei 2017. Foto. Doc. WANI.

Melihat kenyataan ini, optimisme dan saking senangnya Ketua Parlemen Nasional West Papua, Buchtar Tabuni melalui akun akun halaman Facebook resminya @BUCHTAR TABUNI mengatakan, penandatanganan petisi di tingkat Global, di Papua serta pemanasan isu Papua Merdeka di tingkat Internasional sangat luar biasa. Pemerintah kolonial Indonesia terlihat sangat kewalahan untuk membendungnya. Hingga akhirnya kolonial Indonesia terpaksa menciptakan konflik sara di Papua. 

“Ahaha, petisi gloobal ko klasssss, Petisi manual di tanah air ko klasssss, pemanasan isu Papua di Komite 24 Dekolonisasi ko klasssss.

Ahaha, pemerintah Indonesia kewalahan untuk membendung.

Ahaha, terpaksa harus menciptakan konflik di West Papua dengan konflik sara, konflik antara pendatang dan pribumi”, ujarnya.

Ia menambahkan, kepada Presiden kolonial Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Jusuf Kalla harus lebih santai dalam menyikapi masalah Papua Merdeka.

“Ahaha, santai saja Mas Jokowi-JK”, tuturnya, sambil tertawa.