 |
| Ilustrasi Demo HAM di Papua. |
Jayapura — Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menduga sejumlah polemik yang terjadi di Papua belakang ini merupakan skenario pengalihan isu penyelesaian berbagai masalah Papua, terutama dugaan pelanggaran HAM yang hingga kini tak ada kejelasan.
Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, hukum dan HAM itu mengatakan, ada beberapa polemik yang muncul di Papua belakang ini di antaranya PKH karyawan Freeport, dugaan terbakarnya kita suci, konflik pilkada, penembakan terhadap warga sipil yang disebut aparat keamanan anggota kelompok OPM beberapa hari lalu, hingga yang terbaru penetapan Ketua DPD Demokrat yang juga bakal calon gubernur Papua petahana, Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu jelang PSU pilkada Tolikara.
“Saya pikir ini pengalihan isu, kalau begini terus kapan masalah Papua selesai. Hal utama yang harusnya dilihat sebagai hal penting diselesaikan adalah berbagai dugaan pelanggaran HAM. Ada kasus Biak berdarah, Wamena, Wasior dan Paniai. Ada masyarakat Papua yang korban dengan berbagai tuduhan. Bukan fokus pada masalah pilkada,” katanya kepada Jubi, Rabu (12/7/2017).
Politikus Partai NasDem itu mengajak semua pihak melihat masalah Papua lebih serius lagi untuk memulihkan nama negara di mata dunia. Jangan mengorbankan negara karena kepentingan pribadi dan kelompok.
“Kalau seperti ini, masalah utama dilupakan, Papua tanah damai akan semakin jauh. Selesaikan dulu masalah kemanusiaan dan bagaimana memulihkan nama negara,” ujarnya.
Katanya, lupakan kepentingan politik pilkada. Perlu diingat ada berbagai kasus kemanusiaan di Papua yang belum tuntas. Institusi negara, pemerintah dan pihak terkait di Papua harusnya fokus pada hal itu.
“Dalam masa pilkada memang musim banyak tersangka, tapi lupakan dulu kepentingan pilkada. Jangan sibuk mengurus hal sepele dan melupakan masalah yang lebih penting,” katanya.
Menurutnya, jika pihak terkait hanya sibuk saling serang untuk kepentingan politik, pilkada dan lainnya, tak ada gunanya. Tidak perlu saling mencari kesalahan. Sebagai lembaga dan perpanjangan tangan negara, bagaimana semua pihak bekerja dan memulihkan nama negara di masyarakat.
“Bukan justru membuat citra negara hancur. Akhirnya kita bingung siapa benar, siapa salah dalam berbagai polemik kini,” ucapnya.
Hal yang sama dikatakan Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni. Menurutnya, ada kepentingan politik di balik penetapan gubernur Papua sebagai tersangka dugaan pelanggaran pemilu oleh Gakkumdu Tolikara.
“Jangan sampai ada gejolak di masyarakat. Ini yang harus dihindari. Semua pihak jangan memperkeruh suasana dan menciptakan polemik,” kata Elvis. (*)
Copyright ©Tabloid JUBI “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com