Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga Se-Indonesia (IPMNI) saat berorasi di halaman Kantor Gubernur Papua – Foto: Alex. |
Jayapura — Puluhan mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se-Indonesia (IPMNI), mendatangi Kantor Gubernur Papua meminta pemerintah provinsi turun tangan atasi konflik di daerah tersebut.
Koordinator aksi demo, Tiana Christina Wandik dalam orasinya, di Jayapura, Kamis (6/7/2017) mengatakan saat ini situasi keamanan di Kabupaten Nduga memanas buntut perang antar saudara.
“Tuntutan kami jelas. Kami meminta pemerintah dan Polda Papua untuk selesaikan masalah ini. Sebab jika tidak, akan banyak jatuh korban. Kami mau hidup damai. Karena kami inginkan pembangunan,” kata Tiana.
Mereka menilai aktor dibalik konflik antar keluarga adalah pemerintah. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah provinsi segera membentuk tim independen untuk menyelesaikan konflik horizontal tersebut.
“Kami juga minta Kapolda Papua untuk segera memberikan instruksi kepada jajarannya menghentikan perang yang terjadi di Nduga, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada kami masyarakat,” ucapnya.
Ia menjelaskan, pertikaian di Kabupaten Nduga sebenarnya bermula dari tahun 2016 lalu di Timika, yang berawal karena masalah perempuan, yang kemudian membawa imbas hingga ke Nduga, sehingga sebabkan satu orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.
Untuk itu, ujar ia, solusi penyelesaian konflik Nduga adalah dengan duduk bersama di honay. “Ini perang saudara yang terjadi. Semua pihak yang bertikai termasuk oknum pelaku harus duduk bersama dengan pemerintah untuk penyelesaian persoalan ini. Karena masalah ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab negara,” tambahnya.
Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua Elysa Auri, yang menanggapi tuntutan mahasiswa, mengatakan aspirasi yang disampaikan tersebut akan dikaji oleh Pemprov Papua, sebelum dibentuk tim independen.
“Kami di provinsi akan mengkaji laporan dari adik-adik untuk konflik di Nduga. Nantinya setelah itu kami akan ke Polda Papua untuk bahas hal ini. Kemudian dibawa ke DPRP, apakah akan disepakati untuk membentuk tim atau bagaimana,” katanya.
Ia tekankan, pihaknya juga akan melibatkan pemerintah kabupaten setempat untuk membentuk tim.
Diketahui sebelumnya pada Kamis (29/6/2017) pukul 09.35 WIT perang massa dari kubu Simon Nirigi dan Katron Gwijangge berlawanan dengan kubu Ones Wandikbo, Nelson Uburuwangge, Rumus Uburuwangge kembali pecah di depan Gedung Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kabupaten Nduga.
Lalu pada pukul 09.45 WIT, anggota Brimob turun ke lapangan meredam bentrok dengan mengeluarkan tembakan peringatan. Akibatnya, ada lima orang menjadi korban yaitu Amius Kogoya (36), Yanes Gwijangge (40), Rendi Lokberre (37), Iren Kogoya (40), Denas Tabuni (40), dan Les Gwijangge (23).
Untuk meredam perang susulan karena tewasnya Hengki, Kapolres Jayawijaya dan Komandan Kodim melakukan negosiasi kepada kedua belah pihak. Langkah-langkah yang diambil aparat di lokasi dengan menempatkan personel di 4 titik pertemuan pertikaian dari pukul 12.00 WIT sampai 8.00 WIT. Kemudian berkoordinasi dengan pimpinan dari kedua belah pihak untuk membubarkan diri.
Tindakan lain yang diambil yaitu mengumpulkan tokoh agama, Pemkab, hingga TNI dan Polisi untuk melakukan pendekatan keagamaan pada kedua kubu. Situasi sampai saat ini kondusif. Ada 141 aparat gabungan disiapkan untuk mengamankan Distrik Kenyam. (*)
Copyright ©Tabloid JUBI “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com