OPM Murni tak Mungkin Terlibat Politik

Jayapura — Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengeritik pemberitaan salah satu media online di Jakarta yang seakan membangun opini. Pasalnya media tersebut menyebut dan menduga ada keterlibatan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam rusuh antar pendukung pasangan calon kepala daerah Puncak Jaya, Papua, Minggu (2/7/2017).

Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu mengatakan, pihak di luar Papua, termasuk media jangan seakan-akan lebih tahu kondisi Papua dibanding mereka yang ada di Papua. Hingga kini belum ada pernyataan dari pihak berkompeten yang menyebut dugaan keterlibatan OPM dalam rusuh pendukung pasangan calon di Puncak Jaya.

“OPM murni tak akan pernah mau terlibat dalam politik lokal. Apa yang mereka perjuangkan jelas, bukan untuk kepentingan politik lokal. Kalau ada pihak yang mengklaim OPM terlibat dalam pilkada dan politik lokal di Papua, itu OPM buatan. Bukan OPM murni,” katanya ketika menghubungi Jubi, Selasa (4/7/2017).

Menurut dia, pemberitaan kondisi Papua yang tak sesuai fakta, mengakibatkan pihak di luar Papua selalu memandang Papua dari sisi negatif.

“Cara-cara seperti ini yang membuat masalah Papua tak pernah selesai. Ini yang semakin memperkeruh suasana. Orang di luar Papua yang seakan lebih tahu kondisi Papua,” ujarnya.

Terkait situasi pilkada di beberapa daerah khususnya Papua yang memunculkan kekisruhan, politikus Partai NasDem itu lebih cenderung mendukung jika pelaksanaan pilkada bupati, wali kota dan gubernur di kembalikan ke DPR.

Beberapa alasannya yakni anggaran pilkada sangat besar, namun dana itu dikelola oleh penyelenggara yang tidak netral. Selain itu, para kandidat yang bersaing tidak dewasa, tidak siap kalah dan hanya siap menang.

Alasan lainnya, penegak hukum yang lemah dan semua pihak terkait dalam pemilu gagal menjalankan peran masing-masing, sehingga membuat daerah tidak aman dan rakyat menjadi korban.

“Pemilihan kepala daerah sebaiknya dikembalikan dan dipilih DPR, kecuali pemilihan legislatif dan pemilu Presiden dilakukan pemilihan langsung,” katanya.

Sementara Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar memastikan pertikaian yang terjadi di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya itu, akibat provokasi elite politik yang memanfaatkan masyarakat.

Menurut Boy, para elite politik telah memberikan pendidikan yang tidak bagus kepada masyarakat dan mereka dieksploitasi.

“Saya sangat menyayangkan dan menyesalkan karena yang menjadi korban adalah masyarakat sehingga telah memerintahkan Kapolres Puncak Jaya untuk menindak tegas aksi tersebut,” kata Boy Rafli kepada wartawan di Jayapura, Senin (3/7/2017) seperti dikutip dari Antara.

Hasil pilkada di Mulia masih diproses Mahkamah Konstitusi. Boy menduga para pendukung pasangan calon kepala daerah Puncak Jaya yang memprovokasi dan menyerang kelompok lainnya sudah memiliki gambaran tentang hasil pilkada sehingga melakukan aksi tersebut.

Boy melanjutkan, pada Selasa (4/7/2017) ke Mulia untuk melihat situasi dan kondisi terkini di daerah tersebut.

Aksi saling serang dengan menggunakan senjata tradisional terjadi di Mulia, akhir pekan lalu, yang menyebabkan 20 orang terluka, satu meninggal, dan 15 honai (rumah adat) dibakar.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Kamal mengatakan sekitar 50 warga mengungsi ke Mapolres Puncak Jaya untuk menghindari hal yang tak diinginkan.

Secara keseluruhan situasi kamtibmas di Mulia sudah dapat dikendalikan, namun hal itu tidak bisa dipastikan mengingat masih ada kelompok pendukung salah satu pasangan calon yang terus berupaya menyerang kelompok lain.

Ahmad Kamal menjelaskan, kasus yang terjadi di Mulia itu merupakan dampak dari hasil pilkada yang melibatkan pendukung calon kepala daerah yang bertarung. Para pendukung itu saling menyerang dengan menggunakan senjata tradisional seperti panah

Pilkada di Kabupaten Puncak Jaya diikuti tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yakni no urut 1 paslon Yustus Wonda-Kirenius Telenggen, Hanock Ibo-Rinus Telenggen dan Yuni Wonda-Deinas Geley.(*)