 |
| Penangkapan aktivis KNPB awal Juli lalu di Nabire. |
Jayapura — Pengkampanye solidaritas untuk West Papua meminta pemerintah Selandia Baru buka suara terkait perlakuan terhadap para demonstran pro kemerdekaan oleh Polisi Indonesia di Nabire.
Lebih dari 100 warga Papua, sebagian besar anggota Komite Nasional untuk Papua Barat (KNPB) ditahan antara tanggal 30 Juni – 6 Juli di Nabire, menyusul aksi protes mereka ke Polres Nabire menuntut pembebasan seorang aktivis yang ditahan karena menyebarkan selebaran.
Pemerintah Indonesia melalui perwakilan kedutaan Selandia Baru kepada Radio New Zealand sebelumnya menyatakan bahwa penangkapan para demonstran tersebut tidak benar . Dan semua pendemo tersebut telah dipulangkan setelah menandatangani pernyataan tidak akan melanggar hukum dan ketertiban.
Namun Maire Leadbetter, pengkampanye West Papua di Selandia baru membantah pernyataan tersebut karena menurutnya para demonstra itu tetap ditahan diluar kehendak mereka, diinterogasi dan beberapa bahkan dipukul.
Dia juga mengatakan hingga saat ini pemerintah Indonesia masih terus menahan orang-orang yang melakukan demonstrasi damai, sebuah taktik yang menurutnya sebagai pelecehan terhadap kebebasan berekspresi.
“Hal ini sangat mengejutkan, dan pemerintah kita seharusnya berbicara dan bertindak lebih banyak lagi dari yang mereka lakukan saat ini. Saya sudah menyurati Gerry Brownlee, menteri urusan luar negeri, terkait soal ini,” kata Leadbetter.
Sebelumnya pada 14 Juli kedutaan Indonesia di Selandia mengklaim bahwa penahanan warga Papua di Nabire tersebut tidak benar.
Mereka menyatakan penahanan itu tidak terjadi. Hanya satu anggota KNPB yang ditahan pada 1 Juli dan dibebaskan keesokan harinya, menyusul dua orang lainnya ditahan pada 2 Juli untuk ditanya.
Namun pernyataan tersebut mengonfirmasi telah terjadi demonstrasi di depan kantor polisi terkait penahanan kedua orang tersebut, dan pada 7 Juli para anggota KNPB itu telah dipulangkan. (*)
Copyright ©Tabloid JUBI “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com