 |
| Penandatanganan Perjanjian New York, 15 Agustus 1962. |
- Belanda diduga mendapat tekanan dari AS agar bersedia menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
- AS punya dua misi besar di Papua, yakni kepentingan politik dan kepentingan ekonomi.
Amerika Serikat memainkan peranan besar dalam misi “pengembalian” Papua dari Belanda ke Indonesia melalui Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962.
Perundingan yang dilakukan di Villa Huntland Middlleburg, Virginia, Amerika Serikat, sejak 23 Maret 1962 itu berlangsung alot dan memakan waktu. Bahasan utamanya adalah soal Papua bagian barat (Irian Barat) yang hingga saat itu masih menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda.
Dalam perundingan tersebut, Amerika Serikat (AS) menempatkan diri sebagai mediator meski sebenarnya Paman Sam juga punya agendanya sendiri yang tidak kalah besar. Akhirnya, pada 15 Agustus 1962, Perjanjian New York resmi ditandatangani. Inilah pintu masuk AS ke tanah Papua yang dari sanalah (modal) Paman Sam akan bertahan hingga berpuluh-puluh tahun lamanya.
Mempersoalkan Irian Barat
Pengakuan kedaulatan Indonesia merupakan tindak-lanjut Konferensi Meja
Bundar (KMB) yang digelar di Den Haag pada 2 November 1949. Ada satu
persoalan penting yang belum disepakati dalam forum itu yakni mengenai
status Papua bagian barat. Baik Indonesia maupun Belanda sama-sama
ngotot merasa lebih berhak.
Bagi Belanda, Papua bagian barat,
atau yang mereka sebut dengan nama Netherlands New Guinea, bukanlah
bagian dari kesatuan wilayah yang harus dikembalikan kepada Indonesia.
Salah satu argumentasi yang dipakai adalah karena orang-orang asli Papua
memiliki perbedaan etnis dan ras dengan masyarakat Indonesia pada
umumnya. Maka dari itu, mereka ingin menjadikan Papua bagian barat
sebagai negara tersendiri di bawah naungan Kerajaan Belanda.
Baca Juga:
- KNPB Wilayah Numbay : New York Agreement Membunuh Hak Politik Bangsa Papua
- New York Agreement, KNPB Sentani: Awal Mula Pelanggaran Hak Politik Rakyat West Papua
Indonesia tidak sepakat dan menghendaki agar seluruh wilayah bekas
jajahan Hindia Belanda diserahkan. Lantaran tidak dicapai titik temu,
KMB memutuskan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam
waktu satu tahun ke depan (Amarulla Octavian, Militer dan Globalisasi, 2012:139).
Namun
hingga 12 tahun berselang, persoalan itu belum juga dibahas lagi.
Sampai akhirnya, Amerika Serikat yang justru terkesan paling bernafsu
membicarakan status kepemilikan Papua bagian barat mendesak pihak-pihak
yang bersengketa untuk duduk di meja perundingan. Amerika bahkan
menawarkan diri sebagai penengah dan menyediakan tempat “netral” untuk
membicarakan masalah tersebut.
Indonesia dan Belanda, atas
desakan Amerika, akhirnya bertemu kembali di satu meja. Delegasi
Indonesia dipimpin Adam Malik, sedangkan Belanda mengutus Dr. Jan Herman
van Roijen. Diplomat AS, Ellsworth Bunke, bertindak sebagai penengah.
Inti
perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian New York ini adalah
bahwa Belanda harus menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia
selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963 (Richard Chauvel, Constructing Papuan Nationalism, 2005:30).
Selama
proses pengalihan, wilayah tersebut akan dipegang sementara oleh United
Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) yang dibentuk
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Selain itu, Belanda juga harus menarik
pasukannya dari Irian Barat. Sementara pasukan Indonesia diperbolehkan
bertahan namun di bawah koordinasi UNTEA.
Amerika Mengincar Papua
Amerika punya alasan kuat untuk mencampuri status Irian Barat. Konteks
Perang Dingin, misalnya, menjadi salah satu pertimbangan Amerika.
Terlebih lagi, Soviet telah bermanuver untuk mendekatkan diri kepada
Indonesia demi memperkuat hegemoninya.
Awal Januari 1960,
misalnya, Presiden Nikita Khrushchev berkunjung ke Jakarta untuk
memberikan kredit sebesar 250 juta dolar AS kepada Indonesia. Setahun
berselang, giliran utusan Indonesia yang berkunjung ke Moskow dan
mendapatkan pinjaman sebesar 450 juta dolar AS untuk membeli
persenjataan dari Soviet (M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, 2008:558).
Naiknya
John F. Kennedy sebagai Presiden AS pada 1961 membuat persaingan dengan
Soviet, khususnya untuk kawasan timur jauh, semakin memanas. Kennedy
langsung bergerak dengan mengirim surat pribadi kepada Presiden Sukarno
(R. Z. Leirissa, Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya, 1992:30). Kennedy menegaskan, AS bersedia membantu Indonesia untuk mengatasi masalah Irian Barat.
Kennedy
bahkan sudah menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar
18 juta dolar AS untuk mengalihkan kedekatan Sukarno dengan Uni Soviet
(Mochtar Lubis, Catatan Subversif, 1980: 239). Di sisi lain, AS
menekan Belanda agar bersedia berembug dengan Indonesia untuk
membicarakan status wilayah Papua bagian barat. Jika tidak, Kennedy
mengancam akan menghentikan bantuan AS kepada Belanda.
Selain
kepentingan politik yang diusung Kennedy, Amerika ternyata juga punya
ambisi yang lebih menggiurkan dalam urusan ini, yakni terkait dugaan
kandungan emas dan mineral berharga yang sangat besar di bumi Papua.
Antara Papua dan NKRI
Setelah Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963, kebijakan
pemerintah AS di bawah pimpinan Lyndon B. Johnson berubah, termasuk
mengurangi bantuan kepada Indonesia yang disetujui Kennedy. Dari
pergantian rezim inilah, nantinya, Freeport perlahan-lahan masuk untuk
menggerus kekayaan Papua seiring tumbangnya Sukarno yang kemudian
digantikan Soeharto.
Baca Juga:
Dengan demikian, Amerika punya dua agenda besar untuk memuluskan
kepentingannya di Irian Barat meskipun dari dua presiden yang berbeda,
seperti yang ditulis Beni Pakage dalam artikelnya “Kedudukan Orang Papua
dalam Perjanjian New York” di Suara Papua, 14 Agustus 2016:
“Amerika
telah turut bermain sebagai pihak pertama dalam kasus New York
Agreement 15 Agustus 1962 untuk kepentingannya. Baik demi kepentingan
melawan masuknya Indonesia dalam jaringan Soviet, maupun untuk
penguasaan kekayaan alam Papua melalui Indonesia.”
Tanggal 1 Mei
1963, wilayah Papua bagian barat akhirnya resmi diserahkan kepada
Indonesia dari Belanda melalui mediasi UNTEA, meskipun terdengar
suara-suara yang mengecam lantaran tidak dilibatkannya orang-orang Papua
dalam Perjanjian New York tersebut.
Tindak-lanjut penyerahan itu
adalah dilaksanakannya Act of Free Choice atau Penentuan Pendapat
Rakyat (PEPERA) Papua selama 6 pekan dari Juli hingga Agustus 1969 yang
menghasilkan integrasi wilayah Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Proses dan hasil PEPERA 1969 memang
tidak sepenuhnya disepakati oleh seluruh pihak yang merasa
berkepentingan karena ditengarai telah terjadi kecurangan (Human Rights
Watch, Protes dan Hukuman Tahanan Politik di Papua, 2007:11).
Namun, inilah tahap awal peresmian Irian Barat menjadi bagian dari
wilayah NKRI dengan nama Provinsi Irian Jaya saat itu.
Dan Amerika? Sampai detik ini, jejaring kapital dari negeri Paman Sam masih bercokol di bumi Papua yang memang kaya-raya.
Copyright ©(tirto.id – isw/zen) “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com