Dark
Light
Today: July 20, 2024
7 years ago
23 views

Press Release ULMWP: PETISI #Self_Determination West Papua yang Diserahkan ke PBB

Press Release ULMWP: Petisi #Self_Determination West Papua yang Diserahkan ke PBB
The United Liberation for West Papua (ULMW)

PRESS RELEASE

Permohonan (petisi) penentuan nasib sendiri West Papua, yang ditandatangani oleh 1,8 juta orang West Papua dan diserahkan ke PBB oleh para pemimpin kemerdekaan West Papua.

  • Permohonan (petisi) ini diajukan untuk West Papua didaftarkan ke komite dekolonisasi PBB dan dilakukan pemungutan suara yang diawasi secara internasional atau (Internationally Supervised Vote for West Papua) untuk penentuan nasib sendiri bagi West Papua. Petisi ini telah ditandatangani oleh 1,8 juta orang (70,88% penduduk West Papua);
  • Ketika dilakukan penandatanganan PETISI ini, kehidupan rakyat West Papua telah menanggung risiko untuk ditangkap ketika menandatangani petisi ini;
  • Petisi ini menyusul permohonan Global untuk West Papua, yang dibawa oleh perenang #SwimForWestPapua telah melintasi Danau Jenewa, sejauh 69 km ke PBB pada bulan Agustus; didukung oleh Uskup Agung Desmond Tutu dan Profesor Noam Chomsky;
  • Kampanye kemerdekaan West Papua ini didukung oleh negara-negara Pasifik, Karibia dan Pemimpin Oposisi Inggris, Jeremy Corbyn.
Press Release ULMWP: Petisi #Self_Determination West Papua yang Diserahkan ke PBB
Juru Bicara ULMWP Benny Wenda berterima kasih kepada Perdana Menteri Kepulauan Solomon H.E. Manasseh Sogavare setelah berpidato di Majelis Umum PBB (UNGA) yang mendukung penentuan nasib sendiri untuk West Papua. Foto: Doc. ULMWP.

Pada tanggal 26 September di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Permohonan (petisi) Rakyat West Papua diserahkan ke Komite Dekolonisasi PBB oleh para pemimpin kemerdekaan West Papua. Petisi tersebut ditandatangani oleh 1,8 juta orang 95,77% yang belum pernah dilakukan oleh penduduk asli West Papua dan sisanya adalah pemukim Indonesia. Jumlah tanda tangan asli West Papua mewakili lebih dari 70% penduduk asli). Petisi tersebut meminta pemungutan suara untuk menentukan nasib sendiri. Berita tersebut menyusul segera setelah pemerintah Kepulauan Solomon, Vanuatu, Tuvalu dan Saint Vincent dan Grenadines membuat pernyataan yang sangat keras di Majelis Umum PBB, yang mendukung penentuan nasib sendiri untuk West Papua.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, menggambarkan petisi tersebut sebagai hal yang sangat penting dan menyatakan bahwa rakyat West Papua telah secara efektif memilih untuk menuntut penentuan nasib sendiri. Dalam pidato PBB-nya, dia menyatakan: “Mereka datang dalam jumlah untuk mengungkapkan harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik.”


Berbicara di New York, Juru Bicara Persatuan Gerakan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP), Benny Wenda mengatakan:


Hari ini, kami menyerahkan tulang-belulang rakyat West Papua kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dunia. Setelah berpuluh-puluh tahun menderita, puluhan tahun terjadi genosida, hari ini kita membuka suara orang-orang West Papua yang tinggal di dalam petisi ini. Kami menolak Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang dilakukan pemerintah Indonesia yang dilakukan melalui peraturan Indonesia, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Press Release ULMWP: Petisi #Self_Determination West Papua yang Diserahkan ke PBB
Juru bicara ULMWP, Benny Wenda mempresentasikan Petisi rakyat West Papua kepada pemimpin Partai Oposisi Inggris Hon. Jeremy Corbyn MP.

Kami orang Papua Barat, yang didukung oleh masyarakat internasional telah sangat menaruh kepercayaan dan kepercayaan diri kami terhadap tuntutan permohonan ini. Sebagai wilayah non-pemerintahan sendiri dengan hak kebebasan penuh dan kebebasan, kami menuntut untuk terdaftar kembali dalam daftar wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri setelah dihapus secara tidak sah pada tahun 1963. Kami menuntut hak fundamental kami untuk memilih sendiri tekad dilakukan secara damai dengan suara yang diawasi secara internasional.

Penandatanganan petisi tersebut merupakan tindakan yang luar biasa bagi orang West Papua: 57 orang ditangkap karena mendukung petisi ini, dan disiksa oleh militer Indonesia selama kampanye berlangsung. Satu orang West Papua, Yanto Awerkion, menghadapi hukuman penjara karena mendukung permohonan ini (petisi).

Saat meluncurkan petisi tersebut, Indonesia dengan segera melarang keras, dengan ancaman pemenjaraan dan akan ada yang tertangkap untuk ketika menandatanganinya. Petisi Global untuk West Papua, bersamaan dengan Petisi Rakyat West Papua, juga ditargetkan dan platform yang awalnya menjadi tuan rumah, situs petisi online Avaaz, diblokir di seluruh Indonesia.

Dr Jason Macleod dari Departemen Studi Perdamaian dan Konflik Universitas Sydney membantu memvalidasi petisi tersebut dan mengatakan:

Petisi tersebut adalah contoh mengesankan dari organisasi masyarakat dan mobilisasi di seluruh Papua Barat, yang mencerminkan tuntutan tulus orang-orang Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Permohonan tersebut perlu dipahami sebagai penolakan mendasar atas klaim kedaulatan pemerintah Indonesia atas Papua Barat. Dengan cara yang sangat jelas dan langsung, petisi tersebut mewakili permintaan Papua akan dekolonisasi dan penentuan nasib sendiri, keinginan mereka untuk secara bebas dan adil menentukan masa depan mereka sendiri. Hak ini telah, dan terus berlanjut, ditolak.

Press Release ULMWP: Petisi #Self_Determination West Papua yang Diserahkan ke PBB
Yanto Awerkion di dalam penjara setelah ditangkap oleh polisi Indonesia pada tanggal 30 Mei 2017, ketika Ia mengorganisir rakyat untuk mendukung petisi. Foto: Komite Nasional Papua Barat (KNPB).



[ENDS]

HUBUNGI (tersedia untuk wawancara): Kantor Benny Wenda, melalui kontak berikut ini.
Email: kantor@bennywenda.org.
Telepon: +44 1865 403202.
Waktu kontak : pukul 10 pagi s/d 16 sore (waktu Inggris).


Kontak: Ash Brennan (+44 7983 786174)
Kontak: Dr Jason Macleod  (+61 402 746 002)


LATAR BELAKANG

Petisi manual di West Papua diluncurkan secara resmi pada tanggal 5 April 2017 oleh perwakilan dari 3 organisasi utama yang membentuk ULMWP, yaitu: Koalisi Nasional untuk Pembebasan West Papua (WPNCL), Republik Federasi Papua Barat (FRWP) dan Parlemen Nasional Papua Barat (PNWP).

Teks petisi tersebut berbunyi sebagai berikut:

Kami meminta Anda untuk segera menangani situasi hak asasi manusia di West Papua dan untuk meninjau kembali keterlibatan PBB dalam administrasi West Papua yang menyebabkan aneksasi yang tidak sah oleh Indonesia – dan pelecehan hak asasi manusia yang berlanjut sampai sekarang. Kami meminta Anda untuk: – menunjuk Perwakilan Khusus untuk menyelidiki situasi hak asasi manusia di Papua Barat; – menempatkan kembali West Papua pada agenda Komite Dekolonisasi dan memastikan hak kita untuk menentukan nasib sendiri – ditolak pada tahun 1969 – dihormati dengan memegang Suara Internasional yang Diawasi (sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dan 1541 (XV)).

Petisi Rakyat West Papua mengikuti Petisi Global untuk West Papua, yang melintasi Danau Jenewa sejauh 69km untuk dikirim ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB (Dewan HAM PBB) oleh tim Ranang untuk West Papua (#SwimForWestPapua).

ULMWP dan rakyat West Papua yang menandatangani petisi ini berharap bahwa mereka akan memberikan bukti kunci kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional bahwa masyarakat West Papua telah menunjukkan dukungan mereka yang luar biasa untuk sebuah referendum mengenai kemerdekaan.

Terlepas dari janji Perjanjian New York yang mengikat secara hukum dan mandat internasional lainnya, masyarakat West Papua tidak pernah memiliki hak fundamental untuk menentukan nasib sendiri. Hak fundamental ini secara sistematis dilanggar dan ditolak dalam “Act of Free Choice” 1969, yang diketahui rakyat West Papua sebagai ‘Act of NO Choice’.

Posted by: Admin
Copyright ©The ULMWP | Tabloid WANI “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.