Dark
Light
Today: July 21, 2024
7 years ago
66 views

Anggota Komisi II: Pemerintah Bisa Bubarkan OPM Tanpa Pengadilan

Anggota Komisi II: Pemerintah Bisa Bubarkan OPM Tanpa Pengadilan
Anggota Komisi II DPR Ace Hasan Syadzily dalam diskusi bertajuk ‘Babak Akhir Pembahasan Perppu Ormas’.

Jakarta – Anggota Komisi II DPR Ace Hasan Syadzily menjelaskan
pemerintah memiliki hak untuk langsung membubarkan Organisasi Papua
Merdeka (OPM) tanpa melalui proses pengadilan. Selain OPM, ormas yang
menggunakan nama, lambang, dan bendera organisasi gerakan separatis juga
dapat langsung dibubarkan.

“Yang jelas-jelas tidak boleh melalui
proses pengadilan itu adalah yang Pasal 59 ayat 4, yang isinya adalah
pertama ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, simbol
organisasi, yang mempunyai perasaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan nama, lambang, bendera organisasi gerakan separatis. Misalnya
OPM,” papar Ace di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Menurutnya,
ketentuan tersebut termaktub dalam Undang-Undang tentang Ormas Pasal 59
ayat 4. Ace menyampaikan hal tersebut dalam diskusi bertajuk ‘Babak
Akhir Pembahasan Perppu Ormas’.

Baca ini: Jayapura Larang Noken Motif Bintang Kejora

Pemerintah juga dapat langsung membubarkan ormas yang mengancam keutuhan
NKRI. Selain itu, pemerintah memiliki hak langsung membubarkan ormas
yang bertentangan dengan Pancasila.

“Ketiga adalah (ormas yang)
menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran paham yang bertentangan
dengan Pancasila,” jelas politikus Partai Golkar ini.

Ketentuan
lainnya adalah pemberian peringatan terhadap ormas. Pemberian peringatan
ini dapat dilakukan oleh pemerintah kepada ormas yang melakukan
kegiatan perusakan fasilitas dan mengganggu ketertiban umum.

“Kalau
saya baca di UU ini, hanya pada organisasi yang jelas-jelas pada Pasal
59 ayat 4, yaitu menggunakan lambang separatis dan bertentangan dengan
Pancasila. Kalau itu tidak melalui proses (pengadilan),” ujarnya.

“Kalau
Pasal 59 (UU Ormas), ormas yang dilarang ayat 1, 2, 3, harus melalui
proses pengadilan. Misalnya suatu ormas melakukan tindakan kekerasan,
mengganggu ketenangan dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum,
itu tetap harus melalui proses peringatan 1, peringatan 2, administrasi
dulu,” terang dia.

Baca ini: Seorang Advokat Profesional Farhat Abbas, Menghina Orang Papua

Copyright ©Detik “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.