Dark
Light
Today: July 21, 2024
7 years ago
32 views

Komnas HAM Desak Pemerintah Bayar Lahan Pelabuhan

Komnas HAM Desak Pemerintah Bayar Lahan Pelabuhan
Tanah di Pelabuhan Merauke yang dipersoalkan pemilik ulayat karena belum ada penyelesaian ganti rugi – Foto: Frans L Kobun.

Merauke — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mengirim surat kepada Menteri Perhubungan berisi desakan agar menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah milik masyarakat Marind-Imbuti yang telah digunakan membangun perluasan Pelabuhan Merauke.

“Dalam Menteri Perhubungan RI, Pemkab Merauke dan PT Pelindo Cabang Merauke harus melakukan pembahasan, sekaligus penyelesaian permasalahan lahan ulayat masyarakat suku Marind,” kata anggota Komnas HAM, Natalius Pigay, kepada Jubi, Jumat (20/10/2017).

Dalam surat nomor 1.255/K-PMT/IX/2017 meminta agar kegiatan pembangunan perluasan pelabuhan yang sedang dilaksanakan memperhatikan kewajiban negara tidak melakukan pelanggaran HAM.

“Baik melalui tindakan maupun pembiaran termasuk menjamin pemenuhan secara aktif hak-hak adat masyarakat setempat,” kata Natalius Pigay, menambahkan .

Simak juga: Hasil Investigasi Ungkap KORINDO Hancurkan Hutan di Papua, Beragam Masalah ini Muncul

Ia berharap tuntutan ganti rugi dari pemilik ulayat segera diselesaikan karena setelah berkunjung di Merauke beberapa bulan lalu, pemilik ulayat mengancam akan melakukan pemalangan lokasi pelabuhan.

Seorang pemilik ulayat tanah Pelabuhan Merauke, Hendrikus Hengky Ndiken, menegaskan telah mendapatkan surat tembusan dari Komnas HAM yang dikirim ke Menteri Perhubungan beberapa waktu lalu.

“Kami berterimakasih karena Pak Natalius Pigay merespon dengan sungguh-sungguh tuntutan masyarakat pemilik ulayat terkait penyelesaian ganti rugi tanah pelabuhan,” katanya. (*).

Leave a Reply

Your email address will not be published.