 |
| Dr Wadan Narsey, Profesor bantu di Universitas Swinburne dan James Cook Australia. |
Suva — Akademisi Fiji, Dr Wadan Narsey mengritik keras langkah Menteri Pertahanan Fiji yang membuat MoU pertahanan dan penelitian kemiliteran dengan Menteri Pertahanan Indonesia, akhir September lalu.
Menurut Profesor bantu di Universitas Swinburne dan James Cook di Australia ini, MoU yang ditandatangani oleh Ryamizard Ryacudu dan Ratu Inoke Kubuabola tersebut adalah desain Indonesia untuk melemahkan dukungan terhadap gerakan kemerdekaan West Papua di kawasan Melanesia-Pasifik.
“Kesepakatan itu dengan jelas dirancang untuk membantu Indonesia agar melemahkan dukungan bagi gerakan pro kemerdekaan West Papua di kalangan negeri-negeri dan rakyat Melanesia,” ungkap Narsey di dalam situs pribadinya (10/10/2017) serta petikan wawancaranya dengan Radio ABC (9/10).
Dia menganggap kesepakatan pertahanan dan penelitian militer, pertukaran ilmu dan teknologi serta pelatihan gabungan anti-terorisme antar kedua negara adalah tindakan yang mengerikan.
“Fiji sebetulnya sedang mempertahankan diri dari apa? Untuk apa pula pelatihan anti-terorisme itu? Siapa itu “teroris” di Fiji?” katanya.
Bagi Narsey yang berdarah India itu, tindakan pemerintah Bainimarama dan Ratu Inoke khususnya telah mengkhianati perjuangan mereka sendiri saat kudeta 1987 dan 2000 membela hak-hak masyarakat asli Fiji, namun kini malah membantu Indonesia menindas masyarakat asli Papua.
“Tapi tidak heran, karena toh Bainimarama dalam kudetanya tahun 2006 bersama pemerintah militernya sejak itu sudah menindas orang asli Fiji sendiri, lembaga-lembaganya, kebudayaan dan bahasanya, sehingga memang baik Bainimarama maupun Kubuabola tidak peduli dengan nasib rakyat tertindas di West Papua,” ujarnya.
Baca ini: Fiji dan Indonesia tandatangani MoU Kerjasama Pertahanan
Dilansir situs resmi pemerintah Fiji (30/9) Menteri Kubuabola mengungkapkan penghargaan besarnya pada bantuan Indonesia dan dukungan yang selama ini terus diberikan kepada Fiji. Ia menekankan MOU itu tak saja di waktu yang tepat namun juga relevan untuk masa depan kebutuhan Fiji, sekaligus utama bagi hubungan bilateral antar kedua negara.
Kerjasama pertahanan meliputi dialog dan konsultasi rutin, program peningkatan kapasitas serta penelitian pertahanan dan kemiliteran, pertukaran informasi teknologi dan ilmu industri pertahanan serta pelatihan gabungan anti-terorisme.
Kritik terhadap Ramirez
Dalam tulisannya untuk memeringati hari kemerdekaan Fiji 10 Oktober itu, Narsey juga sekaligus mengritik Ketua Komite Dekolonisasi PBB (C-24), Rafael Darío Ramírez Carreño yang menurutnya sangat bias ketika menolak petisi referendum West Papua, yang diajukan Benny Wenda, dengan pernyataan yang tidak relevan.
Mengutip kembali Ketua C-24 tersebut, “Ramirez mengatakan bahwa Komite PBB itu memiliki ‘hubungan yang sangat baik dan kuat dengan Indonesia… (yang merupakan) teman sangat baik kami’” bagi Narsey tidak pantas dan mengerikan lembaga sebesar dan sekuat PBB menolak mengakui kehendak ratusan ribu (kalau tidak jutaan) rakyat terjajah yang tertindas di West Papua demi kepentingan kolonial.
West Papua, lanjutnya, telah dikolonisasi Indonesia lebih dari 50 tahun, yang diterima PBB sebagai sebuah “referendum penampakan” (Pepera 1969—ed) yang dilakukan oleh kelompok-kelompok terpilih sebanyak 1000-an orang yang telah diintimadasi.
“Sejak saat itu Indonesia sudah melakukan penindasan sistemik, penyiksaan dan kejahatan terhadap rakyat tak berdosa yang sangat mudah kita kategorikan sebagai genosida,” kata dia.
Kritik terhadap Ketua Komite Dekolonisasi PBB juga datang dari partai SODELPA di Fiji. Mereka kecewa dengan penolakan ketua komite tersebut atas petisi permintaan penentuan nasib sendiri West Papua.
“PBB tampaknya telah lupa bahwa Indonesia sudah mengambil alih teritori itu melalui referendum yang dipaksakan melawan kehendak orang asli West Papua akan hak penentuan nasib sendiri yang sebenarnya,” demikian dikatakan pemimpin oposisi Ro Teimumu seperti dilansir RNZI (5/10).
Baca ini: Pemimpin Oposisi Fiji Mengecam PBB atas Petisi West Papua
Tokoh oposisi perempuan itu juga mengutuk pembiaran dan ‘penghianatan’ pemerintah Fiji terhadap rakyat West Papua dengan mendukung Indonesia demi bantuan luar negeri.
“Bukan saja melanggar kehendak rakyat West Papua namun juga berkhianat pada komunitas Melanesia,” tegasnya.
Namun hal itu, ujar Teimumu tidak lantas mengurungkan kehendak mereka untuk terus mendukung dan meluaskan kampanye dukungan pembebasan rakyat West Papua. “Kami berdiri bersama mereka seperti halnya Negara-negara Pasifik lainnya.(*)
Posted by: Zely Ariane
Copyright ©Tabloid JUBI “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com