Dark
Light
Today: July 20, 2024
7 years ago
38 views

Sakit Kepala Indonesia atas West Papua terus Berlanjut

Sakit Kepala Indonesia atas West Papua terus Berlanjut
Presiden Indonesia, Joko Widodo.

….Jakarta harus bersikap hati-hati dalam masalah ini (West Papua)..

Jakarta — Banyak masalah yang sedang dihadapi oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo. Kebangkitan partai komunis dan aliansi politis antara militan Islam dan partai oposisi merupakan salah satu yang harus dihadapi di dalam koridor kekuasaan di Jakarta.

Tapi lebih jauh lagi, di West Papua, isu-isu lama terus mendidih, mungkin dengan mengancam, jadi kecuali Widodo dapat bernegosiasi dengan cekatan dengan orang-orang yang memiliki sedikit kesamaan dengan otoritas pusat Indonesia dan mereka yang menjalankan negara yang rawan konflik.

Eskalasi terbaru dalam ketegangan antara penduduk setempat dan pemerintahan Widodo meletus minggu lalu ketika terungkap bahwa sebuah petisi rahasia telah disahkan, yang mengumpulkan 1,8 juta tanda tangan, menuntut pemungutan suara secara bebas dibawah pengawasan internasional untuk kemerdekaan West Papua, atau #Internationally Supervised Vote for West Papua.

Tuntutan tersebut diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York oleh pemimpin pro-kemerdekaan, Benny Wenda. Namun tawaran tersebut, disangkali, dengan keraguan dapat meruntuhkan kebenaran permohonan oleh Jakarta.

Faktanya, The Jakarta Post melaporkan bahwa ketua Panitia Khusus Dekolonisasi, Rafael Ramirez dari Venezuela mengungkapkan “kemarahan dengan orang-orang dan partai-partai yang telah memanipulasi namanya untuk tujuan mereka sendiri.”

“Saya tidak pernah menerima apapun atau siapapun mengenai masalah West Papua,” katanya dalam sebuah wawancara di depan markas besar PBB.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan masyarakat internasional secara umum, mungkin tidak ingin mengecewakan pemerintah Indonesia. Namun angka 1,8 juta tanda tangan, jika benar, mewakili sekitar 70 persen populasi West Papua. Agitasi separatis juga memiliki sejarah panjang di sana, di tengah tindakan keras sporadis oleh militer yang jelas tidak berhasil.

Baca ini: Petisi Rakyat West Papua, yang Ditandatangani oleh Lebih dari 1,8 Juta Orang, telah Diserahkan Kepada PBB

Dan petisi itu sebenarnya ada. Ia meminta PBB untuk menunjuk seorang perwakilan khusus untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di provinsi tersebut (Papua) dan untuk menempatkan kembali West Papua pada agenda komite dekolonisasi dan memastikan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Komite itulah yang menolak (menyangkal) menerima petisi tersebut.

“Dalam petisi rakyat West Papua, kami menyerahkan tulang-tulang rakyat West Papua kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia,” kata Benny Wenda. Petisi tersebut dilarang di provinsi Papua dan Papua Barat, dan diblokir secara online.

“Setelah puluhan tahun menderita, terjadi genosida perlahan berlangsung, dan sekarang kami membuka suara mereka bangsa Papua melalui petisi ini. Rakyat saya ingin bebas. “, kata Wenda.

Indonesia tidak mampu lagi menghadapi konflik lain, setelah menangani masalah serupa dengan Timor Leste dan Aceh yang mengancam stabilitas politik dan sosial negara tersebut.

West Papua dikelompokkan di dalam batas-batas negara Indonesia melalui aneksasi paksa dan kontroversial oleh Indonesia yang telah terdokumentasi dengan baik. Sejak saat itu banyak laporan telah mendokumentasikan bagaimana masyarakat adat mengalami pelecehan, mulai dari pemukulan sampai pembunuhan.

Peter Arndt dari Komisi Keadilan dan Perdamaian Katolik mengumpulkan satu laporan yang menuduh pemerintah Indonesia melakukan serangan kekerasan ke wilayah tersebut dan secara sistematis mengusir orang-orang Papua dari rumah mereka dalam laporan“genosida slow-motion”.

Baca ini: Diprediksi, Tahun 2040 Orang Asli Papua akan Punah dalam Pangkuan NKRI

Menurut laporan tersebut, masyarakat adat West Papua sekarang hanya menguasai 40 persen populasi, dibandingkan dengan lebih dari 95 persen tiga dekade yang lalu.

Dirilis setahun yang lalu, laporan tersebut juga menemukan bahwa situasi di West Papua “cepat mendekati titik kritis”.

“Dalam waktu kurang dari lima tahun, posisi orang Papua di tanah mereka sendiri akan lebih buruk,” katanya.

“Mereka sudah mengalami gelombang pasang surut demografis. Penguasaan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang kejam mengancam untuk menelan orang-orang sombong yang telah menghuni tanah yang mereka sebut Tanah Papua selama ribuan tahun. “

Baca ini: Buku Laporan Kekejaman di Papua telah Diluncurkan

Keraguan seputar petisi baru-baru ini mungkin nyata. Namun faktanya ada sedikit keraguan seputar pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer dan permusuhan yang dirasakan di kalangan penduduk lokal di West Papua.

Ini adalah campuran yang sangat mudah terbakar. Dan tiba pada saat yang berpotensi mengganggu Widodo menjelang pemilihan presiden pada 2019. Sejauh ini, meskipun dia telah mengunjungi daerah itu beberapa kali dan memusatkan upayanya untuk mengatasi masalah ekonomi, menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan politik yang sulit terbukti sulit dipahami. Menavigasi mereka akan menuntut pendekatan yang terampil dan lebih sensitif, yang jauh berbeda dari tangan militer yang kikuk, kasar dan otoriter yang telah kita saksikan sebelumnya.

Baca ini: Dua Tahun Jokowi : “Payung” Pencitraannya tak Bisa Menghadapi “Hujan” Fakta di Papua

Posted by: Admin
Copyright ©The DIPLOMAT “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.