 |
| Senjata Polri untuk Kendalikan Konflik di Poso dan Papua Mabes Polri menyatakan pengadaan senjata kepolisian bakal digunakan untuk pengendalian massa di wilayah yang masih rawan konflik. |
Jakarta — Mabes Polri mengatakan pengadaan senjata kepolisian diperuntukan pengendalian massa (dalmas) di wilayah yang masih rawan konflik seperti di Papua dan Poso, Sulawesi Tengah.
Hal itu juga menjadi alasan pengadaan senjata untuk korps Brimob. Pasukan elite polisi itu mengimpor senjata jenis pelontar granat sebanyak 280 pucuk dan amunisinya 5.932 butir.
“Senjata itu kan digunakan untuk dalmas, untuk Poso, Papua, tempat operasi-operasi yang di hutan-hutan,” kata Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di kompleks Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10).
Setyo mengatakan, senjata yang masih berada di Kargo Bandara Soekarno-Hatta itu masih menunggu izin dari instansi terkait. Permohonan izin sudah diberikan pihaknya kepada Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Setyo menyatakan terkait polemik senjata ini langsung diambil alih Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.
“Sekarang permasalahan itu (senjata) sudah ditarik oleh Kementrian Polhukam. Ya, sudah diserahkan ke BAIS dan sudah diangkat ke Polkam (Kemenko Polhukam),” ujar jenderal bintang dua itu.
Baca ini: Tak Dukung OPM, RI-PNG Akan Tingkatkan Kerja Sama
Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyayangkan ramainya persoalan pembelian senjata yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri.
“Sebenarnya banyak hal yang tidak perlu jadi komoditas publik. Ada masalah-masalah yang diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Tugas saya sebagai Menko Polhukam atas perintah presiden mengkordinasikan lembaga di bawah saya untuk menyelesaikan,” tuturnya.
Mantan Panglima ABRI (sekarang TNI) itu menyatakan bakal duduk bersama dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan pihak PT Pindad untuk menyelesaikan polemik pengadaan senjata ini.
“Karena itu setop dulu. Kami koordinasi internal dan sampaikan kepada publik. Bahwa tidak ada satu hal yang mengganggu keamanan. Tidak ada. Yang saya jamin adalah masalah internal ini kita selesiakan dan tidak menganggu keamanan nasional,” tuturnya. (gil)
Baca ini: Menteri Pertahanan Indonesia Minta Fiji Ajak Negara Pasifik Tolak ULMWP Masuk MSG
Copyright ©CNN Indonesia “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com