Dark
Light
Today: July 20, 2024
7 years ago
39 views

Wiranto: Memang, Ada Separatis Yang Menyampaikan Petisi Referendum Papua Ke Komisi Dekolonisasi PBB

Wiranto: Memang, Ada Separatis Yang Menyampaikan Petisi Referendum Papua Ke Komisi Dekolonisasi PBB
Foto: Wiranto.

Jakarta — Bekas panglima ABRI ini mengatakan, adanya petisi referendum Papua Barat yang diduga dipresentasikan secara diam-diam oleh pihak tertentu tidak sah. Dia menjelaskan, saat ini pemerintah harus bertempur dengan opini yang menyebut­kan pemerintahan Jokowi tidak membangun keadilan dan meng­abaikan masalah HAM di Papua.

Adanya petisi referendum Papua Barat yang beredar di PBB, tanggapan Anda?

Bentar saya tanya dulu Anda itu orang Indonesia bukan? Cinta Indonesia utuh nggak? Jadi ka­lau ada orang yang ngaco dan ingin Indonesia pecah setuju apa nggak? Bahwa memang upaya mereka untuk memerdekakan Papua terus menerus akan ber­langsung, baik di dalam maupun di luar negeri. Sejak saya jadi panglima TNI di 1998 sudah ada, sudah kita hadapi bersama-sama masalah Tim-Tim. Tapi beda dengan Tim-Tim, kita klaim betul ini merupakan suatu wilayah yang sah setelah melalui referendum yang dikatakan sah oleh PBB waktu itu.

Sampai saat ini upaya mer­eka untuk memerdekakan diri makin kencang?

Kalau ada keinginan-keingi­nan merdeka itu ada kita akui, tapi pemerintah kan sungguh-sungguh sekarang untuk mem­bangun Papua dan Papua Barat. Dengan semua kemampuan yang dimiliki pemerintah. Saya yang ikut sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi memberi suatu atensi khusus bagaimana pembangunan di Papua dan Papua Barat agar tidak gagal. Pembiayaan yang berlebihan dikasih. Perencanaan pembangunan lewat Bapennas diwujudkan yang holistik yang mencakup semua pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, per­tanian, kebutuhan listrik, trans­portasi dipikirkan semua di sana. Direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap. Jadi intinya Indonesia menginginkan pem­bangunan Papua dan Papua Barat supaya cepat nanti sejajar dengan daerah lain kemajuannya itu betul-betul direncanakan dan dilaksanakan pemerintah.

Soal opini-opini yang meny­erang pemerintah?

Sekarang kita harus bertempur dengan opini-opini yang diban­gun bahwa seakan-akan pemerintah membangun ketidakadilan di sana. Demikian pula pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat ada kriterianya, enggak semua kriminal itu pelanggaran HAM, jangan sampai terkecoh dengan itu. Kemudian kemarin yang terakhir ada satu berita bahwa seakan-akan ada permintaan petisi kemerdekaan Papua dan Papua Barat. Memang betul ada. Ada dari kelompok separatis yang bergerak di luar mencoba untuk memyampaikan petisi itu kepada Dubes Venezuela sebagai ketua komisi 24 masalah dekolonisasi. Tapi sudah di­jawab hari ini bahwa bener saya mendapatkan petisi itu tapi itu tidak sah dan bisa muncul dari siapa saja dan saya tetap menjaga kedaulatan Indonesia, integritas Indonesia yang sudah sah yang enggak bisa diganggu gugat. Nah seharusnya ini yang harus kita lemparkan ke publik. Jangan petisi-petisi itu terus. Petisi-petisi itu akan selalu ada tapi kita sebagai negara berdaulat yang punya kedaulatan yang sah yang diakui PBB pertahankan ini dan kita bangsa Indonesia jangan ke­mudian ikut memyebarkan hoax dan mengingkari kesetiaan kita terhadap NKRI.

Tanggapan Dubes Venezuela?

Ya alhamdulillah itu sudah dilewati, sudah ada penyangga­han langsung secara resmi dari Dubes Venezuela yang secara resmi beliau minta maaf bahwa hubungan baik antara Indonesia dan Venezuela tetap terjaga. Dan dia menolak bahwa ada petisi resmi masuk ke PBB. Itu nggak benar itu.

Baca ini: Prediksi Tokoh Reformasi 98, Amien Rais “Papua pasti Merdeka” Kini Mulai Nampak

Copyright ©RMOL “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.