Gambar: Ilustrasi. |
Selain masalah pembangunan, masalah penuntasan HAM juga dibahas dalam Inpres itu
“Presiden dalam rapat terbatas maupun rakor tentang Papua, itu menunjukan kepeduliannya bukan hanya soal infrastruktur saja. Dan kalau kita bicara soal percepatan pembangunan di Papua seperti diinstruksikan dalam inpres terbaru ini, saya rasa untuk penyelesaian pelanggaran HAM, Presiden Jokowi juga komit,” jelasnya saat pembahasan hasil survei soal Papua, Kamis (14/12/ 2017).
Dia menambahkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memegang kendali dalam penuntasan kasus-kasus di bumi Cenderawasih itu. “Dan itu juga diinstruksikan kepada Wiranto selaku polhukan, karena itu sesuai tupoksi Wiranto,” tambahnya.
Pramodhawardani pun menyampaikan bahwa KSP telah bertemu dengan Wiranto untuk membahas tentang progress masalah HAM di Papua, termasuk juga mengenai tim penyelesaian investigasi HAM di Papua yang telah dibentuk sejak Luhut Binsar Panjaitan masih menjabat sebagai Menkopolhukam.
Dalam pertemuan itu, KSP pun juga meminta kepada Wiranto untuk terbuka kepada publik jika ditanya mengenai proses serta progres penyelesaian pelanggaran HAM di Papua.
Baca ini: Dialog Jakarta-Papua Agenda Menghancurkan ULMWP Dan Dukungan Internasional
Copyright ©KBR “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com