Temui Presiden Vanuatu, Wiranto: RI Bukan Penjajah Papua

Menkopolhukam Wiranto bertemu dengan Presiden Vanuatu, Tallis Obed Moses, di Nauru pada hari Selasa (30/01) (Foto: Humas Kemenkopolhukam).

Nauru — Menkopolhukam Wiranto menjelaskan kepada Presiden Vanuatu, Tallis Obed Moses, Indonesia bukan negara penjajah Papua. Dijelaskan bahwa Indonesia mengakui kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu “Indonesia tidak mungkin menindas teman-teman di Papua.”

Menkopolhukam bertemu dengan Presiden Vanuatu di Nauru pada hari Selasa (30/1) dalam sebuah pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan negara di kawasan Pasifik. Ia bertemu Tallis Obed Moses pada hari pertama, di antaranya membahas peningkatan hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dengan Vanuatu.

Vanuatu adalah salah satu negara di Pasifik yang selama ini mempersoalkan pelanggaran HAM di Papua. Negara ini, melalui Perdana Menter Charlot Salwai, juga menyerukan dukungan bagi penentuan nasib sendiri rakyat Papua. Vanuatu juga merupakan negara tempat bermukim sejumlah eks rakyat Papua yang melarikan diri pasca Pepera 1969 dan menyuarakan aspirasi menentukan nasib sendiri. Baru-baru ini, Vanuatu menghibahkan sebuah bangunan bagi kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). sebuah organisasi payung kelompok-kelompok yang menginginkan kemerdekaan Papua.

Baca ini: Pemerintah Vanuatu Serahkan Bangunan untuk Kantor ULMWP

Dalam pertemuan, sebagaimana dikutip dari situs resmi Kemenkopolhukam, Wiranto menjelaskan sejarah Indonesia yang cukup lama dijajah oleh Belanda dan Jepang. Oleh karena itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia mengakui kemerdekaan ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Dengan dasar itu Indonesia selalu ingin menjalin kerjasama agar negara berkembang seperti Indonesia dan Vanuatu agar terlepas dari penjajahan model baru. Indonesia selalu ingin kerjasama, bukan saling menekan tapi saling membutuhkan,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Presiden Joko Widodo, menurut Wiranto, mengamanatkan kepada dirinya untuk menyampaikan pesan kepada Vanuatu, terkait peningkatan hubungan kerjasama. “Sebelum berangkat saya mendapat pesan dari Presiden untuk meningkatkan kerjasama yang selama ini sudah dibangun, khususnya di bidang ekonomi dan capacity building,” ujar Wiranto.

Hal serupa juga diungkapkan Menko Polhukam Wiranto ketika melaksanakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga. Menurutnya, Indonesia mempunyai pengalaman panjang sebagai negara terjajah.

“Karena itu, maka konsep filosofis Indonesia mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, segala bentuk penjajahan harus dihapuskan. Maka tidak mungkin Indonesia menindas teman-teman di Papua,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Sebaliknya, lanjut Menko, pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan Papua agar sejajar dengan provinsi lainnya.

“Saya sudah memberikan gambaran utuh mengenai proses pembangunan yang terbaru di Papua dan Papua Barat yang tengah digencarkan pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan Warganya, Kami juga mengundang para pimpinan itu untuk dapat melihat langsung keadaan Papua dan Papua Barat, maka dengan melihat langsung saya kira sudah bisa mengubah persepsi yang dibangun oleh pihak-pihak lain kalau kita menelantarkan Papua dan Papua Barat, ” kata Menko Polhukam Wiranto.

Baca juga beberapa sorotan negara-negara Pasifik pada siding umum PBB di New York, berikut ini:

1. PM Vanuatu Menuduh Para Pemimpin Dunia Mengabaikan West Papua
2. Tuvalu Mendukung Penentuan Nasib Sendiri West Papua di Majelis Umum PBB
3. Solomon Islands Mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri untuk West Papua di Majelis Umum PBB

Sementara itu, Presiden Vanuatu mengapresiasi berbagai bentuk program kerjasama, termasuk dalam bidang capacity building dari Indonesia kepada Vanuatu. Ia pun berharap agar kerjasama tersebut terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Sebagai catatan, presiden Vanuatu adalah jabatan simbolis, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri.

Hadir dalam pertemuan tersebut delegasi dari Negara Tuvalu dan Negara Vanuatu, Wakil Gubernur Papua M. Lakotani, Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Andrie Soetarno TU, Deputi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam Lutfi Rauf, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Desra Percaya, dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Rosita Kominfo Niken Widastuti.

Baca juga:

1. 7 Negara Pasifik Kembali Angkat Isu Papua di PBB
2. St Vincent & Grenadines Mendukung Penentuan Nasib Sendiri West Papua di Majelis Umum PBB

Copyright ©Satu Harapan | Menkopolhukam “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com