Dark
Light
Today: July 21, 2024
6 years ago
30 views

57 Dukungan adakan Jumpa Pers Untuk Mahasiswa Papua di Surabaya

57 Dukungan adakan Jumpa Pers Untuk Mahasiswa Papua di Surabaya
Foto saat jumpa pers di kantor LBH Surabaya Jln kidal.

Surabaya I Sebanyak 57 organisasi pro demokrasi mendukung dan bersolidaritas terhadap Alinasi Mahasiswa Papua (AMP) komite kota Surabaya yang menjadi korban represi dan pembungkaman ruang demokrasi oleh pemerintah kecamatan dan militer Indonesia di Surabaya pada 06 Juli 2018 lalu.

SURABAYA | Saat itu (20/07/2018), Mahasiswa Papua sedang duduk di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya hendak mengadakan diskusi mingguan AMP. Kira-kira pukul 20:30 WIB, camat Tambaksari bersama ratusan anggota kepolisian, TNI, dan Satlpol PP kota Surabaya mendatangi mahasiswa Papua di asrama.

Pihak militer dan pemerintah kecamatan Tambaksari ingin agar mahasiswa Papua tidak berdiskusi terkait Papua. Mahasiswa menjelaskan bahwa mereka berhak berdiskusi dan dijamin undang-undang. Perdebatan berlangsung panas. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya datang, dan atas mediasi mereka, aparat militer dan pejabat kecamatan Tambaksari meninggalkan asrama Papua pada pukul 23:00 WIB.

Menyadari bahwa tindakan represi yang berlebihan seperti itu dan tindakan pembungkaman kebebasan warga sipil untuk berdiskusi, berikut pernyataan solitaritas kepada AMP sebagai korban, ditandatangani oleh 57 pihak.

kejadian Pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya mengadakan diskusi mingguan di Asrama Mahasiswa Papua yang terletak di Jalan kalasan No. 10 Tambaksari, Surabaya. Pada sekitar jam 20.30 WIB, Camat Tambaksari bersama ratusan anggota kepolisian, TNI, dan satpol PP kota Surabaya mendatangi Asrama Mahasiswa Papua dengan alasan akan melakukan operasi yustisi. Namun ketika perwakilan mahasiswa Papua dan dua orang peserta diskusi serta salah satu pengacara publik LBH Surabaya menanyakan surat perintah/surat tugas, pihak camat tambaksari tidak bisa menunjukkan surat tersebut.

Dua orang peserta diskusi, Anindya dan Isabella berusaha untuk berdialog dengan damai dengan pihak camat namun di tengah dialog tersebut, salah seorang polisi meneriaki Anindya dengan kata-kata kasar kemudian situasi mulai memanas. Isabella dan pengacara publik LBH Surabaya diseret oleh aparat kepolisian, sedangkan Anindya juga dilecehkan oleh oknum aparat kepolisian, dadanya dipegang dan kemudian diseret beramai-ramai ketika berupaya untuk meminta pertolongan.

Camat Tambaksari bersama ratusan anggota kepolisian, TNI, dan Satpol Pp kota Surabaya meninggalkan lokasi Asrama Mahasiswa Papua baru meninggalkan tempat sekitar pukul 23.00 Wib. Menurut pandangan kami, operasi yustisi hanya digunakan sebagai kedok untuk membubarkan diskusi. Karena jika memang Camat Tambaksari sedang melaksanakan operasi yustisi, seharusnya mereka dapat menunjukkan surat perintah/surat tugas berdasarkan pemendagri yang berlaku. Selain itu jika memang melaksanakan operasi yustisi kenapa harus melibatkan anggota kepolisian dan TNI, bahkan polisi bersenjata laras panjang.

Berdasarkan pasal 10 Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang pedoman pendataan penduduk non permanen, secara jelas tertulis bahwa prosedur pendataan penduduk non permanen harus melalui surat dari walikota kepada lurah setempat dengan melampirkan formulir pendataan penduduk. Selanjutnya harus ada surat pemberitahuan kepada penduduk yang bersangkutan melalui RT/RW setempat, setelah dilakukan pemberitahuan secara tertulis maka baru dapat dilakukan pendataan oleh dispendukcapil setempat. Bahwa dalam prakteknya pada operasi yustisi pada tanggal 06 Juli 2018 di Asrama Papua Kalasan Surabaya tidak ada keterangan laporan dari warga sekitar sebagai dasar dipraktekannya Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang tentang pedoman pendataan penduduk non permanen, selain itu dalam operasi yustisi camat Tambaksari tidak membawa surat tugas atau pemberitahuan apapun atas operasi yustisi. Atas dasar itulah, membuktikan bahwa OPERASI YUSTISI YANG DIMAKSUD OLEH KOMPOL PRAYITNO SELAKU KAPOLSEK TAMBAKSARI MERUPAKAN TINDAKAN ILEGAL sebab tidak ada keterangan perihal keterangan laporan dari warga sekitar dan tidak adanya surat tugas/surat pengantar.

Tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa Papua tidak hanya sekali terjadi. Tanggal 1 Juli 2018, diskusi yang dilaksanakan oleh mahasiswa Papua di asrama mahasiswa Surabaya dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian dan di kota Malang pembubaran diskusi mengakibatkan beberapa mahasiswa Papua terluka. Menurut keterangan dari mahasiswa papua di Surabaya, mereka sering mendapatkan larangan untuk melaksanakan aksi-aksi demonstrasi dan intimidasi ketika mengadakan diskusi. Contohnya pada saat Hari Buruh tanggal 1 Mei 2018, Bu Risma selaku walikota Surabaya menghubungi korlap aksi untuk memerintahkan mahasiswa Papua yang tergabung dalam barisan untuk segera meninggalkan tempat dengan alasan yang tidak masuk akal.

Kami (FMN Surabaya, LBH Surabaya, AMP Surabaya, IPMAPA, Seruni Surabaya) beserta aliansi organisasi mahasiswa dan sektor rakyat lainnya yang berjuang untuk mendorong pemajuan, pemenuhan hak kebebasan berekspresi, berserikat, berorganisasi serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia mengecam keras tindakan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa Papua ataupun kejadian-kejadian pembubaran diskusi yang selama ini sering terjadi. Apalagi kekerasan tersebut justru dilakukan oleh aparat keamanan yang sejatinya harus memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Paska pembubaran diskusi dan tindakan kekerasan yang kami alami, hari Rabu tanggal 11/07/18 pukul 16.00 WIB pihak kecamatan bersama orang-orang yang mengaku sebagai IKBPS (Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya) yang diketuai oleh Piter Rumasek yang saat ini bekerja sebagai tantrib Satpol PP datang untuk meminta maaf terkait pembubaran diskusi pada tanggal 06 Juli 2018. Akan tetapi, kedatangan dan permintaan maaf mereka ditolak oleh Ikatan Mahasiswa Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua karena mereka datang tanpa permisi. Dalam upaya permintaan maaf tersebut mereka juga terkesan meremehkan ujaran-ujaran rasis yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan menyangkal pelecehan seksual yang sudah terjadi. IKBPS bukanlah ikatan yang mengayomi seluruh mahasiswa di Surabaya sehingga IPMAPA dan AMP menolak secara tegas eksistensi organisasi tersebut.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28 E ayat (3) dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 24 ayat (1) memberikan jaminan atas kebebasan berserikat, berkumpul. Sehingga tindakan kekerasan secara fisik dan psikis yang dilakukan aparat negara kepada mahasiswa Papua dan mahasiswa Surabaya merupakan bentuk pelanggaran HAM. Selain itu, tindakan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum aparat kepolisian merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 289 KUHP, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarka dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya sembilan tahun.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami menuntut agar :

  1. Presiden RI memerintahkan kepolisian dan TNI untuk menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat khususnya mahasiswa Papua.
  2. Kapolda Jatim untuk mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.
  3. Kapolda Jatim untuk menindak tegas dan memproses hukum bagi anggota kepolisian yang melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswi perserta diskusi di asrama mahasiswa Papua (Surabaya) pada tanggal 6 Juli 2018.
  4. Pemerintah kota Surabaya tidak bertindak diskriminatif terhadap mahasiswa papua yang berada di kota Surabaya. Pemerintah dan aparat penegak hukum menegakkan jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan menyampaikan pendapat yang merupakan hak setiap manusia tanpa terkecuali.
  5. Kami juga menyerukan kepada seluruh baik organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur dan organisasi massa sektor rakyat untuk memberikan dukungan solidaritas bersama-sama berjuang untuk menegakkan hukum seadil-adilnya dengan berbagai bentuk macamnya sesuai dengan kesanggupannya masing-masing.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini siap untuk bersolidaritas:

  1. LBH SURABAYA
  2. FMN SURABAYA
  3. IPMAPA
  4. AMP SURABAYA
  5. SERUNI SURABAYA
  6. FNKSDA Surabaya
  7. Seruni Wil. Lampung
  8. LADA-DAMAR Lampung
  9. CCC Lampung
  10. SP Sebay Lampung
  11. AGRA Wil. Lampung
  12. FMN Cabang Bandar Lampung
  13. Pembaru Wil. Lampung
  14. AGRA Jawa Timur
  15. Komite Peduli Agraria Ponorogo (KPAP)
  16. Yayasan Perlindungan Insani
  17. Papua Itu Kita
  18. Civil Liberty Defenders (CLD)
  19. Seruni Kapuk
  20. KTP Kapuk Poglar
  21. Agra Malang
  22. Seruni Kalimantan Tengah
  23. Seruni Kalimantan Barat
  24. PROGRESS Palangkaraya
  25. SPR Kalimantan Tengah
  26. Gusdurian Surabaya
  27. GSBI Jombang
  28. Seruni Malang
  29. Surabaya Melawan
  30. FMN Malang
  31. AGRA Jawa Barat
  32. AGRA Wil. NTB
  33. Seruni Wil NTB
  34. FMN Cabang Lombok Timur
  35. Seruni Jawa Barat
  36. Pembaru Jawa Barat
  37. Gabungan Migran Muslim Indonesia Di Hongkong (GAMMI-HK)
  38. Intrans Institute
  39. Komite Aksi Kamisan Malang
  40. FNKSDA Bandung Raya
  41. KPS2K Surabaya
  42. Arek Feminis
  43. Konde Institute
  44. GAYA NUSANTARA
  45. FNKSDA Bandung Raya
  46. Perkumpulan Pengacara HAM Papua (PAHAM-PAPUA)
  47. Garda Papua
  48. Forum Independent Mahasiswa West Papua (FIM-WP)
  49. Komite Pendidikan Tinggi Regional Jawa Barat
  50. AGRA ACP Pagelangan
  51. FMN Bandung
  52. Seruni Bandung
  53. Seruni Riau
  54. RUPARI (Rumpun Perempuan dan Anak Riau)
  55. Merah Muda Memudar
  56. ATKI Hongkong
  57. Jakarta Feminist Discussion Group
  58. PEMBEBASAN Bandung

Sekian dan kami ucapkan terima kasih
Salam demokrasi!

Leave a Reply

Your email address will not be published.