New Zealand — Rabu, 1 Agustus 2018 Seorang anggota parlemen Selandia Baru mengatakan masalah penentuan nasib sendiri bagi West Papua harus didengar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Louisa Wall membuat komentar itu pada peluncuran buku baru yang mengoreksi posisi Selandia Baru untuk masalah West Papua.
Dalam bukunya See No Evil: Pengkhianatan Selandia Baru terhadap rakyat West Papua, penulis Maire Leadbeater mengkritik pemerintah berturut-turut karena gagal mendukung hak-hak orang Papua.
Ms Wall mengatakan buku itu menawarkan wawasan yang memberi tahu tentang bagaimana orang Papua tidak pernah mengatakan untuk penggabungan tanah air mereka ke Indonesia pada 1960-an.
Dia mengatakan ada dukungan dalam kaukus Partai Buruh yang berkuasa, serta kaukus Māori dan Pasifik, untuk membantu orang Papua mendapatkan suara penentuan nasib sendiri yang adil.
“Jalur ke depan benar-benar ada – apakah ada kemauan dan prioritas untuk memperbaiki sejarah yang salah? Ada semakin banyak dari kita yang telah menjadi sadar dan mendukung panggilan untuk suara bebas”.
“Saya mendukung panggilan untuk menambahkan West Papua kembali ke daftar dekolonisasi (PBB)”.
“Walaupun Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa penggabungan wilayah bekas Belanda (Papua) itu telah final ke Indonesia”.
Dikatakan ini diformalkan oleh Indonesia dengan apa yang disebut Act of Free Choice tahun 1969, di mana sekitar 1000 orang Papua dipaksa memilih Indonesia untuk berkuasa atas mereka.
Namun, referendum ini secara luas dianggap telah dikelola secara licik oleh Indonesia.
Perdana Menteri Selandia Baru dan pemimpin Partai Buruh Jacinda Ardern mengulangi dukungan resmi pemerintah untuk kontrol Indonesia atas Papua kepada prediden Indonesia Joko Widodo selama kunjungan kenegaraan ke Selandia Baru awal tahun ini.
Namun, Ms Wall dan sejumlah anggota parlemen pemerintah menganggap status politik West Papua sebagai isu kolonialisme belum terselesaikan.
“Kami harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip, dan prinsip-prinsip keadilan dan keaslian,” katanya.
Ia mengakui bahwa jumlah anggota parlemen yang mendorong masalah ini saat ini tidak mayoritas. Namun menurutnya “Saya percaya pada penentuan nasib sendiri, saya percaya pada hak-hak adat. Ini adalah hak masyarakat adat Papua untuk menuntut kembali sesuatu yang telah disoroti, sebenarnya dilakukan dengan cara yang tidak adil dan tidak sah.”
Posted by: Nies Tabuni
Copyright ©RadioNz “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com