Menkopolhukam, Wiranto. |
Jakarta — Pemerintah Indonesia mengusulkan pendanaan sekitar Rp. 60 miliar untuk mempengaruhi negara-negara di Pasifik, agar mengubah posisi mereka terhadap Papua.
Media Kompas melaporkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto, mengatakan uang itu akan digunakan untuk membiayai upaya diplomasi lembut (soft diplomasi) di Pasifik Selatan.
(Baca ini: Wiranto Minta Tambahan Anggaran Rp 60 Miliar untuk Diplomasi Terkait Papua)
Dia mengatakan banyak negara di wilayah ini mendapatkan informasi yang salah tentang sikap Indonesia terhadap Papua dan bahwa sebenarnya Jakarta mempromosikan pembangunan di sana.
Anggaran yang diusulkan akan digunakan untuk meningkatkan citra Papua dan meningkatkan keterlibatan Indonesia di Pasifik, termasuk kerjasama keamanan perbatasan dan kerjasama keamanan.
Wiranto mengatakan Indonesia telah mengundang Presiden Nauru Baron Waqa dan Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai untuk melihat pekerjaan positif di Papua bagi mereka sendiri.
Nauru dan Vanuatu telah menyerukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua dalam sidang PBB, tetapi nada itu telah dilunakan dalam beberapa bulan terakhir.
Baca berikut ini:
- Pidato Presiden Nauru di PBB Angkat Isu Pelanggaran HAM yang Sedang Terjadi di Papua
- Solomon dan Nauru Tekan Pemerintah Indonesia di dua Badan PBB
Waqa bertemu dengan Wiranto di Nauru pada bulan Februari dan menyuarakan dukungan untuk pembangunan Indonesia di Papua.
Dan kunjungan pada April dilakukan oleh delegasi dari Solomon Islands ke Papua, yang kemudian telah menyebabkan kekecewaan di kalangan pendukung setia di negara pro-Papua kemerdekaan secara tradisional.
Dalam komentarnya pekan ini, Wiranto mengatakan negara-negara yang mempromosikan kemerdekaan Papua di PBB harus ditangani.
(Lihat ini: Vanuatu Terus Mendorong Resolusi PBB atas West Papua, Meskipun ada Penentangan dari Anggota Forum)
Posted by: Admin
Copyright ©Radio NZ “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com