Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda bertemuan dengan Perdana Menteri Solomon Island, Manasseh Sogavare awal Agustus 2019, di Honiara. (Image: Supplied/ULMWP) |
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal
Laporan Radio Australia :
AUSTRALIA, – Ketika waktu semakin dekat menjelang pertemuan tahunan para Pemimpin Pasifik [PIF] minggu depan di Tuvalu, aktivis West Papua telah meningkatkan upaya lobi mereka untuk membuat negara-negara Pasifik untuk mendukung resolusi tentang usulan kunjungan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB, untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua.
Ketua Persatuan Gerakan Kemerdekaan untuk West Papua [ULMWP], Benny Wenda telah bertemu dengan Perdana Menteri Solomon Island, Manasseh Sogavare sebagai bagian dari kampanyenya.
“Sebagian besar pemimpin Melanesia mereka prihatin dan mereka bersedia mendukung. Karena masalah ini tidak pernah hilang dari para pemimpin Melanesia,” kata Wenda.
Para pemimpin Kepulauan Pasifik akan membahas resolusi yang menyerukan Komisaris HAM PBB untuk mengunjungi wilayah Indonesia di West Papua dan menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Indonesia mengeluarkan undangan ke PBB awal tahun ini, tetapi kunjungan tersebut belum terjadi.
Resolusi tersebut, jika diadopsi oleh para pemimpin Pasifik, juga akan mendorong tenggat waktu yang ditetapkan untuk waktu kunjungan, dan sebuah laporan tentang situasi, yang akan disampaikan pada Pertemuan Forum Pasifik 2020.
(Baca ini: Bazoka: Persatuan Sudah, Kini ULMWP Siap Dirikan Negara)
Utusan khusus Vanuatu untuk West Papua, Lora Lini mengatakan Vanuatu telah memperjuangkan resolusi selama pertemuan para pejabat dan menteri Forum bulan lalu di Fiji, yang menetapkan agenda untuk Forum minggu depan.
“Kami menantikan hasil dari komunike para pemimpin dari perdana menteri negara Forum Kepulauan Pasifik dan Vanuatu akan membawa resolusi ini ke Majelis Umum PBB,” kata Lini.
Tuan Wenda didampingi oleh Gubernur PNG Powes Parkop dalam kunjungannya ke Honiara, meskipun ‘belum jelas’ apakah Tuan Parkop adalah perwakilan resmi untuk pemerintah nasional [PNG].
(Baca juga, artikel ini: Papua di Komisi Tinggi HAM PBB)
Posted by: Admin/via Evan Wasuka
Copyright ©Radio Australia (Abc) “sumber”
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Luar biasa