 |
| Executive members of ULMWP and VFWPA after urgent meeting (https://dailypost.vu) |
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal
PORT VILA | Pertemuan mendesak antara Eksekutif ULMWP bersama Asosiasi Papua Merdeka Vanuatu (VFWPA) di Port Vila kemarin (14/03/2020), telah menyatakan kemarahan atas kesunyian sikap Jakarta untuk merespon keputusan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan ACP yang menyerukan Indonesia untuk mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke West Papua, untuk melihat secara langsung situasi di lapangan dan melapor kepada Melanesia Spearhead Group (MSG) dan Pertemuan PIF di Port Vila tahun ini.
Dalam kesunyian saat ini oleh Jakarta untuk mematuhi seruan global untuk mengizinkan Komisaris Tinggi masuk ke Jayapura, para eksekutif yang frustrasi baik dari ULMWP maupun VFWPA telah mengkonfirmasi perlunya bekerja sama untuk melobi negara-negara anggota untuk menunda kehadiran Indonesia dari MSG dan PIF.
Pertemuan mendesak sepakat dengan suara bulat bahwa tidak masuk akal bagi Indonesia untuk, di satu sisi, berusaha untuk menawarkan bantuan bilateral kepada negara-negara anggota MSG dan PIF, sementara itu terus mengirim lebih banyak pasukan militer ke West Papua sementara mengabaikan seruan dari 79 negara anggota ACP, untuk melayani Komisaris HAM mengunjungi West Papua.
Pertemuan itu juga mendengar kehadiran militer Indonesia yang meningkat di sekitar Tambang (Freeport) karena Tentara West Papua (WPA) dilaporkan telah membunuh tiga tentara Indonesia di sana.
Meskipun Jakarta menempatkan lebih banyak pasukan ke West Papua, pertemuan itu mendengar bahwa tentara Indonesia tidak dilatih untuk memasuki hutan West Papua.
Pertemuan tersebut diberi pengarahan tentang tekad WPNA untuk melakukan segala yang mungkin untuk menutup tambang.
Pertemuan itu juga mendengar bahwa WPA sekarang merupakan kekuatan militer yang disiplin dan mandiri.
Sementara itu di bagian depan rumah di Port Vila, kedua organisasi telah sepakat tentang pentingnya mempertahankan kekuatan yang sama dari fokus oleh Pemerintah baru ketika dibentuk, pada Perjuangan West Papua dan pendirian persatuan bagi negara untuk mendapatkan hak kesulungan atas kemerdekaannya dari Indonesia.
Baca juga:
- West Papua Menghadapi Krisis Ganda, Coronavirus dan Kolonialisme
- Tangguhkan RI Anggota Asosiasi, Terima West Papua Anggota Penuh MSG
- Solomon Island: Indonesia Tidak Boleh Membungkam untuk Masalah West Papua
Mereka mengakui sikap setia dari Menteri Luar Negeri yang akan datang, Ralph Regenvanu, dan seberapa jauh Pemerintah yang dipimpin Salwai telah meningkatkan hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri.
“Kami berdoa sangat keras untuk pemerintah baru ketika dibentuk untuk mengadopsi pendirian yang sama terhadap kebebasan akhirnya rakyat West Papua dari pemerintahan Indonesia”, tegaa Presiden VFWPA, Pastor Alain Nafuki.
Posted by: Admin
Copyright ©DailyPost | via Bazoka Logo (FB) “sumber”
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com