 |
| Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berpamitan kepada wartawan usai berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (7/1). Kedatangan Luhut ke KPK untuk bersilaturaim juga merupakan kunjungan resmi pertama menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi ke KPK, setelah para pimpinan KPK yang baru di lantik tanggal 27 Desember 2015 yang lalu. Selain itu juga membicarakan mengenai masalah tindak pencucian uang dengan para pimpinan KPK Kompas/Alif Ichwan (AIC) 07-01-2016 |
Sejumlah isu strategis akan dibawa ke pertemuan tersebut, mulai dari terorisme hingga masalah Papua.
Luhut juga mengumpulkan sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga, Senin (6/6/2016) malam. Selain membahas masalah Papua, ia juga membahas persiapan delegasi ke Australia.
“Kami menajamkan soal Papua. Kami mau mensinkronkan. Tadi saya lapor presiden, presiden ingin penyelesaian (masalah) Papua betul-betul holistik dilakukan,” ujar Luhut seusai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Senin malam.
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mendukung agar permasalahan Papua dibawa ke pertemuan di Australia. Menurut dia, masalah-masalah tersebut perlu juga diketahui oleh pemerintah negeri kanguru.
Bicara tentang masalah Papua, tak lepas dari 11 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua. Beberapa di antaranya adalah penyanderaan Mapenduma 1996, kasus hilangnya Aristoteles Masoka dan sopirnya Theys Eluay, serta kerusuhan Biak Numfor 1998.
Paulus menyebutkan, dari tiga kasus ditangani Polda Papua, ada satu yang sudah ada pengungkapan dan pemeriksaan anggota, yaitu kasus di Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Itu yang sempat keluar di YouTube. Kalau yang lain sedang dalam proses,” tutur Paulus.
Adapun dalam rakor tersebut hadir pula Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tito Karnavian, hingga Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Franky Sompie.
Copyright ©Kompas
Tanggapan anda, silahkan beri KOMENTAR
Silahkan beri KOMENTAR anda di bawa postingan ini…!!!