Warinussy Pertanyakan Aksi Penolakan KNPB dan Bakar Bendera Bintang Kejora di Sejumlah Daerah

Tabloid-Wani — Kurang lebih dalam 2 (dua) minggu terakhir, beberapa kota besar di Tanah Papua, terjadi aksi penolakan terhadap organisasi KNPB yang dilakukan sekelompok pemuda Papua dan non Papua.

Aksi ini juga dilakukan dengan pembakaran seutas kain berbentuk bendera Bintang Kejora (BK).

Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH, menilai kelompok mengatasnamakan diri sebagai Pembela NKRI, Generasi Muda NKRI, atau Masyarakat Sorong Cinta Indonesia, tersebut sebagai aksi yang cenderung provokatif.

Dalam aksinya, mereka menggelar orasi dan membaca pernyataan sikap untuk mendesak agar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dibubarkan, serta menyatakan tidak sependapat dengan dan atau menolak United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). “Ini terlihat adanya tindakan memajang dan membakar seutas kain berbentuk Bintang Kejora yang juga dikenal dalam Bahasa Inggris dengan sebutan the Morning Star flag. Peristiwa ini juga terjadi di Jayapura, Merauke dan Wamena, termasuk Manokwari, Sorong, Fakfak dan Kaimana,” bebernya dalam surat elektronik, semalam.

Warinussy juga menanyakan apakah aksi yang dilakukan kelompok-kelompok tersebut sudah mendapat ijin dari pihak berwajib (Polri setempat), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.

Ia juga menyebut, apakah aksi bakar bendera Bintang Kejora tersebut bisa menghambat dan atau bisa mempersulit posisi status keanggotaan dari ULMWP di dalam organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG). Ini yang justru jadi pertanyaan. “Dari sisi politik regional di negara-negara MSG, posisi ULMWP sangat mendapat sorotan dan perhatian serius, karena tekanan politik dari internal MSG melalui pemimpin negara Vanuatu, Kepulauan Solomon dan FLNKS (Front Pembebasan Nasional Rakyat Kanak) di Kaledonia Baru,” sebutnya.

Sebab, untuk menjadi anggota MSG, ULMWP telah mendapat dukungan dari organisasi politik lokal seperti KNPB, NRFPB maupun WPNCL serta dukungan 53.000 petisi dari orang-orang asli Papua maupun organisasi di Tanah Papua.

Sehingga aksi-aksi yang dilakukan dengan kecenderungan bukti dan fakta adanya unsur rekayasa tersebut, nampaknya sulit membantah status keanggotaan ULMWP yang bisa makin baik sebagai anggota penuh di dalam MSG sendiri.Seharusnya, tambah Warinussy, langkah damai melalui jalur dialog yang sudah seringkali diangkat dan didesak, dipertimbangkan untuk dipakai dalam mengupayakan penyelesaian masalah social politik dan pelanggaran hak asasi manusia melalui pendekatan hukum.