DPRP Papua: Aparat Keamanan Jangan Tutup Ruang Demokrasi di Papua

Jayapura, Tabloid-Wani — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda mengimbau aparat keamanan baik Polri dan TNI dalam menjalankan tugasnya jangan terkesan menutup ruang demokrasi bagi masyarakat di Papua dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

“Saya minta semua aparat keamanan untuk tidak menghentikan orang untuk menyampaikan aspirasi dalam batas-batas wajar,” kata Yunus Wonda di Jayapura terkait rencana aksi kelompok warga di Lapangan Trikora, Jayapura, Rabu (13/07/2016).

Apalagi kata politisi Partai Demokrat itu, ketika membatasi warga dalam menyampaikan aspirasi bisa membuat pihak-pihak dari luar negeri memberikan perhatian ke Indonesia, terutama Papua yang terkesan sengaja ditutupi.

“Itu tidak boleh terjadi, karena bisa dikira benar. Kita harus terbuka dan meyakinkan kepada pihak luar bahwa ruang demokrasi di Papua sangat bagus. Kita harus memberikan keyakinan itu. Biarkan orang datang menyampaikan aspirasi, karena jika hari ini mereka sampaikan aspirasi merdeka, besok belum tentu merdeka. Tapi demokrasi tidak boleh dihentikan,” katanya.

Baca juga:

1. Seluruh Rakyat Papua Sangat Berharap ULMWP Menjadi Keanggotaan Penuh di MSG
2. Polisi Menangkap Sejumlah Anggota KNPB di Merauke, Timika dan Nabire

Menurut dia, berbicara tentang demokrasi, realita terkini di Papua tidak seperti itu (tertutup) tapi terbuka, dan membuat negara-negara luar semakin yakin bahwa benar-benar di Papua itu dibuka dan tidak ditutupi.

“Untuk itu saya berharap kepada aparat keamanan dapat melakukan tugas pengamanan dengan baik agar mereka (pendemo) tidak anarkis. Jika mereka anarkis, silahkan mereka pegang (ditangkap) dan bawa (amankan) mereka,” katanya.

Apakah ada rencana wakil dari DPRP akan melihat langsung demo itu? Yunus Wonda mengatakan hingga kini pihaknya belum bisa memutuskan dan lebih bersikap netral karena tidak ada surat permintaan untuk berdemo ke DPRP.

Sementara terkait dengan maklumat Kapolda Papua tentang mengemukakan pendapat dimuka umum yang diatur oleh undang-undang, Yunus Wonda mengatakan bahwa hal itu ada sisi positif dan negatifnya.

“Saya melihat jika aturan di negara ini tidak mengenal dengan maklumat, tetapi itu lebih bersifat imbaun saja. Tapi, saya pikir hal-hal itu tidak akan membuat sesuatu yang buruk, karena justeru anak-anak yang hari ini demo KNPB, itu bukan persoalan demonya. Yang mereka demo itu untuk ditangkap,” katanya.

“Itu yang mereka mau. Itu harus hati-hati, yang mereka mau itu mereka ditangkap, karena ketika mereka ditangkap, detik itu juga keluar ke seluruh dunia. Jadi, ini harus kita hati-hati,” lanjutnya.

Sebagai ketua DPRP, Yunus menegaskan bahwa siapapun yang datang ke DPRP adalah rakyat yang harus diterima, tanpa melihat warna dan benderanya, sepanjang tertib dan aman.

“Yang terpenting dari tugas aparat keamanan adalah mengamankan dan memberikan ruang demokrasi karena ini adalah rakyat sipil yang harus didengar, terlepas dari mana dia datang atau dari bendera warna apa. Mereka adalah rakyat sipil,” katanya.

Pada pekan lalu di sejumlah daerah di Papua dan Kota Jayapura sekelompok warga dari Komite Nasional Papua Barat menyebar selebaran berupa ajakan demo pada 13 – 14 Juli 2016 guna mendukung ULMWP masuk kedalam MSG.

Kelompok tersebut rencananya akan berdemo yang dipusatkan di Lapangan Trikora, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dengan isi kegiatan berupa acara bakar batu dan ibadah bersama.