Peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Budi Hernawan, mengatakan laporan ini adalah laporan keempat sejak koalisi pemerhati Papua ini didirikan 13 tahun lalu.
Menurut Budi, pengamatan ini berbeda karena menyertakan rekomendasi spesifik yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah.
Ia menyoroti pula perhatian publik terhadap Papua yang masih sangat minim. Menurut dia, berita Papua yang beredar di media sosial sering kali tidak muncul di arus media utama.
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Adriana Elisabeth mengatakan pentingnya pendekatan dialogis dalam isu pelanggaran HAM di Papua. Ia berharap pendekatan dialogis tak mereduksi isu di Papua menjadi hanya isu infrastruktur.
Ia mengatakan pemerintah harus akuntabel dalam penyelesaian berbagai persoalan di Papua. “Celakanya, di sektor birokrasi, persoalannya adalah penyerapan anggaran,” kata Adriana.
Copyright ©Tempo
Tanggapan anda, Silahkan beri KOMENTAR di bawa postingan ini…!!!