 |
| Gambar: Ist Polri |
Semarang, Tabloid-WANI — Gerakan Mahasiswa Peduli HAM Papua (GMPHP) menuntut Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera mencopot Kapolda Papua, Kapolres Paniai dan Kapolsek Sugapa. Mereka dianggap GMHPP gagal menegakkan tugas dan wewenang Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayanan Masyarakat.
GHMPP juga menuntut Kapolri segara menindak tegas, mengadili pelaku sesuai UU yang berlaku di NKRI dan mencopot pelaku dari anggota kesatuan Brimob. Ketiga Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta seluruh Kabupaten di tanah Papua segera Hentikan proses penyelesaian masalah pelanggaran HAM dengan uang atau istilah bayar kepala tanpa penyelesaian Hukum yang jelas.
“Negara segera tarik militer (TNI, Polri dan BIN) organik dan non-organik, serta hentikan mengirim pasukan militer ke Papua. Kelima, negara melalui aparat keamanan hentikan intimidasi dan teror serta memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan terhadap mahasiswa Papua yang menggengam pendidikan di luar Pulau Papua,” kata Kordinator GMPHP Alexander Zondegau di Semarang.
Baca terkait:
Terakhir mereka menuntut semua elemen, Pro demokrasi, organisasi, individu bersama-sama menyikapi dan peduli terhadap kasus pelanggaran HAM di tanah Papua secara serius dari akar persoalan.
Tuntutan ini mereka sampaikan menyikapi banyaknya pelanggaran HAM terhadap warga Papua di antaranya penembakan siswa SMP Negeri 1 Sugapa Otianus Sondegau (16) di depan rumahnya, pada Sabtu 27 Agustus 2016 oleh anggota Brimob yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Selain di Kota Semarang pada Sabtu 21 Agustus 2016, seorang mahasiswa asal Kabupaten Asmat Papua yang sedang menuntut ilmu di Akademi Maritim Nasional Indonesia (AMNI) semester akhir. Ditemukan tidak bernyawa di pinggir jalan masuk asrama mahasiswa Asmat di Tlogosari Pedurungan dan sampai kini belum jelas pelakunya.
Copyright ©Ewfanalisa.tk
Tanggapan anda, Silahkan beri KOMENTAR di bawa postingan ini…!!!