 |
| Menteri Pertahanan, Ryamizard. |
Jakarta — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu akan mengajak Australia menegur negara-negara pendukung Papua Merdeka. Ryamizard direncanakan bertemu dengan Menteri Pertahanan Australia Marise Payne dalam pertemuan two plus two (pertemuan menteri luar negeri dan menteri pertahanan dua negara) di Bali pada 28 Oktober besok.
Kata dia, dukungan pada kemerdekaan Papua merupakan bentuk intervensi terhadap kedaulatan Indonesia
“Dan saya juga akan sampaikan kepada Australia, agar ya sama-sama kita menegur sajalah. Negara-negara yang mengajak-ngajak Papua merdeka, nggak benar, nanti saya akan sampaikan, nggak benar. Tahun lalu saya sudah bilang, saya tidak akan pernah ikut-ikut campur negara lain, negara-negara lain tidak boleh ikut-ikut campur,” kata Ryamizard di Kantor Staf Presiden, Kamis (27/10/2016).
Sebelumnya dukungan kepada kemerdekaan Papua kencang disuarakan oleh negara-negara di Kepulauan Pasifik, di antaranya Fiji, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon.
(Baca ini: 7 Negara Pasifik jadi Senjata Kaum Tertindas)
Dalam pertemuan di Bali besok, Menteri Pertahanan bakal mendiskusikan juga tentang Laut China Selatan serta masalah terorisme. Selain itu, Ryamizard mengaku bakal diundang untuk melihat pangkalan militer Australia.
“Menteri pertahanan mereka itu akan mengajak saya melihat tempat-tempat militernya termasuk di Darwin, tempat ada marine, dia akan mengajak ke sana. Itulah keterbukaan dia,” lanjut dia.
Nonton ini: Full Video, Negara-negara Pasifik Angkat Masalah Papua di PBB
Copyright ©KBR
Penyerahan Administrasi Negara West Papua dari Kontrol Belanda ke UNTEA
diposting di 9 Oktober 2015oleh RICHSON Aruman
Penyerahan Administrasi Negara West Papua dari Kontrol Belanda ke UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) pada tanggal 1 Oktober 1962 selanjutnya diserahkan lagi Kontrol Administrasi itu ke Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1963 seperti terlihat pada foto ini sangat jelas bahwa ini bukan Penyerahan Kedaulatan (Sovereignty) tetapi hanya Penyerahan Administrasi (Administration) berdasarkan Resolusi PBB No. 1752.Kedaulatan Papua masih berada dibawah Kekuasaan Pemerintah Kerajaan Belannda karena belum ada Pencabutan Undang Undang Kerajaan Belanda yang memasukan West Papua (Netherlands New Guinea) sebagai Provinsi bagian dari Kerajaan Belanda sejak 28 Juni 1950 makanya Indonesia pun Tidak berani Mensahkan Papua dan Papua Barat menjadi Provinsi bagian Republik Indonesia melaluiUndang Undang NKRI.Provinsi Papua cuman disahkan melalui PENPRES No. 1 Tahun 1963 dan Provinsi Papua Barat disahkan melalui INPRES No. 1 Tahun 2003.Sehingga jelaslah bahwa Papua dan Papua Barat itu wajib dikembalikan ke tangan PBB sebab Pelaksanaan Resolusi 448 tentang Pemberian Kemerdekaan bagi Bangsa West Papua berdasarkan Piagam PBB Pasal 73e tidak dijalankan baik oleh Indonesia tetapi justru malah menghilangkan Administrasi Negara West Papua yang sudah diakui PBB secara Dejure melalui Resolusi 448 tersebut.Generasi yang lahir tahun 1970an ke atas wajib Tahu informasi ini dan juga Para Pemuda yang mengaku Pejuang Wajib mengetahui halini supaya bisa bicara Berdasarkan Hukum International tentang Hak Masyarakat Sipil Papua untuk Menentukan Nasibnya Sendiri karena Kami Juga Bangsa (We The Peoples).