Sekjen PBB Baru, Antonio Gutterres Punya Posisi Strategis untuk Lindungi HAM Rakyat Papua

Jayapura, Tabloid-WANI – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy menaruh harapan besar atas terpilihnya Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Gutterres, Kamis (13/10) lalu dalam sidang Majelis Umum PBB di New York.

Antonio Gutterres, mantan Perdana Menteri Portugal yang secara aklamasi terpilih sebagai Sekjend PBB tersebut akan menjalankan tugasnya pada 1 Januari 2017 mendatang menggantikan Ban Ki-moon.

“Sebagai organisasi masyarakat sipil (OMS) dan advokasi hak asasi manusia di tanah Papua, LP3BH menyambut terpilihnya Gutterres. Harapan kami kepemimpinannya dapat merespon positif situasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat buruk sepanjang lebih dari 50 tahun di Tanah Papua,” ungkapnya kepada Jubi, Minggu (16/10/2016).

Dia berharap, Sekjend yang baru itu dapat menindaklanjuti sikap tujuh pemimpin Pasifik terkait West Papua di dalam pidato mereka di sesi debat Sidang Umum ke-71 lalu, yang pada intinya meminta agar PBB melalui Majelis Umum dan Sekjen PBB melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM di Papua, termasuk mengirimkan Pelapor Khusus anti penyiksaan dan kebebasan berekspresi ke Papua.

“Sebagai Sekjen PBB yang baru, saat ini Tuan Gutterres berada pada posisi yang strategis dan sangat menentukan bagi perlindungan hak asasi sekitar dua juta Orang Asli Papua (OAP),” ujar Warinussy.

Warinussy menekankan bahwa ancaman terhadap OAP tersebut dirasakan baik secara fisik maupun psikis akibat pendekatan keamanan pemerintah Indonesia.

“Ancaman itu dirasa secara fisik dan psikis di atas tanah airnya sendiri akibat model pendekatan keamanan yang terus ditingkatkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Indonesia Presiden Joko Widodo,” lanjutnya.

Warinussy menganggap Pemerintah Indonesia tidak melakukan respon yang jujur dan berbasis hukum terkait pelanggaran HAM di Papua sepanjang 50 tahun. “Oleh sebab itulah kami meminta perhatian Sekjend PBB terhadap pelanggaran HAM yang terus berlangsung hingga hari ini,” ungkapnya.

Sekjen PBB yang baru diharapkan mendukung dan mendorong lahirnya Resolusi Majelis Umum PBB guna mengirimkan misi pencari fakta dan pelapor khusus terkait pelanggaran HAM di tanah Papua, tegas Warinussy.

Beberapa waktu lalu, Republik Demokratik Timor Leste, melalui Juru Bicara pemerintah Agio Pereira, dalam rilisnya 8 Oktober 2016 menyambut nominasi tunggal Gutterres sebagai Sekjend PBB oleh Dewan Keamanan, turut mengucapkan selamat.

Bagi Timor Leste, Gutterres adalah sosok penting bagi perjuangan kemerdekaan negeri tersebut.

“Rakyat Timor Leste memiliki kasih yang besar pada Antonio Gutterres dan mengucapkan selamat atas nominasinya,” ujar Agio Perera.

Gutterres pernah menjabat Perdana Menteri Portugal dari tahun 1995-2002, lalu menjabat sebagai Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) pada 2005-2015. Menurut pernyataan pemerintah Timor Leste tersebut, Gutterres telah berjasa dalam memenangkan perjuangan Timor Leste untuk penentuan nasib sendiri.

“Dia adalah advokat yang konsisten terhadap demokrasi , perdamaian, stabilitas dan kemajuan bangsa kami,” ungkap Perera.

Gutterres mengunjungi negeri itu pertama kali pada tahun 2000, lalu tahun 2002 untuk ambil baian dalam perayaan Restorasi Kemerdekaan.

“ Gutterres pernah menyatakan bahwa persoalan Timor Leste adalah salah satu persoalan yang paling penting dalam kehidupan politik dia,” ujar Perera. Guterres juga ikut mengajak banyak pihak untuk “kerja bersama membantu negeri kecil ini agar dapat menghadapi masa depannya sendiri dalam harapan dan kesuksesan”. 

Seperti diketahui, persoalan West Papua terus bergulir dari kawasan Pasifik ke PBB, khususnya setelah tujuh negara angkat bicara terkait situasi HAM dan hak penentuan nasib sendiri West Papua pada UNGA ke-71 lalu. 

Baca ini: (Peristiwa Kebebasan Timor Leste)

Di penghujung Mei 2016 lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon sempat menerima langsung laporan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Laporan West Papua Fact Finding Mission Report yang bertajuk “We Will Lose Everything” itu diserahkan Ketua Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Association for Non-Governmental Organisations/PIANGO) Emele Duituturaga di Istanbul, Turki, Selasa, 25 Mei 2016.(*)