 |
| Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu – tempo.co |
Jayapura, Jubi – Jakarta dianggap salah paham terkait hubungan Australia dengan negara-negara kawasan Pasifik ketika Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu mendesak Australia untuk tidak campuri urusan negara lain sekaligus menganjurkannya mengatakan hal yang sama pada negara-negara Pasifik.
Pernyataan Ryamizard di Forum 2+2 antarkedua negara di Bali belum lama ini, seperti dilansir RNZI, meminta Canberra agar bicara ke Honiara agar tidak mencampuri urusan West Papua.
Hal itu dikritik sebagai salah paham oleh peneliti dari Universitas Nasional Australia, Program Society and Governance in Melanesia, Stewart Firth kepada RNZI, Selasa (1/11/2016).
“Mereka adalah negara-negara berdaulat. Khususnya terkait Kepulauan Solomon, negara itu berhak mengangkat persoalan West Papua sebagai negara berdaulat juga, dan Australia tidak berada dalam posisi yang baik untuk menganjurkan mereka hal berbeda,” ujar Dr. Firth.
Andhyta Firselly Utami, Master Kebijakan Publik di Harvard Kennedy School, di dalam opini kritiknya yang dilansir rappler.co minggu lalu, mengatakan diplomasi Indonesia soal “kedaulatan” dan “integritas nasional” tidak akan menguntungkan Indonesia.
“Hal yang sama akan dikatakan negara-negara lain juga, padahal isu Papua sudah melampaui logika ini. Pembatasan terhadap organisasi seperti Amnesty Internasional dan Palang Merah Internasional di Papua adalah bukti kemunafikan Indonesia di dalam negeri terkait isu HAM,” ujarnya. (*)
Posted by: Zely Ariane
Copyright ©Tabloid JUBI
Mereka bukan negara berdaulat! Ingat bagaimana mereka di"beli" untuk mendukung dan membenarkan penyerbuan ke Irak oleh USA dan negara barat suporternya (termasuk Australia !) tanpa mandat PBB. Dan sekarang suara-suara sumbang di Papua di buat lebih nyaring dengan memperalat negara-negara kecil dikawasan itu. Australia sendiri seakan dewa penyelamat bagi rakyat dikawasan itu.