 |
| Peta negara-negara Pasifik – Dok. Jubi |
Jayapura — Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan, negara-negara di kawasan Pasifik bukanlah negara boneka yang bisa diintervensi dan dikendalikan Australia sehingga Menteri Pertahanan, Rymizard Ryacudu meminta Australia menegur tujuh negara Pasifik agar tak ikut campur urusan dalam Negara Indonesia, terutama mengenai Papua.
Ia mengatakan, apakah mungkin Australia bisa mendikte tujuh negara Pasifik yakni Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Palau, Tonga dan Tuvalu.
“Tujuh negara Pasifik ini yang membawa masalah HAM di Tanah Papua ke Sidang Umum PBB, September lalu. Apakah negara-negara ini, negara boneka buatan Australia? Negara-negara ini adalah negara bardaulat sebagai anggota PBB,” kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Kamis (3/11/2016).
Menurut dia, jika Rymizard Ryacudu tak ingin kedaulatan Negara Indonesia diganggu, bagaimana dengan kedaulatan negara lain. Meminta Australia menegur negara Pasifik, sama saja meminta Australia mengintervensi kedaulatan negara lain.
“Kalau Australia melakukan itu, sama saja Australia mengintervensi kedaulatan Solomon dan negara Pasifik lainnya. Apakah mungkin Australia akan melakukan itu,” ucapnya.
Nonton ini: Full Video 7 Negara Angkat Masalah Papua di PBB
Katanya, ini bukan masalah kedaulatan negara, namun dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Masalah HAM adalah masalah kemanusia dan menjadi isu internasional. Masalah HAM adalah masalah dunia. Harusnya para pejabat negara membicarakan masalah itu.
“Menekan negara lain yang peduli terhadap Papua, bukan solusi. Harusnya bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua dengan jujur agar tak terus mendapat sorotan dunia internasional,” katanya.
Indonesia kata Kadepa, harus serius menyelesaikan pelanggaran HAM untuk meyakinkan dunia internasional. Buka kembali “lembaran”berbagai masalah HAM, selesaikan dan proses pelaku sesuai perbuatannya.
“Kalau mau menekan dunia luar yang terus bersuara mengenai HAM, khususnya di Papua, itu sulit. Itu justru akan menciptakan masalah baru. Akan memunculkan pertanyaan, ada apa sebenarnya,” kata Kadepa.
Dikatakan anggota Komisi I DPR Papua ini, bagaimana dengan kedaulatan mereka, bukankah itu sama saja Australia intervensi kedaulatan negara Solomon dan negara-negara lainnya di Pasifik.
“Konteks pembicaraanya adalah masalah HAM, bukan masalah kedaulatan. Masalah pelanggaran HAM itulah masalah kemanusiaan dan itu masalah dunia. Kenapa masalah HAM itu tidak dibicarakan pejabat NKRI hingga saat ini supaya nyambung,” tegas Kadepa bertanya.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dilansir satuharapan.com, di sela-sela dialog tahunan (2_2 Dialogue) Indonesia-Australia di Bali pekan lalu telah menjadi pemberitaan ramai oleh sejumlah media. Kepada wartawan di luar agenda resmi pertemuan yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri bersama Menteri Pertahanan dari kedua negara untuk memperkuat hubungan kerjasama bilateral, Ryamizard mengatakan dirinya telah meminta Australia untuk menegur Kepulauan Solomon.
“Tolong sampaikan ke negara Solomon (dan) ke enam negara itu (Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Palau, Tonga dan Tuvalu) jangan pernah menganggu-ganggu atau mengajak Papua bergabung, memangnya siapa dia,” kata Ryamizard.
Australia merupakan negara pemberi bantuan kepada Solomon Islands melalui Regional Assistance Mission to Solomon Islands atau Misi Bantuan Regional bagi Kepulauan Solomon (RAMSI). Ryamizard menganggap jika Australia yang menyampaikannya akan lebih didengar oleh negara yang sebagai ketua Melanesian Spearheard Group (MSG), gencar menyuarakan perlunya PBB melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM di Papua.
Menurut Ryamizard, Indonesia selama ini tidak pernah mencampuri urusan negara lain. Ia mengibaratkan Indonesia macan tidur. Jika diganggu Indonesia siap mengambil tindakan, bahkan istilah yang dia pakai adalah menerkam. (*)
Copyright ©Tabloid JUBI