Jumlah OAP Kian Minim, Pendatang Dominasi Wilayah Kondusif

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, ini merupakan masalah serius. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota jangan tinggal diam. Harus ada langkah proteksi agar orang asli Papua bisa menjadi mayoritas dan terus eksis di tanahnya sendiri.

“Ini masalah serius. Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota harus punya strategi bagaimana memproteksi OAP. Dalam melaksanakan program dan kebijakan harus sesuai dengan kondisi itu. Berdasarkan data. Jangan karena demi kepentingan sehingga data diabaikan. Saya pikir tak hanya tak hanya BPS, beberapa lembaga survei lain baik dari universitas maupun LSM menyatakan hal yang sama,” kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Selasa (24/1/2017).

Menurutnya, langkah yang perlu diambil pemerintah setempat, memastikan dan mendata berapa banyak orang asli Papua kini. Pemimpin daerah harus tahu dan punya data itu sehingga bisa memperoteksi tepat sasaran. Jika memiliki data itu, dalam mengambil setiap kebijakan pemerintah bisa mengacu sesuai berapa jumlah orang asli Papua di wilayahnya.

“Kemudian pendidikan dan kesehatan diproteksi. Berapa yang meninggal setiap hari, berapa yang lahir. Itu harus ada datanya. Kalau saya ada tiga hal utama yakni manusia Papua, tanah dan budayanya. Jangan tutup mata dengan kondisi ini. Perlu dipikirkan bagaimana keberlangsungan orang asli Papua kedepannya. Tidak menjadi minoritas bahkan habis,” ucapnya.

Katanya, kedepan mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah di kabupaten/kota dan provinsi harus punya gagasan yang jelas bagaimana memproteksi keberlangsungan orang asli Papua kedepan.

“Saya pikir data itu benar karena lembaga yang melakukan hasil survei selama ini benar-benar lembaga independen. Hasil surveinya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan lembaga politik,” katanya.

Dikutip dari satuharapan.com, seorang pakar asal Australia, Jim Elmslie melalui tulisannya menyatakan, data BPS 2010, orang asli Papua menjadi minoritas di lima kabupaten yakni Merauke, Nabire, Mimika, Keerom dan Kota Jayapura.

Katanya, data itu menunjukkan fakta berbeda dengan yang ia ungkapkan sebelumnya dalam penelitannya. Sebelumnya ia menganggap minoritas OAP berlangsung di semua wilayah. Namun data BPS menyebut berbeda-beda sesuai wilayah.

“Dari data BPS bisa dilihat, penduduk non Papua mendominasi wilayah-wilayah yang berupa daratan mudah. Wilayah yang tergolong dataran sulit dan pegunungan masih didominasi orang asli Papua,” kata Elmslie.

Menurutnya, non Papua menempati wilayah yang kondusif untuk pembangunan industri dan pertanian searah dengan model ekonomi dimanapun di Indonesia.

“Proses minoritas orang asli Papua terus berlangsung di Papua bahkan semakin parah,” ucapnya. (*)