 |
| Ilustrasi demo mahasiswa dan pemuda Papua beberapa waktu lalu mendesak penutupan PT Freeport – Foto: Arjuna. |
Jayapura — Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, jika Presiden Jokowi benar ingin menentang sikap pemerintah Amerika yang dinggap kontroversi, tidak cukup hanya dengan pernyataan. Perlu ada tindakan nyata, menunjukkan pemerintah Indonesia tidak main-main, misalnya dengan menutup perusahaan Amerika di Indonesia, salah satunya PT Freeport.
Ini dikatakan anggota Komisi I DPR Papua, komisi bidang politik, hubungan luar negeri, hukum dan HAM itu terkait respons Presiden Jokowi terhadap sikap Presiden Amerika, Donald Trump yang menyatakan ibu kota Israel adalah Yerusalem.
“Presiden Jokowi atas nama pemerintah Indonesia sebaiknya membuktikan dengan menutup aset Amerika di Indonesia, salah satunya PT Freeport. Itu baru akan ditanggapi pemerintah Amerika,” kata Kadepa akhir pekan lalu.
Menurutnya, jika Presiden Jokowi berani mengambil sikap tersebut, sebagian besar rakyat Papua, terutama orang asli Papua, akan mendukung sikap itu, karena inilah yang disuarakan pihak yang ada di Papua selama ini.
“Tidak hanya dengan kata-kata, harus ada tindakan. Kalau hanya lewat pernyataan, saya pikir tidak akan ada dampaknya. Tidak akan mengubah apapun,” ujarnya.
Katanya, Presiden Jokowi harus menunjukkan kemampuannya, menentang Amerika dengan menutup perusahaan milik negara “paman sam” yang ada di Indonesia.
Freeport selama ini lanjut dia, sudah mengeruk dan mengambil banyak keuntungan dari kekayaan alam Papua, tanpa peduli masyarakat pemilik ulayat khususnya, orang asli Papua umumnya, dan tidak jarang melawan kebijakan negera.
“Kalau ada desakan publik Indonesia kini untuk boikot produk Amerika, saya pikir itu tidak cukup. Perusahaan Amerika di Indonesia harus ditutup,” katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecam Amerika Serikat (AS) yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Kecaman keras itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017). Presiden Jokowi yang didampingi sejumlah menteri mengatakan, Indonesia meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
Pengakuan sepihak itu melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, dimana AS menjadi anggota tetapnya, dan mengguncang stabilitas keamanan dunia.
“Saya dan rakyat Indonesia, kita semuanya, tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945,” kata Jokowi.
Menurutnya, ia telah memerintahkan Menteri Luar Negeri memanggil Dubes AS untuk langsung menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia. (*)
Copyright ©Tabloid JUBI “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com