 |
| Direktur SKP KAME Merauke, Pastor Anselmus Amo, sedang memberikan keterangan pers – Foto: Frans L Kobun. |
Merauke — Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Agung Merauke, Pastor Anselmus Amo, menegaskan hak berekspresi bagi setiap orang masih menjadi hal yang dapat ditarik ulur.
Kebebasan berekspresi dan berpendapat terus dibatasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati. Mereka yang ingin menentukan nasib sendiri melalui wadah Komite Nasional Papua Barat (KNPB), masih dibungkam.
Hal itu disampaikan Pastor Anselmus saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan, Sabtu (9/12/2017), menjelang peringatan Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember.
“Setiap kali anggota KNPB maupun simpatisan hendak melakukan aksi demonstrasi, selalu dibubarkan aparat kepolisian,” ungkapnya.
Hal ini, katanya, secara tidak langsung telah membungkam kebebasan mereka.
“Namun di satu sisi, saya memberikan apresiasi kepada anggota Polres Merauke yang tidak melakukan kekerasan fisik terhadap para pendemo, dalam hal ini orang KNPB bersama simpatisannya,” ungkap rohaniawan Katolik asal Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.
Kabag Ops Polres Merauke, Komisaris Polisi (Kompol) Marthen Koagouw, beberapa waktu lalu mengatakan pada 1 Desember 2017 lalu, pihaknya mengamankan puluhan simpatisan KNPB. Mereka sedang merencanakan melakukan suatu kegiatan.
“Kami amankan mereka di salah satu rumah di Jalan Cikombong, kelurahan Kamundu. Selanjutnya mereka dibawa ke mapolres untuk menjalani pemeriksaan. Setelah diperiksa, diberikan pembinaan dan dipulangkan,” tuturnya. (*)
Copyright ©Tabloid JUBI “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com