 |
| Foto: Ketua DPR Papua, Yunus Wonda. |
Jayapura — Berkaitan dengan situasi Kabupaten Nduga saat ini, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, akhirnya angkat bicara, yang mana ia menyesali cara-cara yang digunakan aparat. Berdasarkan perkembangan yang ia ikuti belakangan ini, menurutnya, personil yang dikirim Polda Papua ke Nduga terlalu banyak.
“Mobilisasi aparat yang masuk ke Nduga itu terlalu besar. Di sana bukan jalur Gaza, bukan pula daerah perang.
Artinya, kalau memang mau melakukan pengejaran terhadap Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM), jangan kirim sekian banyak pasukan ke Nduga, apalagi melakukan operasi melalui pesawat maupun helikopter,” sesal Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, dalam jumpa pers yang dilakukan, Kamis (12/7) kemarin.
Kata Wonda, memang saat ini bisa disebutkan bahwa tidak ada korban sama sekali.
Namun, jikalau di kemudian hari ada yang jatuh korban, patut pula dipertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab. Artinya, masyarakat Nduga itu, lanjut Wonda, hidup dengan trauma yang luar biasa akibat hal serupa yang terjadi di beberapa tahun lalu, sehingga mereka sangat ketakutan.
“Kalau memang terpaksa harus melakukan operasi besar-besaran di Nduga, maka sudah semestinya amankan seluruh masyarakat Nduga tanpa terkecuali, entah ke Wamena maupun Mimika. Artinya, di Nduga itu benar-benar klir baru kemudian dilakukannya operasi,” katanya.
Hal ini tidak lain dikarenakan TPN OPM yang berbaur dengan masyarakat setempat, sehingga susah untuk dibedakan mana yang masyarakat sipil, serta mana yang TPN OPM. Untuk itu, jangan sampai operasi yang dilakukan aparat nantinya berdampak pada jatuhnya korban masyarakat sipil. Hal inilah yang tidak diinginkan semua pihak.
“Maka itu, saya imbau kepada pihak keamanan, dalam hal ini secara khusus kepada Kapolda Papua, sekian pasukan di sana (Nduga, red) harus ditarik keluar. Sebab, pengerahan banyak pasukan bulanlah solusi yang dapat menyelesaikan persoalan di Nduga.
(Simak ini: Mama Yosepha: “Indonesia Mesti Bertanya, Mengapa Mereka itu Berjuang?”)
Masyarakat Nduga, di sisi lain, merupakan warga negara Indonesia yang juga punya hak untuk dilindungi, sehingga mereka tidak boleh ditakutkan oleh hal-hal yang membuat mereka merasa tidak nyaman hidup di tanah mereka sendiri,” ungkapnya.
Saat ini, tegas Wonda, adalah bagaimana seluruh pihak membuat orang Papua mencintai bangsa Indonesia. Bukannya sebaliknya membuat orang Papua takut akan bangsa ini.
“Kembalikan kondisi Nduga seperti semula. Berikan kenyamanan dan kedamaian terhadap masyarakat di Nduga. Perihal TPN OPM, kita punya intelejen yang mampu menangkap langsung mereka, sehingga tidak perlu dilakukannya operasi dengan helikopter, serta pula mobilisasi pasukan yang sangat banyak. Hal ini dinilai sebagai cara-cara yang tidak bagus,” pungkasnya.
Sebelumnya, dilaporkan terjadi penyerangan terhadap markas KKB di salah satu kampung di Nduga, bahkan penyerangan tersebut dilakukan lewat udara yakni menggunakan Helicopter.
Pemerintah Kabupaten Nduga mengklaim jika tak ada koordinasi atau pemberitahuan dari TNI/Polri kalau akan melakukan penyerangan terhadap kampung Angguru yang diduga telah diduduki oleh kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB)yang menduduki kampung tersebut.
Akibat dari aksi penyerangan dari udara terhadap KKSB tersebut banyak masyarakat di kampung tersebut yang melarikan diri ke dalam hutan karena trauma, pemerintah juga masih sulit untuk meminta masyarakat kembali lagi ke dalam kota Kenyam, disisi lain masyarakat dari tinggal di Kenyam juga banyak yang mengungsi ke Timika.
Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge melalui selulernya kepada Cenderawasih pos mengakui jika dalam aksi penyerangan udara itu tak pernah dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan langsung melakukan penyerangan. Ia juga mengaku jika dalam masalah ini belum bisa melihat korban jiwa dari masyarakat karena masyarakat masi banyak yang mengungsi ke hutan .
“Selaku pemerintah daerah kami minta kepada Kapolda Papua dan Pandam XVII cenderawasih untuk menarik pasukannya dari Nduga karena aksi penyerangan dari udara ini sangat meresahkan masyarakat disana,”tegasnya via selulernya Kamis (12/7 kemarin.
Menurut Wentius , dirinya dan Bupati Nduga Yairus Gwijangge pada saat itu ada ditempat namun tidak ada koordinasi namun hanya langsung melakukan serangan udara, sehingga ia mempertanyakan ini aturannya seperti apa, sehingga ia menilai jika aksi ini merupakan salah satu pelanggaran HAM.
“Kami pemerintah daerah ada di Nduga tapi kenapa tidak berkoordinasi dengan kami, masyarakat yang ada di Kenyam banyak yang sudah mengungsi ke Distrik Yigi, Mbua sedangkan yang lain masih dalam hutan,”
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak mengizinkan untuk melakukan penyerangan dalam bentuk apapun yang membuat keresahan dalam masyarakat, tugas mereka itu sebanrnya mengamankan negara bukan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, selain itu Nduga juga merupakan wilayah taman Nasional Lorenz.
“Kami tidak menginginkan hal seperti ini terjadi karena tanpa ijin dari pemerintah daerah melakukan tindakan ini karena ini merupakan pelanggaran,”tegasnya.
(Baca ini: Ketua FKUB dan Toma Nduga: KKB Jangan Ganggu dan Melukai Warga)
Sementara itu ketua legislasi DPRD Nduga yang juga anggota Komisi C Yoas Beon mengakui dari informasi yang diterima memang bebar ada penyerangan lewat udara dan dilaporkan aparat juga melakukan pengeboman sehingga lahan kebun masyarakat juga rusak dan masyarakat semuanya sudah tidak ada dalam Kampung Angguru semua sudah ada dalam hutan.
“Laporan yang kami terima korban jiwa dari masyarakat belum terdata namun aparat sudah menduduki lokasi yang diduga menjadi markas KKSB di kabupaten nduga,”katanya via selulernya kepada Cenderawasih pos.
DPRD Nduga juga sangat menyesalkan jika tak ada koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan penyerangan dari udara dan laporan dari kepala kampung yang ada disana, Wakil bupati Nduga juga sempat marah dengan aksi tersebut karena tidak ada pertemuan dengan pemerintah daerah , tokoh masyarakat untuk memberikan informasi tersebut.
” wajar kalau pemerintah daerah marah karena tak ada koordinasi sebelumnya dan hanya membuat terauma kepada masyaakat di kampung Angguru,”tegasnya
(Baca ini: Konflik Bersenjata di Tembagapura, Benny Wenda : TNI/Polri dan TPN-PB Wajib Lindungi Warga Sipil)
Copyright ©CePos “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com