PERSATUAN GERAKAN PEMBEBASAN UNTUK WEST PAPUA (ULMWP), JALAN WINSTON, PORT VILA REPUBLIK VANUATU
2 Agustus 2018
DUKUNGAN UTAMA UNTUK MENDAFTARKAN WEST PAPUA KE AGENDA DECOLONISASI PBB TERJADI DIMANA-MANA DI WEST PAPUA, meski dalam kondisi tekanan pemerintah Indonesia dengan alat perangnya seperti tank, komandan dan polisi di jalan-jalan di Manokwari hingga Jayapura.
Massa aksi demo politik Papua Merdeka di Jakarta, Jayapura, Manokwari dan Merauke, bersama upacara mendalam di St Paul’s Anglican Cathedral (Australia), mengkritik ‘Act of Free Choice’ yang terkenal di West Papua pada tahun 1969 dan menyerukan agar West Papua didaftarkan di PBB dalam Agenda Dekolonisasi. Di West Papua, unjuk kekuatan diplomatik mengundang respons luar biasa dari pemerintah Indonesia, yang mengumumkan darurat dan tank, pasukan komando, tentara, dan polisi ke jalan-jalan.
Tindakan pilihan bebas yang diawasi oleh PBB pada tahun 1969 bukanlah referendum yang ditandatangani Indonesia dalam Perjanjian New York, tetapi serangkaian pertemuan, selama sembilan belas hari, di mana 1.022 orang West Papua (0,01% dari populasi) ‘memilih’ untuk integrasi di bawah tatapan komandan militer Indonesia. PBB seharusnya menuduh Indonesia tidak mematuhi perjanjian internasional, tetapi memberikan lisensi kepada negara yang gagal untuk mengambil alih 416.000 hektar tanah Melanesia yang kaya sumber daya.
Di bawah Indonesia sejak Act of Free Choice, bangsa Papua telah menurun dari 99% populasi menjadi 47%, dengan setengah juta
(546.126) pria, wanita, dan anak-anak ditembak, diracun, diasingkan, kelaparan, lahir mati atau tidak sama sekali. Tingkat pertumbuhan penduduk Papua adalah 1,84%; tingkat transmigran Indonesia adalah 10,8%. di tanah Papua, sumber spiritualitas dan keberlanjutan masyarakat, terus dirusak oleh perusahaan penambangan dan penebangan asing. Perairan, murni pada tahun 1962, sangat tercemar, dengan banyak sungai mengalir tanpa filter ke Laut Casuarina dan Arafura. Flora dan fauna yang unik dicambuk di pasar gelap di seluruh Jawa dan Sulawesi.
Mengingat kerasnya Jakarta satu-satunya penangkal untuk situasi geo-politik kronis ini adalah untuk mendaftar West Papua pada Agenda Dekolonisasi PBB. Demonstrasi pada 2 Agustus 2018 menunjukkan dukungan mayoritas bangsa Papua untuk gerakan yang didemonstrasikan oleh United Liberation Movement for West Papua ULMWP, yang sekarang didukung oleh koalisi Pasifik, Afrika, dan negara-negara Karibia.
Posted by: Admin
Copyright ©ULMWP “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com