 |
| Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua, Yunus Wonda. |
Jayapura — Kawattimur, Sangat minimnya penerimaan calon praja Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) khususnya untuk Orang Asli Papua (OAP), apalagi dari 56 orang yang diterima tahun 2018, hanya 4 orang saja bermarga Papua, membuat DPR Papua berang, dan secara tegas meminta agar Kampus IPDN Papua lebih baik untuk ditutup saja, karena tidak ada manfaatnya bagi putra asli.
“Lebih baik IPDN Papua ditutup saja, karena tidak bermanfaat bagi Orang Asli Papua,“ tegas Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda di ruang kerjanya, Senin (3/9).
Minimnya Orang Asli Papua yang diterima dalam penerimaan calon praja IPDN tahun 2018, dinilai Yunus Wonda sangat mengecewakan.
“Kalau model begini, tentu sangat amat mengecewakan. Padahal, kami dikatakan OAP jadi prioritasi, tapi hasilnya selalu begini. Jadi, ibarat Orang Papua hanya stempel saja, stempel batu lompatan bagi yang lain. Ini terbukti hari ini, dari 56 orang yang diterima IPDN, masak OAP hanya 4 orang saja, sedangkan 52 orang bukan OAP,“ kata Yunus Wonda.
Yunus Wonda menegaskan jika alasan kesehatan dan lainnya membuat OAP tidak diterima, itu lagu lama. Anak-anak Papua punya kemampuan dan kualitas. Tapi, jika setiap tahun dalam penerimaan calon praja IPDN, OAP selalu minim yang diterima, maka tahun depan tidak perlu lagi buka penerimaan calon praja IDPN di Papua.
“Tidak usah kita buka lagi penerimaan praja IDPN di Papua. Sama saja, bukan ada hasil yang memuaskan Orang Papua. Kalau dari 56 orang yang diterima, terus ada 4 saja Orang Papua yang diterima, sangat menyakitkan ini,“ tandasnya.
Yang miris lagi, lanjut Yunus Wonda, secara prosentase penerimaan calon praja IPDN itu, tidak ada 10 persen Orang Papua. Padahal, yang digembor-gemborkan bahwa Orang Papua akan diprioritaskan.
“Ini yang saya mau sampaikan ke Mendagri. Jangan kita bilang prioritas, tapi realitanya tidak ada hari ini. IPDN selalu bilang, Orang Papua akan diprioritaskan, mana itu? Tidak usah bicara prioritas Orang Papua. Orang Papua bukan lagi stempel bodoh yang dipakai di Papua ini,“ ujarnya.
(Baca ini: Penerimaan Praja IPDN Papua 90 Persen bukan OAP, Natalius Pigai: Diskriminasi!)
Yunus kembali menyayangkan dalam penerimaan calon praja IDPN tersebut, lantaran tidak sampai 10 persen Orang Papua yang diterima. “Ini sangat memalukan dan tamparan untuk kami Orang Papua. Saya mau kasih tahu kepada seluruh pejabat Papua hari ini, peristiwa ini sangat menyakitkan dan memalukan kita semua,“ tegasnya.
Ia menilai jika pemerintah pusat menyatakan Orang Papua selalu akan menjadi prioritas, merupakan pembohongan publik. “Itu omong kosong semua. Ini terbukti bahwa belum ada keseriusan untuk merubah Papua ini,“ tukasnya.
Padahal, dari awal pembangunan Kampus IPDN Papua itu, merupakan tanah Pemprov Papua dan dengan komitmen harus memprioritaskan Orang Papua, namun faktanya dari tahun ke tahun, setiap penerimaan calon praja IDPN, sama sekali tidak memprioritaskan Orang Papua.
“Ya, waktu itu kami serahkan tanah untuk Kampus IDPN Papua, dengan satu harapan tempat itulah anak-anak Papua akan diprioritaskan dan belajar disitu. Karena hanya mereka yang mampu kembali ke daerah mereka, mampu turun ke kampung dan bertahan tinggal di kampung, tapi kalau sudah model begini, untuk apa Kampus IPDN Papua ada di sini, tutup saja Kampus IPDN Papua. Gak ada manfaat untuk orang Papua,“ paparnya.
Bahkan, Yunus Wonda membantah dengan tegas jika ada pernyataan bahwa keberadaan kampus IPDN Papua itu bermanfaat bagi orang Papua. Meski ada orang Papua yang berada di IDPN, namun dinilai tidak mampu memprioritaskan orang Papua.
“Manfaat apa untuk Orang Papua jika dengan model begini? Ini benar-benar sangat tidak manusiawi dan profesional. Meski ada orang Papua disitu, itu tidak bisa memperjuangkan Orang Papua,“ tandasnya.
Untuk itu, Yunus Wonda meminta tidak perlu lagi penerimaan calon praja IDPN untuk Orang Papua, karena hal itu hanya omong kosong dan menjadikan orang Papua sebagai stempel saja.
“Ini terbukti bahwa pusat belum serius mengurus Orang Papua, terutama SDM Papua. Ini persoalan SDM, ini sekolah-sekolah yang pasti dan masa depan jelas, apalagi 5 tahun ini tidak ada penerimaan PNS untuk orang Papua. Satu-satunya harapan Orang Papua bisa masuk lewat IDPN untuk masa depan mereka,“ ujarnya.
Jika dalam penerimaan calon praja IPDN itu, imbuh Yunus Wonda, Orang Papua tidak memenuhi standar, jangan memberikan kesempatan kepada orang lain, tapi dipending dulu. Pastikan anak-anak Papua yang mengisi terlebih dahulu sesuai kuota. Jangan jatah orang Papua, tapi yang mengisi bukan anak Papua.
(Baca ini: DPRP – MRP Minta Pengumuman Seleksi IPDN di Pending)
Minimnya Orang Papua yang diterima sebagai praja IPDN ini, Yunus Wonda menilai bahwa terbukti bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, gagal dalam membina orang Papua. Lebih baik ditutup saja, tidak ada manfaat bagi orang Papua.
“Ini membuat orang Papua sampai hari ini bicara tidak pernah diberdayakan di atas tanah mereka sendiri, selalu alasan kesehatan, psikotes tidak lolos. Itu cerita lama. Tidak usah lagi IPDN ada di Papua, percuma saja, kalau model begini. Biar anak Papua tes di Jatinangor, mau tembus kah tidak kah, tidak menjadi masalah, daripada di depan rumah sendiri, dia tidak diterima,“ pungkasnya.
Copyright ©KawatTimur “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com