 |
| Foto: Pater DR. Neles Tebay, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP). |
Jayapura – Menyadari akan berbagai aksi kekerasan beserta dampak-dampak buruk yang tak henti-hentinya terjadi selama 55 tahun integrasi Papua dalam NKRI, maka sangat diperlukan suatu gencatan senjata antara Pemerintah yang diwakili oleh TNI-POLRI dan kelompok yang menamakan dirinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB). Kelompok TPN ini disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh POLRI. TNI menyebut kelompok yang sama sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Demikian dikatakan Neles Tebay melalui rilis yang diterima redaksi semalam.
“Gencatan senjata ini, menurut saya, sangat diperlukan pada saat ini untuk menghentikan rantai kekerasan yang sudah dan sedang berlangsung sejak tahun 1963 hingga kini dan menciptakan perdamaian di seluruh tanah Papua,” ujar Pater DR. Neles Tebay, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), dan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur di Abepura.
Menurutnya , gencatan senjata akan membuka ruang dan kesempatan bagi pihak TNI-POLRI dan TPN untuk bertemu, dan dapat saling memandang satu sama lain sebagai sesama sahabat, sesama manusia, dan sesama Warga Negara Indonesia (WNI). Kedua belah pihak tidak bermusuhan satu sama lain sehingga dengan rela dapat meletakkan senjatanya, saling merangkul satu sama lain, bergandeng tangan, dan bekerjasama membangun perdamaian di tanah Papua. Gencatan senjata bahkan akan memungkinkan TNI-POLRI dan TPN yang sebelumnya bermusuhan untuk dapat berolahraga bersama dengan nyaman.
Dalam suasana damai yang tercipta berkat gencatan senjata, kegiatan pembangunan dalam berbagai aspek dapat dilaksanakan dengan lancar hingga di kampung-kampung yang terpencil dan terisolir di seluruh tanah Papua. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan membangun kampungnya dalam suasana damai dan menikmati hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Baca ini: ULMWP : TPN-PB dan Aparat Keamanan Indonesia Tak Boleh Korbankan Warga Sipi
Sebaliknya, tanpa adanya gencatan senjata pihak TNI-POLRI dan TPN masih tetap saling memandang dan memperlakukan sebagai musuh, maka kekerasan akan terus berlangsung di bumi cenderawasih. Masing-masing pihak tentunya mempunyai alasan untuk membenarkan aksi kekerasan yang dilakukannya terhadap pihak lain yang dipandang sebagai musuh. Dengan demikian, aksi kekerasan terus berlanjut sehingga mengakibatkan banyak orang menjadi korban penembakan. Korban berjatuhan baik di pihak TNI-POLRI maupun di pihak TPN, bahkan warga sipil yang tidak bersalah juga ikut menjadi korban kekerasan. Kedua belah pihak saling menuduh satu sama lain sebagai penghambat perdamaian dan pembangunan.
“Tanpa adanya gencatan senjata, kedua belah pihak saling mempersalahkan satu sama lain atas jatuhnya korban dan saling melancarkan aksi kekerasan sebagai pembalasan. Konflik Papua akan terus berlanjut. Kekerasan tidak dapat dielakkan. Dan korban akan terus berjatuhan. Dengan cara seperti ini, kedua belah pihak secara tidak langsung mengabadikan kekerasan di bumi cenderawasih. Akibatnya, perdamaian tidak pernah akan dirasakan bukan hanya oleh warga sipil yang hidup di daerah-daerah konflik tetapi oleh seluruh penduduk di tanah Papua. Perdamaian sejati tidak akan pernah terwujudkan di Bumi Cenderawasih ini. Pelaksanaan kegiatan pembangunan pun akan terhambat. Keadaan inilah yang kita saksikan selama ini di Tanah Papua,” ujarnya.
“Saya sungguh yakin dan percaya bahwa perdamaian termasuk di tanah Papua tidak dapat diwujujdkan melalui jalan kekerasan, seperti perang. Pepatah romawi kuno, “se vis Pacem, para bellum” yang berarti “apabila menginginkan perdamaian, bersiaplah perang”, tidak akan berhasil menciptakan perdamaian di tanah Papua. Sebab, perdamaian dapat diciptakan hanya melalui jalan tanpa kekerasan yakni jalan damai, seperti gencatan senjata,” ujarnya lebih lanjut.
Lebih lanjut dikatakannya, belajar dari sejarah dunia bahwa perdamaian tidak pernah diciptakan melalui aksi kekerasan, seperti penembakan, pembunuhan, dan perang. Terbukti bahwa kekerasan tidak dapat dihentikan dan dicegah dengan melakukan kekerasan baru sebagai pembalasan. Sebab aksi kekerasan, sekalipun dianggap adil, hanya akan melukai hati secara mendalam, menambah antipati terhadap pihak lain, dan mengakibatkan munculnya kekerasan-kekerasan baru. Sebab itu, Paus Fransiskus menegaskan, ” Pax melior est quam iustissimum bellum”, yang berarti “perdamaian lebih baik dari pada perang yang seadil apapun”.
Sebab itu, kita tidak dapat menerima dan membenarkan kekerasan seperti perang yang dilakukan demi perdamaian, pembangunan, atau alasan apa pun. Sebab, aksi kekerasan yang dilakukan pihak manapun dengan alasan yang luhur seperti untuk menciptakan perdamaian, hanya melanggengkan konflik dan melahirkan kekerasan-kekerasan baru. Sebab itu, gencatan senjata perlu dilakukan untuk menghentikan kekerasan dan mencegah agar kekerasan yang sama tidak terulang kembali di tanah Papua. Maka kita harapkan pihak TNI-POLRI dan TPN dapat melaksanakan gencatan sennjata demi terciptanya perdamaian di tanah Papua.
___________________
Catatan tambahan:
Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Intelijen Strategis (BAIS) – Bekerja keras untuk “Gagalkan Internasionalisasi Papua”.
Beberapa lembaga yang disebutkan di atas, mereka bekerja keras sesuai dengan bidangnya masing-masing.
1]. BIN: badan intelijen ini dia bekerja keras untuk meng-input infromasi dari berbagai sumber. Mereka menyamar menjadi :
- Wartawan,
- Jurnalis,
- Solidaritas,
- Tukang ojek,
- Tempat-tempat (LSM dll),
- Pengemudi taksi dan tempat-tempat lainnya. Tugas pokok dan tujuan mereka hanya satu, yaitu (HANYA untuk MENDAPATKAN INFORMASI). Dan mereka terus menyusup di berbagai tempat.
2]. LIPI: setiap informasi yang didapatkan oleh Intelijen (Intel) akan diakomodir oleh LIPI dan LIPI akan bertugas untuk mengkaji setiap data yang sudah didapatkan oleh Intel.
3]. BAIS: hasil kajian LIPI itu kemudian akan diserahkan kepada Badan Intelijen Strategis untuk mengatur mengatur setiap strategi dan taktik dalam berdiplomasi maupun urusan internal.
Begitu pula dengan Jaringan Damai Papua (JDP) yang dikepalai Ps. Teles Tebay sebagai koordinatornya di West Papua.
JDP merupakan eksekutor Road Map dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang ber-agenda Politik-nya adalah dialog “Jakarta-Papua”.
Ada banyak bukti yang telah terjadi. Salah satunya adalah pembatalan penyerahan Petisi rakyat West Papua kepada Dewan HAM PBB di Jenewa tahun 2017.
Beberapa lainnya adalah gugurnya para pejuang (aktivis) kemerdekaan West Papua di West Papua maupun luar Papua.
Mari kita cermati ini baik, WaSalam…!!
Copyright ©Pasific Pos “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com