TAPOL dan ETAN di UNGA-73: Mengoreksi Catatan Tentang Pelanggaran HAM di West Papua dan Resolusi PBB Tahun 1969 Mengenai “PEPERA”

PERNYATAAN BERSAMA oleh TAPOL dan Jaringan Aksi untuk Timor Leste dan Indonesia atau (ETAN) di Majelis Umum PBB ke-73: Mengoreksi Catatan Tentang Pelanggaran HAM di West Papua dan Resolusi PBB Tahun 1969 Mengenai “PEPERA” atau yang sering disebut “Act of Free Choice”

London, New York, 2 Oktober 2018

TAPOL dan Jaringan Aksi untuk Timor Leste dan Indonesia atau (ETAN) mengutuk gelombang penangkapan massal dan lainny[1] yang terjadi selama minggu pembukaan sesi ke-73 Majelis Umum PBB (UNGA). Penangkapan massal jelas bertentangan dengan pernyataan Republik Indonesia dalam “hak jawab” pertama mereka selama Majelis Umum bahwa tidak ada “pelanggaran hak asasi manusia yang sering dan sistematis” di West Papua.[2] Kami juga tidak setuju dengan klaim Indonesia bahwa Resolusi PBB 2504 dari 1969[3] telah menyelesaikan masalah status politik West Papua.

Pada akhir September, pasukan keamanan Indonesia menangkap 89 orang Papua dan banyak lagi yang dipukuli.[4] Satu orang Papua sedang diselidiki karena pengkhianatan. Tuduhan kejahatan mereka adalah untuk secara damai menunjukkan dukungan mereka untuk ULMWP dan untuk Republik Vanuatu yang berencana untuk berbicara tentang hak asasi manusia dan hak untuk menentukan nasib sendiri pada sesi UNGA. (Tambahan 39 orang Papua ditahan di Malang, Jawa Timur pada tanggal 30 September karena berdemonstrasi mendukung penentuan nasib sendiri.[5] ) Kecenderungan yang problematis dari penangkapan massal para pengunjuk rasa damai ini disoroti dua tahun lalu, ketika Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial mengirimkan dua peringatan dini ke Indonesia.[6] Peringatan ini muncul dari 5.361 penangkapan tidak sah terhadap demonstran damai West Papua hanya dalam satu tahun saja.[7] Tidak ada kelompok lain yang menderita perlakuan semacam itu di tangan negara Indonesia. Oleh karena itu, ada pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis di West Papua di masa lalu, tetapi mereka terus berlanjut.

Sebanyak 221 orang Papua ditangkap secara sewenang-wenang pada September lalu.[8] Lima orang disiksa oleh pasukan keamanan Indonesia, [9] termasuk satu orang yang tewas dalam tahanan polisi di bulan yang sama.[10]

Orang Papua tidak hanya didiskriminasikan di wilayah leluhur mereka sendiri di Papua, tetapi di provinsi lain di Indonesia. Ada serangan yang dimotivasi oleh geng-geng yang didukung negara terhadap asrama mahasiswa West Papua di Surabaya, [11] Yogyakarta[12] dan Malang, [13] serta serangan oleh pasukan keamanan di Manado dan Tomohon.[14] Orang Papua secara rutin dicegah dari mengadakan diskusi publik dan protes damai di Jawa dan bagian non-Papua lainnya di Indonesia.

Mereka yang berusaha mendokumentasikan pelanggaran dan membela korban hak asasi manusia di West Papua hidup dalam ketakutan. Pembela hak asasi manusia ini menghadapi berbagai ancaman fisik dan tindakan lain, yang ditujukan untuk menghalangi pekerjaan mereka. Aktivis hak asasi manusia pribumi, yang berusaha melindungi tanah leluhur di Sorong[15] Selatan atau Boven Digoel, [16] mengekspos penambangan ilegal di Koroway, atau mempublikasikan sweeping militer, pembakaran rumah dan pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya di desa-desa terpencil di Mimika atau Nduga risiko kriminalisasi oleh pihak berwenang Indonesia .[17]

Beberapa kasus pelanggaran HAM berat di West Papua telah disoroti oleh Presiden Indonesia Joko Widodo untuk resolusi. Ini telah diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia sendiri, namun mereka yang bertanggung jawab tidak dihukum. Ini termasuk Pembantaian Biak 1998 lebih dari 150[18] ; penyiksaan, perkosaan dan pembunuhan 50 orang Papua di Wasior pada tahun 2001[19] ; dan pembersihan militer desa-desa di Wamena pada 2003.[20]

Indonesia juga gagal melindungi hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya orang Papua. Lima suku di Kabupaten Keerom Papua dinyatakan punah pada bulan Agustus.[21] Awal tahun ini, pemerintah Indonesia melaporkan bahwa hampir seratus anak West Papua telah meninggal karena kekurangan gizi[22] dan diperkirakan 15.000 orang Papua saat ini menderita kekurangan gizi.[23] Seorang wartawan BBC dikeluarkan dari West Papua saat ia sedang meliput tragedi ini.[24] Tidak lama setelah itu, seorang mahasiswa Australia masuk daftar hitam karena memasuki Indonesia karena studi sebelumnya tentang West Papua.[25] Seorang turis Polandia yang dituduh berkhianat sedang duduk di penjara di Jayapura menunggu persidangan, [26] dan orang Papua menghadapi tuntutan yang sama hanya untuk bertemu dengannya.[27]

Indonesia masih belum memenuhi janjinya untuk mengundang tim penyelidik HAM PBB untuk mengunjungi West Papua.[28]

Sudah lama tertunda bagi PBB untuk meninjau kembali kewajibannya yang tidak terpenuhi untuk memastikan dekolonisasi yang tepat bagi semua orang sehubungan dengan West Papua. Bertentangan dengan klaim delegasi Indonesia, Resolusi PBB tahun 1969 di West Papua[29] tidak memiliki dukungan universal. Itu diperdebatkan panjang lebar selama tiga sesi dan suara terakhir ditandai oleh 30 abstain. Ini karena paksaan ‘Act of Free Choice, [30] diakui telah secara prosedural cacat. Anggota PBB memilih untuk mengakui perjanjian antara Indonesia dan Belanda mengenai West Papua. Proses itu memungkinkan nasib West Papua didikte oleh dua pemerintah asing yang menjajah. Orang Papua adalah alat peraga dalam sandiwara; tidak ada upaya nyata yang diizinkan untuk memastikan keinginan sejati mereka.

PBB berkewajiban untuk meninjau kembali hasil yang secara moral tidak dapat diterima ini, tiba melalui suatu peristiwa di mana hanya 1.026 orang Papua yang dipilih sendiri yang ditekan untuk mengangkat tangan mereka dalam persetujuan untuk sebuah proposisi yang tidak mereka miliki dalam perumusan.[31] Proses yang sangat tidak sempurna itu sangat jelas. membatalkan tanggung jawab Otoritas Sementara Eksekutif Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengawasi dekolonisasi yang adil. PBB seharusnya memastikan bahwa proses tersebut berpegang pada standar satu orang yang diakui secara universal, satu suara.

* TAPOL dan ETAN tidak mengambil posisi resmi pada status politik West Papua. Kami mendukung hak dan aspirasi untuk orang Papua untuk memutuskan masa depan mereka sendiri.

TAPOL: info@tapol.org
ETAN: etan@etan.org