The United Liberation Movement for West Papua
Selasa 20 November 2018
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menuntut agar MSG segera meninjau status Indonesia dalam forum antar pemerintah setelah alasan penangkapan tanpa ijin dan penahanan terhadap Direktur Eksekutif ULMWP Markus Haluk kemarin, dan peserta diskusi doa pada kegiatan peringatan di Jayapura.
 |
| Foto: Peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG di salah satu ruangan sebuah Hotel di Port Moresby, Papua Nuguni. Delegasi Indonesia hadir dalam KTT ini. Bertanda arah panah pada gambar diatas adalah delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Desra Phercayah. |
Para pemimpin MSG pada tahun 2015 telah meningkatkan status Indonesia dari pengamat (2011) menjadi Anggota Associate, percaya bahwa mereka dapat membantu menengahi konflik republik yang sudah lama dengan West Papua yang berjuang untuk mencari kemerdekaan.
Namun, Syaprin Zahidi (2018) dari Universitas Muhammadiyah Malang di Jawa Timur, setelah wawancara dengan pejabat Pemerintah Luar Negeri Indonesia, menemukan bahwa motif Indonesia untuk bergabung dengan MSG adalah sebaliknya:
“… Untuk menjaga stabilitas domestik, dalam konteks ini mengacu pada penutupan gerakan separatisme seperti Gerakan Papua Merdeka yang menerima dukungan internasional dari negara-negara Melanesia yang berbagi latar belakang ras yang sama [dan] untuk mencegah organisasi antar-pemerintah Melanesia dalam mendukung kelompok separatis seperti itu” . [1]
Zahidi menemukan bahwa pejabat pemerintah telah terkesan oleh manfaat keanggotaan MSG:
“… Sejak menjadi Anggota Rekanan, kekuatan tawar Indonesia dalam MSG telah meningkat, karena Indonesia dapat mengajukan persyaratan dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan MSG. Ini berarti Indonesia dapat memantau arah kebijakan MSG … dan menyiapkan formula kebijakan jika kebijakan MSG bertentangan dengan kepentingan nasional
[dan]
“… meskipun organisasi tidak penting secara ekonomi, keanggotaan MSG mempermudah Indonesia untuk mengambil bagian (atau mempengaruhi) kebijakan apa pun yang dikeluarkan oleh MSG, dengan memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara anggota.”
Pejabat pemerintah yang diwawancarai oleh Zahidi tidak menyebutkan “demokrasi”, atau “keadilan” atau “akuntabilitas”, meskipun Perdana Menteri PNG Peter O’Neill menetapkan selama KTT MSG 2018 di Port Moresby bahwa ‘anggota MSG adalah sama’.
(Simak ini: Indonesia dan West Papua telah Diundang Hadiri KTT MSG)
ULMWP mengklaim bahwa sejak bergabung dengan MSG pada tahun 2015, dua puluh ribu orang Papua telah ditangkap, disiksa dan dipenjara karena menyuarakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan bahwa setidaknya seratus orang Papua telah “menghilang” (yaitu, tidak dapat ditemukan dan dianggap mati). Pada bulan Juli 2018, setelah tingkat ekstrim kekerasan negara terhadap mahasiswa Papua di Malang, Sulawesi, Bali dan West Papua, dan rilis laporan oleh Amnesty International, Jangan repot-repot, biarkan saja dia mati, Membunuh dengan kekebalan hukum di West Papua, ULMWP meminta Presiden Jokowi untuk secara sukarela memindahkan bangsanya dari Dewan Keamanan PBB sebelum mengambil tempat di Januari 2019. [2]
(Baca artikel ini: MSG Sakit Kepala, West Papua Sakit Hati dan Indonesia Merampas Melanesia)
Setelah serangan terakhir ini, orang-orang Papua meminta negara-negara kerabat mereka di Pasifik – Marshall Islands, Tuvalu, Tonga, Palau, Nauru, Kiribati, dan Samoa — untuk berdiri bersama MSG, dan mendukung gerakan Vanuatu untuk memasukkan West Papua ke dalam Daftar Dekolonisasi. PBB. Solidaritas seperti itu mungkin bahkan menyanggah klaim Hawai’i University Profesor Kabutaulaka bahwa membiarkan Indonesia bergabung dengan MSG adalah sebuah kesalahan. [3]
 |
| Markus Haluk, Direktur Eksekutif ULMWP, di sebuah kegiatan doa di Asrama Mahasiswa (Jayapura, Papua) pada Senin 19 November 2018 untuk memperingati 10 tahun Komite Nasional Papua Barat (organisasi media mahasiswa). |
 |
| Markus Haluk dengan anggota KNPB dan aktivis yang diangkut ke Polisi bersama puluhan aktivis Papua juga ditangkap dan ditahan di Pusat Penahanan Polisi di Jayapura pada 16 Oktober 2018. |
__________
[1] The Melanesian Spearhead Group dalam hal kepentingan Indonesia Syaprin Zahidi, 2018, di www.13184-12886.pdf
[2] https://www.ulmwp.org/united-liberation-movement-for-west-papua-advises-president-jokowi-to-remove-indonesia-from-un-security-council
Posted by: Admin
Copyright ©ULMWP Official “sumber”
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com