2 Desember 2018
ULMWP mengutuk pemerintah Indonesia untuk penangkapan dan perlakuan brutal terhadap lebih dari 500 orang Papua dan Indonesia dalam solidaritas, yang ditargetkan pada tanggal 1 Desember hanya ketika mereka memperingati Hari Nasional West Papua secara damai.
Sebagai Ketua United Liberation Moevement for West Papua (ULMWP), saya menyerukan agar segera membebaskan semua yang ditangkap di West Papua dan Indonesia, dan untuk militer Indonesia, polisi dan kelompok milisi segera dimintai pertanggungjawabannya.
(Simak ini: 1 Desember, ULMWP Serukan Doa Nasional di Seluruh West Papua)
Ketika kami orang Papua, bersama dengan para pendukung Indonesia merayakan hari ini, Pasukan Keamanan Indonesia dan milisi secara brutal menindak tegas masa aksi damai kami, meskipun pemberitahuan resmi telah diberikan atas kegiatan tersebut. Di West Papua Barat Indonesia, ratusan orang ditangkap, dan banyak yang dipukuli, termasuk perempuan Papua. Di West Papua, kantor digerebek, dan penumpasan terjadi di Pelabuhan Numbay (Jayapura), Asmat, Merauke, Sorong, Timika dan tempat lain. Di Indonesia, penumpasan terjadi di Surabaya, Jakarta, Ambon, Ternate, Makassar, Manado, Kupang dan Yogyakarta. Total keseluruhan, lebih dari 500 orang ditangkap dan banyak dari mereka tetap berada dalam tahanan polisi. Keberadaan setidaknya dua aktivis saat ini tidak diketahui,
Serangan mengerikan dan penangkapan massal semacam itu adalah bukti lebih banyak dari situasi hak asasi manusia yang memburuk di West Papua, dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembatasan Kebebasan Berekspresi dan Perdamaian hanya meningkat di bawah Presiden Indonesia Joko Widodo. Sejak Widodo mengambil alih kekuasaan pada tahun 2014, ribuan orang Papua telah ditangkap dan banyak yang disiksa dan bahkan dibunuh hanya karena secara damai menyerukan penentuan nasib sendiri West Papua.
Hak fundamental orang Papua untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan tidak hanya diabadikan di bawah hukum internasional, itu juga mendasar bagi Konstitusi Indonesia. Dalam pembukaannya, konstitusi ini menyatakan “kemerdekaan adalah hak mutlak semua bangsa, oleh karena itu, semua kolonialisme harus dihapuskan di dunia ini karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan;”
(Baca juga: Aksi 1 Desember di Jakarta Tuntut Hak Penentuan Nasib Sendiri West Papua)
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melanggar konstitusi mereka sendiri melalui kolonialisme negara yang menyangkal hak kami bangsa Papua untuk merdeka. Orang Papua tidak pernah menghentikan orang Indonesia dari merayakan hari kemerdekaan mereka di negara mereka sendiri, namun pemerintah Indonesia terus menghentikan kita orang Papua dari merayakan hari kemerdekaan kita sendiri di negara kita sendiri. Tindakan brutal yang terus-menerus seperti itu dari pemerintah Indonesia mempertanyakan reputasi internasional Indonesia mengenai hak asasi manusia, mengingat statusnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Mengenai penangkapan massal orang Papua dan Indonesia, Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat (FRI-West Papua) menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dan keberanian moral dalam solidaritas mereka dengan perjuangan kami pada 1 Desember. Orang Indonesia sendiri di kepulauan mereka sekarang sedang dalam proses membuat sejarah dalam menghadapi pendudukan ilegal pemerintah mereka terhadap West Papua dan keberanian tersebut menunjukkan bahwa perjuangan ini bukan hanya masalah West Papua, tetapi ini adalah masalah bagi semua umat Manusia. Bagi pemerintah Indonesia untuk memperlakukan rakyat mereka sendiri seperti hewan hanya untuk mendukung rakyat West Papua adalah ilustrasi yang kuat bagi rakyat Indonesia tentang perlunya solidaritas lebih lanjut untuk menghapuskan kolonialisme sekali dan untuk selamanya.
Oleh karena itu, ULMWP:
- Menuntut segera bebaskan tanpa syarat semua mereka yang ditangkap di West Papua dan Indonesia yang secara damai memperingati 1 Desember dan menyerukan keadilan bagi semua yang terkena dampak.
- Mengimbau para pejabat dan pemimpin dari Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF) untuk segera mengambil tindakan dan menyelidiki dan mengutuk pemerintah Indonesia atas situasi HAM yang memburuk di West Papua; menyerukan kepada Indonesia untuk menghormati hukum internasional, termasuk Kebebasan Berekspresi dan Majelis Damai orang Papua.
- Panggilan untuk Misi Pencarian Fakta PBB untuk segera mengunjungi West Papua, untuk menilai secara langsung apa yang terjadi di lapangan, dan merekomendasikan tindakan yang perlu diambil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai situasi hak asasi manusia.
- Menyampaikan rasa hormatnya yang terdalam kepada rakyat West Papua yang dengan berani mengambil bagian dalam peringatan Hari Nasional kita dengan damai dan mengungkapkan keyakinan pada tekad dan keputusan yang luar biasa dari rakyat West Papua yang bersatu.
- Memberi selamat atas keberanian semua pendukung Indonesia, terutama FRI-West Papua, dan sepenuhnya mendorong mereka dalam semua advokasi mereka untuk terus mengkampanyekan untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan West Papua.
- Mengucapkan terima kasih kami yang tulus kepada komunitas internasional dan semua pendukung internasional untuk mengangkat bendera West Papua dan menunjukkan solidaritas dengan orang-orang Papua pada tanggal 1 Desember, meningkatkan dukungan dan kesadaran yang signifikan untuk perjuangan kami.
- Meminta sebagai anggota MSG bahwa para pejabat dan pemimpin MSG meninjau keanggotaan pemerintah Indonesia dalam MSG, dengan mempertimbangkan meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai negara non-Melanesia, terhadap rakyat Melanesia dari West Papua.
- Menegaskan bahwa hak dasar rakyat West Papua untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan harus dihormati oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional, melalui sarana referendum kemerdekaan; ini menjadi satu-satunya solusi untuk resolusi konflik damai di Papua Barat.
Posted by: Admin
Copyright ©ULMWP Official “sumber”
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com