 |
| Ramos-Horta (kiri) dan Powes Parkop (kanan). Gambar; doc wani. |
Nabire — Jose Ramos-Horta, peraih Nobel Perdamaian 1996 dan tokoh pembebasan Timor Leste, mendesak pemerintah Indonesia agar berdialog dengan gerakan Papua Merdeka guna mengakhiri berdekade-dekade pemberontakan di wilayah bagian Timur Nusantara.
(Baca Juga: Peristiwa Kebebasan Timor Leste)
Walau demikian, Horta meyakini masa depan wilayah Papua adalah ada di dalam kuasa Indonesia, bukan menjadi negara terpisah.
“Bicaralah pada rakyat Papua, Organisasi Papua Merdeka (OPM), namun sebagai sesama saudara Indonesia,” kata Horta, dalam sebuah wawancara pekan lalu, yang dirilis Associated Press.
“Rakyat Papua, mereka harus merasa bahwa pemerintah, rakyat di Jawa, memang benar-benar peduli pada mereka.”
Pernyataan ini menyusul eskalasi konflik yang meningkat pasca penembakan pekerja jalan Trans Papua dan pengejaran yang dilakukan TNI/POLRI terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang menyebabkan masyarakat dari beberapa distrik di Kabupaten Nduga, Papua mengungsi.
Ramos-Horta, Presiden Timor Leste dari tahun 2007 hingga 2012, mengatakan kedua belah pihak perlu menahan diri.
“Yang paling pertama itu mereka (OPM) harus menghentikan serangan bersenjata terhadap otoritas militer dan sipil Indonesia, namun militer Indonesia di saat yang sama juga harus menahan diri untuk tidak memburu dan menyerang rakyat setiap kali mereka melakukan demonstrasi,” ujarnya.
Ramos-Horta juga mengatakan situasi di Papua tak sebanding dengan perjuangan kemerdekaan Timor Leste, apalagi tidak ada peran bagi PBB dalam konflik itu.
(Baca Ini: Sikap Gubernur Port Moresby dan Seruan Peninjauan Referendum atas West Papua)
Timor Leste, lanjutnya, adalah koloni Portugis selama lebih dari 400 tahun sebelum invasi Indonesia tahun 1975. Sementara Papua adalah bagian kerajaan Dutch East Indies (Netherland) yang menjadi basis bagi penetapan perbatasan Indonesia modern.
Horta meyakini, Joko Widodo, yang akan maju lagi menjadi capres 2019 berkomitmen mengakhiri konflik tanpa merevisi batas-batas Indonesia.
“Dia akan berupaya keras melibatkan saudara saudari di Papua dalam dialog guna mendapatkan resolusi bagi konflik ini,” kata dia.
Gubernur NCD-Papua Nugini Desak Referendum
Sementara Powes Parkop, pengadvokasi West Papua sekaligus Gubernur National Capital District (NCD), pekan lalu juga mendesak pemerintah Papua Nugini (PNG) dan Indonesia mendukung referendum dibawah pengawasan sah bagi rakyat West Papua.
Dilansir emtv.com.pg dirinya berjanji akan mendesak pemerintah PNG untuk meninjau kembali posisi mereka atas West Papua.
Parkop mendukung gagasan referendum ini agar rakyat Papua bisa memutuskan sendiri apakah mereka masih ingin berintegrasi dengan Republik Indonesia atau menjadi negara merdeka.
Menurut dia hanya referendum yang sah secara hukum dan dipantau dengan cermat sesuai hukum internasional yang akan dapat mengatasi krisis berkepanjangan ini.
Parkop mendesak baik Pemerintah PNG maupun Indonesia agar mengambil langkah berani guna membantu saudara saudari Papuanya.
(Baca Ini: PM PNG Dorong Masalah Papua Dibawa ke Komite Dekolonisasi PBB)
Copyright ©The Associated Press | emtv.com.pg | Tabloid JUBI – “sumber”
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com