 |
| Rapat bersama wakil bupati, sekda dan kepala BKD se-Papua, di Jayapura, Jumat (8/3/2019). |
Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/kota memutuskan menundah Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang awalnya dilaksanakan pada 4 Maret sesuai surat edaran Menpan-RB.
Informasi penundaan ini disampaikan langsung Kepala Badan Kepegawaan Daerah Papua, Nicolaus Wenda usai rapat bersama wakil bupati, sekda dan kepala BKD se-Papua, di Jayapura, Jumat (8/3/2019).
“Sesuai kesepatakan, penerimaan CPNS Papua ditunda lantaran hampir sebagian besar kabupaten/kota belum menginput data ke SSCN,” katanya.
Dikatakan, pihaknya akan segera menyiapkan surat resmi terkait penundaan untuk dikirim ke Menpan-RB, agar bisa diberikan waktu sesuai permintaan para pejabat Papua.
“Tadi kepala BKD kabupaten/kota juga sudah kumpul untuk menyusun jadwal pelaksanaan penerimaan April nanti. Ini akan kami lampirkan bersamaan dengan surat ke Menpan nanti,” sambungnya.
Ditambahkan, data-data yang belum masuk SSCN diantaranya terkait penyusunan jabatan karena belum tersusun secara baik, sehingga belum bisa di input.
“Hampir semua kabupaten/kota mengaku belum input, dan dari BKN Jayapura juga menyampaikan data masih nol. Untuk itu, kepala BKD diminta untuk pro aktif menyelesaikan sehingga bisa diinput,” katanya.
Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Pelinus Ballinal mengusulkan, agar penerimaan Formasi CPNS 2018 digelar usai pemilu legislatif dan pemilu presiden, 17 April 2019 mendatang.
“Kami minta penerimaan dibuka pada Mei setelah pemilu. Karena daerah kami ini daerah rawan konflik pemilu. Sehingga dikhawatirkan pemilu yang agenda nasional akan terganggu jika digelar bersamaan waktunya dengan pemilu,” usul Pellinus.
Usulan tunda juga disampaikan Sekda Kabupaten Paniai, Amaties Tatobo. Kata dia, para bupati di wilayah adat Meepago (kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Mimika) telah menyepakati agar penerimaan CPNS dilaksanakan usai Pemilu yakni di bulan Mei.
“Kawasan Meepago para Bupati telah bertemu dan sepakat untuk melaksanakan (pendaftaran) bulan Mei. Untuk usulan ini nanti surat laporan dibuat resmi oleh pimpinan Bupati wilayaah Meepago yakni Bupati Nabire, Izaias Douw kepada pemerintah Provinsi dan KemenpanRB,” ungkap Amaties.
Hal senada juga disampaikan Plt. Sekda Puncak Jaya, Tumiran. “Kami usulkan selesai Pilpres dan Pileg, karena dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan agenda nasional ini. Apalagi Puncak Jaya, salah satu kabupaten di pegunungan yang sangat rawan terjadi konflik horisontal, termasuk konflik pemilu,” usulnya.
Copyright ©Pasific Pos “sumber”
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com